Sabtu, 15 Februari 2020

Evaluasi Awal CPNS Formasi 2019, Kepala BKN: Minimalkan Permasalahan Berulang di Tilok SKD

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Panselnas mengingatkan jajaran Tim CAT BKN agar meminimalkan permasalahan berulang di Titik Lokasi (Tilok) pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang masih berlangsung sampai dengan hari ini. Kepala BKN juga berpesan agar tingkat pelayanan BKN kepada publik harus senantiasa lebih baik dari hari ke hari. “Kualitas pelayanan publik BKN harus terasa hingga titik lokasi (Tilok) di pelosok negeri,” pesannya pada Rapat Evaluasi Awal Pelaksanaan CPNS Formasi Tahun 2019 yang berlangsung Jumat, (14/02/2020) di Kantor Pusat BKN Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan Tim CAT BKN Pusat dan seluruh Kantor Regional BKN.

Sementara berkaca dari perhelatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2018, Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka), Suharmen menghitung adanya peningkatan jumlah pelamar yang mencapai 11% pada ajang CPNS Formasi Tahun 2019. “Untuk CPNS Tahun 2018 dengan jumlah formasi lebih besar yakni 238.015, pelamarnya mencapai 3.749.748. Sementara pada CPNS Formasi Tahun 2019 dengan jumlah formasi hanya 150.315, jumlah pelamar mencapai 4.197.218. Terjadi kenaikan 11% jumlah pelamar dibanding tahun 2018. Secara tidak langsung dapat dikatakan persaingan juga semakin ketat,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Suharmen juga memaparkan Top 5 Instansi Pusat dan Daerah dengan jumlah pelamar terbanyak pada CPNS Formasi Tahun 2019. Untuk Top 5 Instansi Pusat mencakup Kemenkumham, Kemenag, Kejagung, MA, dan Kemenhub. Sementara Top 5 Instansi Daerah yakni Pemprov Jatim, Pemprov Jateng, Pemprov DKI, Pemprov Jabar, dan Pemprov Sumbar.

Berita ini bersumber dari BKN

Jumat, 14 Februari 2020

Proses Seleksi Penerimaan CPNS di Riau Berjalan Baik

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Anggota Tim Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI, Endro Suswantoro Yahman mengapresiasi proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru Provinsi Riau, yang berjalan dengan baik dan transparan.

"Implementasi proses seleksi penerimaan CPNS yang dilakukan di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru ini sudah bagus. Dan secara nasional prosesnya bisa dijamin aman dan tidak mengalami kebocoran di tengah jalan," tutur Endro disela-sela agenda kunjungan kerja Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR ke Provinsi Riau, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, metode seleksi CPNS yang digunakan ini bisa untuk terus diterapkan oleh pemerintah dalam menjaring calon pegawai negeri selaku pelayan masyarakat yang mumpuni di era pasar bebas. "Seleksi CPNS dengan metode ini bisa diterapkan. Dan diharapkan bisa mendapatkan bibit-bibit pelayan masyarakat yang baik sehingga masyarakat bisa menikmati hasilnya di kemudian hari," ujarnya.

Terkait adanya penurunan passing grade, Endro menyampaikan, berdasarkan laporan dari BKN, penurunan passing grade tersebut masih dalam koridor yang bisa di toleransi dan tidak akan menurunkan kualitas.

"Kita ingin melakukan pendekatan ilmiah, di mana soal-soal yang diberikan dalam ujian seleksi CPNS ini adalah soal-soal yang bersifat analitis bukan hafalan. Contohnya seperti masalah integritas, tidak ada soal-soal benar atau salah salah tetapi nilainya besar atau kecil. Masalah kapasitas intelektual juga bukan hafalan, melainkan bagaimana kemampuan menjawab soal-soal dengan bentuk studi kasus," jelas legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

Terkait masalah tenaga honorer, Endro mengatakan, supaya tidak terjadi kegaduhan saat ini Komisi II DPR RI sedang berupaya menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. "Kalau dalam persoalan ini tidak ada road map yang jelas dari pemerintah pusat, maka akan diserahkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing dengan catatan selama APBD nya masih mampu menampung," tutup Endro.

Bderita ini bersumber dari DPR

Komisi II Pastikan Proses Seleksi Penerimaan CPNS di Riau Tanpa Kecurangan

Sahabat pembaca info cpns, sudah tahukah anda bahwa Tim Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Mohammad Arwani Thomafi pastikan proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Riau berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan.

