Minggu, 30 Juni 2019

BKN Lakukan Rekonsiliasi dan Validasi Data Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS Provinsi Papua Barat Tahun 2018

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka persiapan pengumuman hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat Tahun 2018, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan rekonsiliasi dan validasi data hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada Kamis (27/6/2019) di Kantor Pusat BKN, Jakarta. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windiyanto, sesaat sebelum pelaksanaan rekonsiliasi dan validasi berlangsung.

Aris, yang juga menjadi Penanggung Jawab Tim Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Panselnas, melanjutkan bahwa BKN mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memproses hasil tes untuk formasi Pemerintah Provinsi Papua Barat agar sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengadaan CPNS Penetapan Kebutuhan (Formasi) Tahun 2018 Pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Wilayah Provinsi papua dan Provinsi Papua barat yang Diselenggarakan Dalam Tahun Anggaran 2019. “Sama seperti pelaksanaan rekonsiliasi dan validasi yang dilakukan sebelumnya, prosesnya meliputi kesesuaian berita acara pelaksanaan, kesesuaian peserta yang hadir mengikuti SKD, kesesuaian nilai yang diperoleh masing-masing peserta, dan kesesuain formasi,” ujarnya.

Terakhir, Aris berharap, pelamar yang berhasil menjadi CPNS pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat turut membantu pembangunan Provinsi Papua Barat. “Panselnas mendukung program Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mencoba merealisasikannya di bidang SDM Aparatur,” tutupnya.

Berita ini bersumber dari BKN.

Jumat, 21 Juni 2019

Penerimaan CPNS dan PPPK 2019 Masih Tahap Usulan Formasi dari Instansi

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2019, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan saat ini Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih terus menghimpun usulan formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan, ada sebanyak 623 instansi pemerintah mulai dari kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah yang mengusulkan formasi untuk PPPK dan CPNS tahun ini.

"Saat ini Panselnas sedang menunggu pemenuhan data dan informasi di 623 kementerian dan daerah," ujar dia di Kantor BKN, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Sementara untuk pendaftaran dan seleksi, lanjut dia, masih harus menunggu pengumuman lebih lanjut dari Panselnas. Meski sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyatakan perkiraan waktu penerimaan CPNS dan‎ PPPK.

"Pak Menteri PANRB yang soal waktu itu sebagai ancer-ancer. Karena tidak boleh blank sama sekali," kata dia.

Sama halnya dengan jumlah formasi yang akan dibuka pada tahun ini yang sebanyak 254.173, hal tersebut merupakan batas maksimal formasi yang akan dibuka pada tahun ini.‎"Kalau disampaikan 254.173 itu maksimal," tandas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Kamis, 20 Juni 2019

Pemkab Sleman Usulkan 727 Formasi CPNS dan P3K

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Sleman akan mengusulkan 727 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Formasi itu, kuota CPNS sebanyak 30 persen dan P3K sebanyak 70 persen.

Plt Kepala Badan Kepegawai Kependidikan dan Pelatihan (BKKP) Kabupaten Sleman, Suyono SH menjelaskan berdasarkan surat dari Menpan No B/617/M.SM.01.00/ 2019 tertanggal 17 Mei 2019 tentang pengadaan ASN 2019, Pemkab Sleman akan mengajukan 727 formasi ke BKN. Dengan formasi itu dengan rincian untuk CPNS sekitar 30 persen dan P3K sebanyak 70 persen.

"Komposisinya untuk ASN 220 formasi dan 507 untuk P3K. Formasi ini disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di Kabupaten Sleman," jelas Suyono.

Adapun rincian formasi itu terdiri dari untuk jabatan fungsional kesehatan 291, fungsional pendidikan 347 orang, jabatan fungsional teknis 31 orang dan jabatan fungsional 58. "Formasi ini paling banyak untuk tenaga kesehatan," paparnya.

Pengusulan formasi CPNS dan P3K kemarin sudah diajukan ke bupati untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya akan segera dikirim ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta ke BKN.

"Sesuai edaran, pengiriman usulan ini paling lambat bulan Juni ini. Secara elektronik, sudah kami kirim Selasa kemarin. Tapi secara fisik, rencananya kami kirim ke pemerintah pusat Senin mendatang," terangnya.

Pengusulan formasi CPNS dan P3K ini diharapkan dapat menutupi kekurangan ASN di Kabupaten Sleman. Mengingat setiap tahunnya, ada sekitar 500-600 ASN yang pensiun. Dari jumlah tersebut mayoritas dari guru.

