Senin, 27 Mei 2019

Kuota lowongan CPNS sebanyak 100.000 lowongan. Sedangkan, P3K atau pegawai setara PNS sebanyak 98.000 lowongan

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin akan membuka lowongan CPSN dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau pegawai setara PNS dalam waktu berdekatan.

Lowongan tersebut akan dibuka sehabis lebaran. Untuk kuota lowongan CPNS sebanyak 100.000 lowongan. Sedangkan, P3K atau pegawai setara PNS sebanyak 98.000 lowongan. Karena, pemerintah telah membuka lowongan P3K pada Januari 2019 sebanyak 52.000 lowongan.

"Memang rencana tahun ini kita akan merekrut lagi 100 ribu PNS ya. Dan P3K 150 ribu tapi sudah berjalan. PK3 itu sudah direkrut sekitar 52 ribu yang lalu di bulan kemarin ini Januari. Jadi nanti ada selanjutnya lagi untuk P3K," jelas Syafruddin usai membuka acara buka puasa bersama KemenPan-RB, Senin (27/5/2019).

Lalu, untuk waktunya, Syafruddin menyebut akan membuka lowongan P3K di bulan Agustus, dan CPNS di bulan Oktober.

"Kalau P3K nanti habis lebaran ini. PNS-nya nanti triwulan ke 4, bulan Oktober," kata dia.

"P3K belum banyak, masih lanjutan kemarin. Nanti kembali lagi ke guru, dan tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga teknis nanti setelah itu mungkin di bulan ke 8," lanjutnya.

Sebelumnya, Syafruddin mengatakan bahwa rekrutmen CPNS 2019 ini akan mengutamakan guru-guru honorer. Hal itu agar mereka mendapatkan kesempatan menjadi PNS.

"Tetap guru honorer yang lebih diutamakan," tutur Syafruddin dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Sebagai informasi, hari ini KemenPan-RB mengadakan buka puasa bersama dengan seluruh pegawai dan paguyuban setempat. Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria.

Berita ini bersumber dari Detik Finance

Kamis, 23 Mei 2019

Siap-siap, Penerimaan CPNS 2019 Pusat & Daerah di Depan Mata

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) baru saja menerbitkan surat Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2019 bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

Dalam surat Menteri PAN-RB tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun ini.

Surat Menteri PAN-RB dengan Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 berisi tentang usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah yang juga harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. 

Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

"Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS," demikian keterangan PAN-RB, seperti dikutip Kamis (23/5/2019).

Untuk alokasi pegawai, pemerintah daerah mendapat 30% untuk CPNS, dan 70% untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS.

"Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru," tambah keterangan tersebut.

Sedangkan untuk pemerintah pusat, usulan kebutuhan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, dan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk bagi CPNS. 

Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50% untuk CPNS, dan 50% untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

"Selain itu, setiap instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Usulan kebutuhan yang telah diinput ke dalam aplikasi e-Formasi dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN, dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu 'Unggah Usulan Formasi' dalam aplikasi e-Formasi. 

"Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019, dan apabila terdapat K/L/Pemda yang belum menyampaikan, maka dinyatakan K/L/Pemda tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019."

Berita ini bersumber dari CNBC Indonesia.

Senin, 20 Mei 2019

Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 | 17 Mei 2019

Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 | 17 Mei 2019

Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 | 17 Mei 2019
File Size:
506.76 kB
Date:
20 Mei 2019
Downloads:
2885 x
 
 Sumber : KEMENPANRB

Minggu, 19 Mei 2019

Nilai Ambang Batas SKD Sekolah Kedinasan Tahun 2019

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan, nilai Ambang Batas SKD Sekolah Kedinasan Tahun 2019 adalah 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Hal itu disampaikan Kepala Kantor Regional (Kanreg) V BKN Jakarta, Istati Atidah saat memberikan pengarahan kepada peserta SKD Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Kanreg V BKN Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Tercatat sebanyak sebanyak 1.511 peserta mengikuti SKD di Kanreg V BKN Jakarta. Mereka merupakan peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi menggunakan sistem SSCN ASN BKN dan membayar biaya pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2019. Lebih lanjut, Istati memberikan semangatnya kepada seluruh peserta yang hadir. “Kerjakan dengan tenang, jangan terburu – buru. Apabila gagal, jangan pernah menyerah dan terus berusaha,” ujarnya.

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan tahun 2019 sendiri bekerja sama dengan BKN, mulai dari pendaftaran persyaratan administrasi hingga Seleksi Kompetensi Dasar. Kepala Dewan Pertimbangan STTD, Tonny C. M. Korah yang turut hadir untuk melihat secara langsung pelaksanaan SKD hari pertama mengatakan pihaknya berharap sistem seleksi yang bekerja sama dengan BKN kali ini dapat menghasilkan siswa/i yang terbaik. “Semoga yang terbaik yang berhasil terpilih. Kami doakan yang terbaik,” tutupnya.

Berita ini bersumber dari BKN.