"Seluruh tahapan ini tentu harus dipastikan berjalan bersih tanpa ada kecurangan dan juga kendala-kendala teknis ataupun non teknis, seperti yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak pihak," ucap Arwani disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (13/2/2020).

Ia menegaskan, Komisi II DPR RI harus memastikan bahwa proses seleksi penerimaan CPNS tersebut berjalan dengan terbuka. Dan pada akhirnya yang akan diuntungkan adalah masyarakat. "Kita berharap proses seperti ini ke depannya bisa terus berjalan sampai nantinya kita bisa menghasilkan pelayanan publik yang betul-betul profesional, berkompeten, berkualitas, dan menjadikan pelayanan publik di masyarakat menjadi semakin baik," ujarnya.

Sementara itu terkait persoalan tenaga honorer, Arwani mengimbau pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk lebih serius menyelesaikan persoalan ini. Agar masalah tenaga honorer tersebut bisa diselesaikan, baik melalui rekrutmen CPNS maupun melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sampai sekarang kita masih terus menunggu. Harapan kita semuanya pemerintah bisa menerbitan Perpres (Peraturan Presiden) ataupun regulasi yang terkait supaya para tenaga honorer bisa diangkat dan diberikan status yang jelas. Perpres itu juga nanti akan penting untuk menjadi pijakan payung hukum bagi pelaksanaan penerimaan PPPK selanjutnya," papar legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Menurutnya, setiap tahun ada rekrutmen yang dilakukan, sehingga dalam beberapa tahun ke depan, status para tenaga honorer itu menjadi jelas. "Saya kira yang terpenting bagi kita adalah kejelasan status mereka tanpa harus melupakan arti pentingnya profesionalitas serta kemampuan mereka di dalam melakukan tugas-tugas dengan baik," kata Arwani.

Arwani menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah meminta agar ada kejelasan kalender penerimaan CPNS, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan penganggaran di daerah.

Selain itu, sambung Arwani, penting bagi pemerintah pusat untuk mengkonsolidasikan seluruh jajaran di kementerian dan lembaga agar dalam tahapan waktu tertentu, ASN itu betul-betul sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ke depan road map itu bisa menjadi satu tahapan atau sistem yang baku dan menjadi pijakan bagi kita dalam melakukan rekrutmen dan mencari pemimpin di birokrat. Semua kembali kepada bagaimana mereka melayani publik dan masyarakat dengan kinerja yang lebih baik," terang Arwani.

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Riau, Komisi II melihat secara langsung proses seleksi penerimaan CPNS yang secara umum berlangsung dengan baik.  "Para peserta bisa mengikuti proses seleksi ini dengan nyaman, seluruh prosesnya juga berjalan dengan lancar, dan para peserta tes juga bisa langsung melihat hasil tes mereka secara langsung," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari DPR

Kamis, 13 Februari 2020

Penerimaan CPNS Kemenag, Nilai-Nilai Keagamaan Harus Dikedepankan

Sahabat pembaca Info CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan pentingnya wawasan kegamaan dalam setiap perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Kementerian Agama, sehingga tidak ada para pegabdi negara yang buta terhadap nilai-nilai keagamaan.

“Dalam setiap perekrutan (ASN), wawasan kebangsaan memang harus dikedepankan, saya setuju, tetapi bidang-bidang keagamaan juga harus sama (dikedepankan), apalagi di Kemenag,” tandas Endang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Eselon I Kemenag, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Politisi Partai Golkar itu menilai, dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan, karakteristik calon pengabdi negara yang baik, tegas dan jujur juga akan muncul. Sehingga akan berdampak terhadap masa depan bangsa dikemudian hari. “Tentunya ini yang kita harapkan, karena akan membuat masa depan bangsa menjadi lebih baik lagi,” papar Endang.

Lebih lanjut ia menyampaikan, wawasan kebangsaan seharusnya sudah ditumbuhkan sejak usia dini. Karena dalam setiap kehidupan bangsa dan negara, cinta Tanah Air wajib ditanamkan pada umur berapa pun. Kita tahu bahwa kecintaan Tanah Air harus ditanamkan sejak usia dini, namun nilai-nilai keagamaan penting juga,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah IV ini.

Berita ini bersumber dari DPR

Rabu, 12 Februari 2020

Terbukti Gunakan Joki, BKN Akan Blokir NIK Pelamar CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS dan PPPK 2020, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN akan mengajukan langkah pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas peserta yang terbukti menggunakan joki dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada ajang seleksi CPNS formasi tahun 2019. 

“Langkah pemblokiran tersebut akan diteruskan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui ketentuan tertulis,” ujar Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, melalui rilis. 