"Kemarin kami mendapat tambahan ASN 200 orang. Tapi yang pensiun sudah 500 orang setiap tahunnya. Jadi tidak seimbang antara penambahan dengan yang pensiun," tuturnya.

Berdasarkan analisis jabatan, beban kerja dan peta jabatan, kebutuhan pegawai di Kabupaten Sleman sebanyak 14.947 orang. Sementara jumlah pegawai saat ini hanya 9.280 orang. "Sehingga kami ini kekurangan pegawai sebanyak 5.667 orang," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari KR Jogja.

Rekrutmen CPNS 2019, Pemprov Sumbar Butuh 800 PNS

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat ( Sumbar) akan mengajukan 800 formasi calon pegawai negeri sipil ( CPNS) pada 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Mayoritas dari formasi itu untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Sejumlah formasi teknis seperti akuntan, psikolog, pustakawan, arsitek, pranata humas juga masih dibutuhkan. "Saat ini, kita sedang menyusun formasinya. Semua OPD kita minta pengusulannya dan setelah itu kita usulkan ke Kemenpan RB," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit yang dihubungi Kompas.com, Senin (17/6/2019).

Nasrul mengakui formasi untuk pendidikan dan kesehatan memang sangat dibutuhkan secara nasional, sehingga jumlah yang dibutuhkan sangat banyak. Namun demikian, pihaknya akan mengusulkan sejumlah formasi teknis yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan yang ada. "Sejumlah formasi teknis di OPD banyak yang kurang akibat pegawai yang pensiun. Formasi yang kosong itu seperti arsitek, psikolog, akuntan, pustakawan, pranata humas dan lainnya," kata Nasrul.

Nasrul juga meminta pemerintah kabupaten dan kota selektif dalam pengajuan formasi sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak. "Kalau ada pegawai teknis yang sudah pensiun atau formasinya kosong, maka itu harus diajukan. Formasi pendidikan dan kesehatan memang dibutuhkan, tapi formasi teknis juga dibutuhkan," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Kompas

Senin, 10 Juni 2019

Rekrutmen PNS kemungkinan dilaksanakan bulan Oktober, PPPK akan dirapatkan terlebih dahulu

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana kembali melakukan rekrutmen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil (PNS). Setidaknya ada sekitar 200.000 formasi yang akan dibuka untuk PPPK dan PNS. Total penerimaan PPPK dan PNS tahun ini sebanyak 254.173 baik untuk pemerintah pusat mau pun daerah.

“Tapi jumlah tersebutkan sudah dikurangi 57.000 untuk PPPK tahap I kemarin. Kalau tidak keliru 100.000 untuk PNS, sisanya PPPK tahap II,” ungkap Ke pala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan saat di hubungi kemarin. Dia mengatakan, untuk daerah memang akan lebih banyak menerima PPPK dibanding PNS.

Ada ketentuan, usulan kebutuhan PNS dan PPPK di instansi pemda adalah 30 berbanding 70. “Karena pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan dan transportasi banyak di daerah. Lalukan honorer K2 banyak yang di atas 35 tahun. Jadi, tidak bisa masuk CPNS.

Tapi pemerintah ingin mengakomodasi mereka serta honorer lain, jadi PPPK memang lebih diperbanyak,” ungkapnya. Ditanyakan kapan rekrutmen dilakukan, Ridwan belum dapat memastikan waktunya. Menurut dia, kemungkinan dilakukan pertengahan sampai akhir tahun ini.

“Saya belum dapat memastikan kapan. Tapi kemungkinan PNS bulan Oktober. PPPK tahap II belum tahu. Nanti pasti akan dirapatkan dulu,” ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin telah mengeluarkan surat edaran agar instansi mengusulkan kebutuhan rekrutmen PPPK dan PNS 2019.

Di dalam surat tersebut juga diatur terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kebutuhan ASN 2019. “Telah menetapkan Keputusan No.12/2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019. Keputusan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,” tulis Syafruddin dalam surat bernomor B/617/M.SM.01.00/2019.

Dalam mengusulkan kebutuhan ASN, instansi pusat harus berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Selain itu, juga berdasarkan pada jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019 dan ketersediaan anggaran untuk diklat dasar bagi CPNS.

“Alokasi untuk CPNS 50% dan PPPK 50%. Diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru,” ungkapnya. Instansi pusat dapat mengusulkan PPPK untuk mengisi jabatan-jabatan fungsional.