Jumat, 17 Mei 2019

Dari Rapat Evaluasi Pelaksanaan CPNS 2018, Kepala BKN: Let’s Keep The Good Spirit for Indonesia

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai BKN yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 atas kerja sama dan kontribusi yang maksimal, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan tes.

"Terima kasih atas kerja keras seluruh Tim CPNS 2018 di BKN, yang bahkan sampai hrs meninggalkan rumah & keluarga berminggu-minggu, hingga ke daerah terpencil untuk melayani tugas ini. Semangat ini harus tetap hidup pada pelaksanaan seleksi mendatang,” imbuhnya pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan CPNS Nasional Tahun 2018 yang berlangsung pada Kamis, (16/05/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala BKN juga sempat menyebutkan beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan CPNS 2018, salah satunya berkaitan dengan proses pendaftaran melalui portal Sistem Seleksi CPNS (SSCN), misalnya soal data kependudukan yang dikeluhkan pelamar. Ia juga mengajak semangat kerja sama pada pelaksanaan seleksi CPNS 2018 untuk menghadapi proses seleksi mendatang.

Selain menyangkut pelaksanaan seleksi di lapangan, Kepala BKN sempat bercerita soal kondisi beberapa daerah yang di awal sempat menolak menggunakan metode seleksi berbasis CAT tetapi justru pelamar di daerah itu antusias mengikuti seleksi berbasis CAT. “Aspek transparansi dalam seleksi berbasis CAT ini menjadi harapan masyarakat akan terwujudnya fairness dalam rekrutmen CPNS”.

Pada awal kegiatan evaluasi, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN Heri Susilowati menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS 2018 telah berlangsung di 223 titik lokasi, di luar dari pelaksanaan seleksi di daerah terdampak bencana, Papua dan Papua Barat yang masih berlangsung hingga saat ini.

Berita ini bersumber dari BKN.

Senin, 13 Mei 2019

Kemenag Buka Rekrutmen Program Guru Bina Kawasan Tahun 2019

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam kembali membuka rekrutmen calon guru pendidikan agama Islam (PAI) yang akan dikirim ke daerah perbatasan. Program Bantuan insentif pembinaan agama dan keagamaan Islam di wilayah perbatasan (Bina Kawasan) ini menjadi salah satu program unggulan Kemenag dalam rangka memenuhi kebutuhan guru PAI di daerah dengan mengirimkan guru-guru fresh graduate.

Pendaftaran bina kawasan dibuka mulai 13 Mei hingga 10 Juni 2019. Sebanyak 50 peserta calon guru PAI akan dipilih untuk ditempatkan di 24 provinsi sasaran di seluruh Indonesia, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Direktur PAI, Rohmat Mulyana, menyebutkan bahwa penetapan 24 provinsi tersebut masih dalam proses seleksi sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan dan sebaran peserta bina kawasan di daerah sasaran.  “Angkatan pertama sebaran Bina Kawasan tahun 2017 ada di 19 Provinsi, tahun ini akan kembali dikaji oleh tim agar ada pengembangan di daerah lain. Ini masih dalam proses koordinasi dengan daerah,” ujar Rohmat di Jakarta, Senin (13/05).

Kemenag memberikan kesempatan kepada peserta bina kawasan angkatan pertama yang berminat untuk mengikuti program ini kembali. Menurut Rohmat, kesempatan ini diharapkan agar pengembangan di daerah sasaran berjalan maksimal serta dapat menjadi pembimbing bagi peserta baru.

“Kami memberikan kesempatan pada peserta bina kawasan angkatan sebelumnya untuk mengikuti kembali, maksimal 2 tahun. Untuk penetapan daerah sasaran akan ditentukan oleh tim,” terang Rohmat.

Proses seleksi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: seleksi adminstrasi dan seleksi wawancara.  Dua tahapan seleksi ini wajib diikuti peserta sebelum mengikuti bimbingan teknis keberangkatan. Pelaksanaan seleksi adminitrasi dijadwalkan pada 11 - 16 Juni 2019, sedangkan pelaksanaan seleksi wawancara dijadwalkan pada 20 - 21 Juni 2019.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PAI, Nasri, menjelaskan, proses seleksi ini akan dilakukan berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya yaitu dengan pemanfaatan aplikasi daring yang tersedia.

“Proses seleksi tahun ini akan kita coba dengan sistem daring. Kalau seleksi tahun kemarin kan peserta dengan tim bertatap muka langsung, untuk efisiensi waktu dan finansial maka kita laksanakan secara online,” ujar Nasri. 

Jumat, 10 Mei 2019

100.000 Lowongan CPNS Dibuka Oktober, Siapkan Syarat Ini!

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS harus menyiapkan dirinya. Pemerintah akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 100 ribu formasi di Oktober 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, lowongan CPNS ini dibuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Tetap guru honorer yang lebih diutamakan. Seluruh Indonesia," ujarnya dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kemarin (9/5/2019)

Syafruddin menjelaskan, nantinya lowongan CPNS ini akan dibuka pada paruh kedua tahun ini. 

"Itu nanti kuartal ke III-2019. Ya kira-kira Oktoberlah, kuartal ke III itu," jelasnya.