Salah satu pertimbangan Kedeputian Bidang Wasdal BKN, menurut Paryono, melakukan hal tersebut adalah untuk mencegah kasus yang sama berulang dan tindakan perjokian mengandung unsur pidana berupa tindakan pemalsuan sesuai Pasal 55 dan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara. 

“Penyikapan atas kasus perjokian ini juga dilakukan untuk menjaga sportivitas dan fairness dalam pelaksanaan SKD,” tambah Paryono. 

Bagi peserta SKD yang kedapatan melakukan hal tersebut, menurut Plt. Karo Humas BKN, dapat dipidanakan dan kesempatan mendaftar sebagai pelamar CPNS akan tertutup. 

Sampai dengan 10 Februari 2020, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN BKN mendata sejumlah diskualifikasi kepesertaan SKD CPNS Formasi Tahun 2019, meliputi diskualifikasi karena kesalahan formasi (14 kasus); Diskualifikasi pelanggaran joki (4 kasus); Diskualifikasi tanda pengenal tidak lengkap (8 kasus); dan Diskualifikasi pelanggaran tata tertib (8 kasus). 

Khusus untuk diskualifikasi pelanggaran tata tertib yang kebanyakan disebabkan karena keterlambatan hadir di lokasi SKD, melalui siaran pers ini kami kembali mengingatkan agar peserta sudah hadir di lokasi ujian 60 menit sebelum jadwal SKD berlangsung, karena sebelum memasuki ruangan ujian peserta harus melalui serangkaian pemeriksaan dan registrasi. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT). 

Sementara untuk diskualifikasi kesalahan formasi, perlu diketahui bahwa sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019, instansi yang membuka formasi disabilitas wajib mengundang calon peserta disabilitas untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis disabilitas pelamar sebelum mengumumkan hasil kelulusan seleksi administrasi.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI


Selasa, 11 Februari 2020

BKN: Peringkat Nilai TKP, TIU, dan TWK Secara Berurutan, Tentukan Lolos Tidaknya Peserta SKD CPNS Lulus PG ke SKB

Sahabat pembaca Info CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa menuju masa pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat Nomor B/III/M.SM.01.00/2020 perihal Tambahan Pengaturan Penentuan Peserta Lulus SKD yang Berhak Mengikuti SKB. 

“Dalam surat tersebut dijelaskan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memperoleh nilai sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),” kata Plt. Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, melalui rilis. 

Apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama, sambung Plt. Karo Humas BKN, pada tiga komponen sub-tes tersebut dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka seluruh peserta tersebut diikutkan SKB. 

Pengumuman hasil/kelulusan SKD, lanjut Karo Humas BKN, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Instansi dan diumumkan oleh setiap instansi berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi. 

“Peserta SKB berjumlah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD,” jelasnya. 

Pemeringkatan nilai SKD tersebut, menurut Plt. Karo Humas BKN, termasuk pula peserta P1/TL yang diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD tahun 2018 dan nilai SKD tahun 2019, apabila yang bersangkutan mengikuti SKD tahun 2019. 

“Untuk peserta P1/TL pada pengumuman hasil/kelulusan SKD disertakan pula keterangan nilai SKD yang digunakan sebagai dasar pemeringkatan, yakni SKD tahun 2018 atau SKD tahun 2019,” tambahnya. 

Sebagai informasi, berdasarkan Database BKN per 10 Februari 2020, pukul 10.01 WIB, dari total peserta pelamar CPNS formasi tahun 2020 yang terdaftar dapat mengikuti SKD (3.361.822 orang), sebanyak 1.288.803 orang telah mengikuti SKD. 

“Dari jumlah tersebut, capaian nilai total tertinggi SKD pelamar instansi pusat yakni 486 sementara untuk pelamar instansi daerah nilai tertinggi SKD yakni 484,” pungkas Plt. Karo Humas BKN di akhir rilis.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.


Sabtu, 08 Februari 2020

Per 7 Februari 2020 Sebanyak 991.361 Peserta Sudah Ikuti SKD CPNS 2019

Sahabat pembaca Info CPNS dan PPPK 2020, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan data BKN per 7 Februari 2020, sebanyak 991.361 peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019 telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). “Data ini akan terus berubah karena pelaksanaan SKD masih berlangsung,” ungkap Plt Kepala Biro Humas BKN, Paryono, pada Jumat (07/02/2020), kepada Humas BKN di ruang kerjanya.