Pegawai non-PNS yang masih aktif bekerja dapat diberikan kesempatan untuk mengisi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk instansi daerah, usulan kebutuhan ASN harus memperhatikan ketersediaan anggaran dengan prinsip zero growth, yang mana jumlah penerimaan ASN tidak boleh melebihi angka pensiun. “Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar pemerintah daerah,” katanya.

Tidak berbeda dengan instansi pusat, usulan kebutuhan ASN instansi daerah juga berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK dan jumlah PNS yang masuk batas usia pensiun 2019. Namun untuk instansi daerah, rasio jumlah penduduk dengan PNS dan luas wilayah harus dipertimbangkan.

Berita ini bersumber dari Okezone.

Sabtu, 08 Juni 2019

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK.

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2019, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan Keputusan MenPAN – RB Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah akan membuka kembali rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun ini. Alokasinya untuk pusat 46.425 dan daerah 207.748.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK.

Namun dari jumlah tersebut yang terbesar akan direkrut adalah PPPK.

"Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768," kata Bima kepada JPNN, Sabtu (8/6).

Adapun alokasi kebutuhan ASN baik PNS maupun PPPK yang telah disetujui MenPAN-RB adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat 
Untuk PNS 23.213
a. Yang diisi dari pelamar umum 17.519
b. Yang diisi dari sekolah kedinasan 5.694
Untuk PPPK (yang diisi dari eks THK-II dan honorer) 23.212
Jumlah alokasi untuk pemerintah pusat 46.425

2.Pemerintah daerah
Untuk PNS 62.324
a Yang diisi dari pelamar umum 62.249
b. Yang diisi dari sekolah kedinasan (STTD) 75
Untuk PPPK (yang diisi dari eks THK-II dan honorer) 145.424
Jumlah alokasi untuk pemerintah daerah 207.748
Jumlah alokasi keseluruhan 254.173.

Berita ini bersumber dari JPNN.


Senin, 03 Juni 2019

Pemerintah berharap penerimaan PNS 2019 bisa tepat waktu

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2019, sudah tahukah anda bahwa Penerimaan Pegawai Pemerintah setara PNS alias Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terancam mundur. Padahal, semula PPPK ini akan dibuka pada Juli 2019.

Mundurnya pembukaan PPPK juga bisa berdampak kepada pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. CPNS 2019 sendiri rencananya akan dibuka pada Oktober 2019.

"Kita sih masih berharap tepat waktu jadi sebelum pada saat agustus mungkin nanti kalau yang pns umum Oktober," ujar Kepala BKN Bima Hari Wibisana saat ditemui di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Sabtu (1/6/2019).

Saat ini sendiri pemerintah masih fokus pada pembukaan CPNS untuk sekolah kedinasan. Setelah itu, pemerintah akan melakukan tes CPNS 2018 khusus putra-putri Papua.

Setelah seuruh prosesnya rampung, barulah PPPK akan dibuka untuk umum. Setelah PPPK tahap kedua juga rampung, barulah CPNS 2019 akan dibuka untuk sekitar 100.000 formasi.

"Nah itu belum, jadi sekarang ini kita masih belum selesai melakukan ujian cpns untuk sekolah tinggi kedinasan. Kalo itu selesai nanti ada ujian untuk Papua yang belum dilakukan tahun lalu. Setelah itu ujian PPPK. Setelah PPPK selesai baru CPNS umum," jelasnya

Disisi lain, pemerintah juga masih belum menyelesaiakan proses PPPK tahap 1 yang dibuka pada Februari 2019. Asal tahu saja PPPK tahap 1 sendiri dikhususkan untuk tenaga medis dan juga pendidikan.

Saat ini sendiri lanjut Bima, pihaknya masih melakukan penetapan NIP. Setelah itu, dirinya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk membayar gajinya.

"Kita sudah mulai melakukan penetapan NIPnya. Tapi memang tiak semuanya cepat karena ketergantungan dari anggaran daerahnya. mudah-mudahan semuanya bisa masuk ketersediaan APBDuntuk membayar gaji PPPK," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Okefinance.

Sabtu, 01 Juni 2019

Siap-siap, Segera Dibuka Lowongan 254.000 CPNS 2019

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

Keputusan Menteri PANRB tersebut secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan info dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), formasi lowongan CPNS 2019 mencapai 254.173.

"Terdiri dari 46.425 untuk pusat dan 207.748 untuk daerah," jelas keterangan BKN, Jumat (31/5/2019).

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. 

Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Sedangkan untuk pemerintah pusat, usulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, dan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Berita ini bersumber dari CNBC Indonesia.