Namun, ia belum bisa memerinci lebih detail mengenai pembukaan lowongan CPNS ini. Pasalnya rencana ini masih akan dibahas lebih lanjut.

"100 ribu (formasi) seluruhnya tapi kan belum diatur," kata dia.

Namun, sebelum dibuka ada baiknya mempersiapkan syarat-syarat ini.

Syarat-syarat Dokumen CPNS

Hal-hal yang harus disiapkan ini tertuang dalam syarat pendaftaran CPNS tahun lalu yang memang tak jauh berbeda tiap tahunnya.

Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran.

Dokumen tersebut terdiri dari :

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Ijazah
4. Transkrip Nilai
5. Pas foto
6. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar

Jika sudah resmi dibuka. Maka pelamar harus masuk ke portal SSCN  dalam alamat https://sscn.bkn.go.id tapi nanti dulu, setelah ada pengumuman CPNS dibuka. 

Mari ditunggu bersama lowongan tersebut dibuka.

Berita ini bersumber dari CNBC Indonesia

Kamis, 09 Mei 2019

Penerimaan PPPK Tahap 2 Dibuka Setelah Juni 2019

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan dibuka setelah Juni 2019. 

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan PPPK tahap 2 akan dilakukan setelah proses penerimaan Sekolah Kedinasan dan CPNS Papua selesai dilakukan.

"Saya masih menyelesaikan sekolah kedinasan dan Papua dulu. (Juni) Mungkin setelah itu," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Namun demikian, lanjut dia, jadwal penerimaan PPPK tahap 2 masih sesuai dengan target yang ditetapkan. ‎

‎"Masih (sesuai target). Masih ada dua, setelah Papua masih ada PPPK dan (penerimaan) PNS," kata dia.

Sementara untuk proses pembekasan PPPK tahap 1, Bima menyatakan hal tersebut masih terus berlangsung. Hal ini sambil menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari masing-masing daerah untuk membayar gaji PPPK tersebut.

"Sudah tetapi belum selesai semua ya karena harus menghitung di masing-masing daerah untuk memastikan P3K nya itu bisa dibayar," tandas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Pastikan Skema SKB Pada Seleksi Mendatang Lebih Baik, Panselnas Gulirkan Peraturan BKN Sebagai Panduan Instansi

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa berkaca pada sejumlah kendala pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dihadapi pelamar pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku Tim inti Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengadakan diskusi kerja bahas substansi panduan penyusunan soal SKB yang akan diterbitkan melalui Peraturan BKN.

Kepala Pusat Pengembangan Rekrutmen ASN (PPSR) Heri Susilowati saat memimpin rapat kerja itu menyebutkan penggarapan Peraturan BKN tentang pedoman penyusunan soal SKB dilatarbelakangi dengan adanya beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan SKB pada seleksi sebelumnya, misalnya menyangkut relevansi pengelompokan rumpun jabatan dengan soal SKB yang disediakan.

“Pelaksanaan SKB sebelumnya menuai sejumlah kritik bahkan dari pelamar langsung yang mengeluhkan soal SKB, bahkan pihak Ombudsman RI sempat meminta keterangan Panselnas perihal materi SKB. Untuk itu kita harus buat standar/ketentuan yang mengatur skema SKB lewat Peraturan BKN ini, mulai dari panduan penyusunan materi, sistem keterbacaan, dan pengoptimalannya di aplikasi Computer Assisted Test (CAT), kalau ini rampung segera bisa digunakan dalam persiapan seleksi ASN 2019,” imbuhnya.

Berkomentar senada, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf juga mengakui sejumlah kendala yang ditemukan dalam materi SKB pada seleksi sebelumnya. Menurutnya, aspek kualitas pada soal SKB sebelumnya masih minim, bahkan beberapa instansi pembina jabatan fungsional kesannya tidak siap dari sisi kelengkapan soal dan pilihan jawaban.

“Ada sejumlah soal dengan pertanyaan yang tidak relevan dengan pilihan jawaban, soal berulang, sampai ditemukannya soal yang berkaitan dengan sebelumnya padahal soal diacak oleh sistem CAT. Banyak pelamar juga mengeluhkan kesulitan menjawab soal SKB karena ternyata materi yang ditanyakan tidak sesuai dengan bidang Pendidikan peserta,” terangnya saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan BKN tentang Pedoman Penyusunan dan Pengintegrasian Soal Seleksi Kompetensi Bidang ke dalam sistem CAT pada Rabu, (08/05/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Maka dari itu Sestama BKN merekomendasikan pedoman penyusunan soal SKB untuk instansi, khususnya instansi pembina jabatan fungsional. Ia berpendapat dengan adanya panduan lewat Peraturan BKN ini paling tidak bisa mengarahkan instansi membuat soal sesuai dengan ketentuan, instansi juga terarah dari aspek waktu perencanaan, penyusunan sampai penelaah soal SKB sehingga penyerahan soal ke Panselnas dilakukan tepat waktu.

Berita ini bersumber dari BKN.