Dari total jumlah peserta yang semestinya mengikuti SKD hingga 7 Februari 2020 sebanyak 1.172.222, sebanyak 180.861 orang tidak mengikuti SKD. “Keterlambatan menjadi salah satu alasan tertinggi ketidakhadiran. Untuk itu diinformasikan kepada seluruh peserta yang akan mengikuti SKD untuk hadir minimal 60 menit sebelum jam dimulai masuk ke ruang tes. Hal itu sesuai ketentuan tata tertib yang tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 50 tahun 2019”.

Persentase kelulusan peserta atas passing grade (PG) SKD hingga tanggal tersebut, secara nasional sekitar 40,11%, dengan rincian kelulusan PG peserta instansi pusat sebesar 38,23% dan instansi daerah sebesar 41,58%. Sementara itu berdasarkan jenis formasi, persentase kelulusan PG SKD untuk tenaga cyber sekitar 54,96%, putera puteri Papua dan Papua Barat 28,86%, lulusan terbaik 90,86%, diaspora : 100%, penyandang disabilitas 62,36% dan formasi umum sekitar 39,90%.

Skor tertinggi sementara secara nasional diraih peserta pelamar instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan total skor 476, dengan rincian untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 145, Tes Intelegensi Umum (TIU) 170 dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 161.

Berita ini bersumber dari BKN

Kharisma Lana Barus, Peraih Skor Tertinggi SKD CPNS Kemenkumham Titik Lokasi Pekanbaru

Sahabat pembaca info cpns dan pppk 2020, sudah tahukah anda bahwa gelaran Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) formasi tahun 2019 di titik lokasi Pekanbaru resmi berakhir pada Kamis (6/2/2020). Pantauan Humas BKN, tercatat dari total 18392 peserta yang terjadwal mengikuti SKD, 15142 peserta berhasil mengikuti SKD. Koordinator Tim Seleksi Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) titik lokasi Pekanbaru, Warno mengatakan skor tertinggi hingga hari terakhir adalah 419 atas nama Kharisma Lana Barus.

Lebih lanjut, Warno menjelaskan untuk pelaksanaan SKD Kemenkumham titik lokasi Pekanbaru, peserta berasal dari beberapa kategori formasi, yakni kategori umum, disabilitas, dan cum laude. “Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019, Penerimaan CPNS TA 2019 terbagi dari beberapa kategori formasi, yakni formasi umum, disabilitas, cum laude, dan putra/i Papua. Untuk di titik lokasi Pekanbaru sendiri, peserta berasal dari kategori formasi umum, disabilitas, dan cum laude,” ujarnya

Terakhir, Warno memberikan apresiasi kepada Kemenkumham wilayah Riau yang bertugas di titik lokasi tes, karena telah berhasil melakukan mobilisasi peserta dengan baik. “Sesuai Peraturan BKN Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Seleksi Menggunakan Metode CAT, BKN hanya memiliki kewenangan di dalam ruang ujian, sedangkan mobilisasi peserta di luar ruang ujian menjadi kewenangan instansi. Pada pelaksanaan kali ini, Instansi berhasil memobilisasi peserta sehingga waktu pelaksanaan SKD sesuai jadwal. BKN apresiasi itu,” tutup Warno.

Di saat yang sama, Sekretaris Panitia Seleksi CPNS Kemenkumham TA 2019 Wilayah Riau, Nurhayati Sitorus mengatakan pihaknya optimis dapat menjaring peserta terbaik untuk dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Kemenkumham. “Kami optimis, dengan segala upaya dan usaha yang dilakukan seluruh panitia, termasuk kerja bahu-membahu di antara lintas Kementerian dan Lembaga, peserta terbaik yang dapat terpilih dan diterima sebagai CPNS,” ujarnya.

Nurhayati menambahkan, bagi peserta yang belum berhasil lolos ke tahap berikutnya, untuk tidak patah semangat. “Bagi yang belum lolos, serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Kuasa. Jangan putus asa, terus belajar dan latih kemampuan diri. Kami tunggu di kesempatan berikutnya,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari BKN

Selasa, 04 Februari 2020

BKN: Lulus ‘Passing Grade’ SKD, Pelamar CPNS Belum Tentu Lolos Melaju ke SKB




Sahabat pembaca blog info CPNS dan PPPK 2020, sudah tahukah anda bahwa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 saat ini masih berlangsung. Untuk bisa dikatakan lulus passing grade (PG) SKD seorang pelamar harus memenuhi ambang batas nilai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2019.

“Perlu kami sampaikan bahwa peserta SKD yang sukses melampaui PG, tidak serta merta dinyatakan lulus SKD dan otomatis bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” ujar Plt. Karo Humas BKN melalui siaran pers Nomor: 007/RILIS/BKN/II/2020. 

Nilai peserta SKD lolos PG, menurut Paryono, akan diolah terlebih dahulu mengingat satu formasi tidak dilamar oleh peserta dari satu titik lokasi (Tilok) saja, namun harus digabungkan dengan hasil SKD pelamar dari berbagai Tilok.

“Selain itu dalam pemeringkatan nilai SKD juga harus menyertakan hasil SKD peserta P1/TL (peserta seleksi CPNS 2018 yang memenuhi PG SKD dan masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar untuk mengikuti SKB tahun 2018 namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir),” jelas Plt. Karo Humas BKN. 

Tahap pengolahan data, menurut Plt. Karo Humas BKN, akan dilanjutkan dengan tahap rekonsiliasi data hasil SKD yang melibatkan instansi penyelenggara SKD dan BKN.

“Hasil rekonsiliasi tersebut akan diajukan kepada Kepala BKN untuk mendapat approval dan digital signature (DS) yang dilakukan by system pada portal SSCASN,” tambah Paryono. 

Lebih lanjut, Plt. Karo Humas BKN menyampaikan bahwa hasil SKD seluruh peserta seleksi akan disampaikan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas kepada PPK masing-masing instansi melalui portal SSCASN dan admin instansi dapat mengunduh hasil SKD tersebut.

“Selanjutnya Ketua Panitia Seleksi Instansi akan menetapkan pengumuman hasil/kelulusan SKD dan menyampaikannya kepada publik,” tambahnya. 

Di akhir rilis, Plt. Karo Humas BKN menyampaikan bahwa rangkaian tahapan yang harus dilalui sebelum penetapan hasil kelulusan SKD menjadi alasan tidak dapat ditampilkannya pernyataan kelulusan SKD pada layar nilai peserta SKD.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI

Tahun Ketiga Gunakan CAT BKN, Menteri Hukum dan HAM Pastikan Seleksi Berjalan Transparan

Sahabat pembaca Info CPNS dan PPPK 2020, sudah tahukah anda bahwa memasuki pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada hari keenam untuk Titik Lokasi (Tilok) Medan yang berlokasi di GOR Mini Futsal Disporasu atau Sumut Sport Center dengan total peserta 46.375, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, English Nainggolan meninjau proses SKD secara langsung di lokasi pada Senin, (03/02/2020).

Di hadapan sejumlah peserta formasi SMA untuk Penjaga Tahanan dan Keimigrasian yang terjadwal mengikuti SKD hari ini, Yasonna memastikan proses rekrutmen di lingkungan Kemenkumham berjalan transparan dengan adanya sistem seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Hanya Tuhan dan kalian sendiri yang dapat menentukan kelulusan ini, begitu selesai ujian, nilai kalian muncul dan orang tua kalian di ruang live score bisa melihat langsung. Jadi tidak ada yang bisa bermain dengan sistem ini, proses seleksi berjalan transparan,” ungkapnya.

Yasonna juga mengatakan bahwa Kemenkumham telah menggunakan sistem CAT BKN untuk seleksi CPNS di lingkungan instansinya sejak tahun 2017. “Kami sudah pengalaman menggunakan sistem ini sejak 3 (tiga) tahun lalu, dan Kemenkumham sudah menjadi instansi pada tingkat Kementerian yang mendapat penghargaan sebagai instansi percontohan penggunaan CAT dari Panselnas pada 2017 lalu,” terangnya.

Sebelumnya pada hari pertama SKD (30/02/2020) di Tilok ini Kakanreg VI BKN Medan, English Nainggolan sudah mengingatkan peserta untuk tidak percaya terhadap oknum yang mengklaim bisa membantu kelulusan. Hal serupa juga menjadi poin utama Menteri Kemenkumham dan berpesan kepada peserta agar jangan percaya pada calo atau pihak yang berjanji meluluskan dengan sejumlah uang. Bahkan Yasonna menyebutkan tidak segan-segan memecat pegawai di internalnya jika ketahuan memanfaatkan momentum seleksi ini dengan menjanjikan kelulusan kepada peserta.

Terakhir sebagai informasi, BKN sudah meng-update rekapitulasi peserta SKD CPNS formasi tahun 2019 memenuhi passing grade di kanal media sosial. Terhitung per 2 Februari 2020 untuk Formasi Umum tingkat kelulusannya mencapai 41,8%, Disabilitas (61,05%), Cumlaude (91,17%), dan Putra-Putri Papua (37,09%).

Berita ini bersumber dari BKN