Jumat, 28 Desember 2018

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian PANRB 2018

1. Pengumuman Hasil Akhir CPNS Kementerian PANRB 2018, klik disini
2. Lampiran I Hasil Akhir Menpan, klik disini
3. Lampiran II Hasil Akhir KASN, klik disini
4. Lampiran III Hasil Integrasi SKD SKB Rincian, klik disini
5. Lampiran IV Kelengkapan Berkas CPNS, klik disini
6. Format Surat Lamaran Kementerian PANRB, klik disini
7. Format Daftar Riwayat Hidup, klik disini
8. Format Surat Pernyataan Versi 1, klik disini
9.Format Surat Pernyataan Versi 2, klik disini

Sumber : KEMENPANRB.

Peserta yang Lulus Seleksi Akhir CPNS BAPETEN Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan pengumuman Nomor 4819/KP0002/SET/XII/2018, dengan ini BAPETEN menyampaikan peserta yang LULUS Seleksi Akhir CPNS Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2018.


Pengumuman Hasil Akhir CPNS Pemda DIY 2018

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa setelah melalui proses seleksi, akhirnya Kamis (27/12) ini telah diputuskan nama-nama yang lolos dan menjadi CPNS Pemda DIY Tahun Anggaran 2018.

Pengumuman Hasil Akhir CPNS Pemda DIY 2018 selengkapnya dapat diunduh di sini.
Sumber berita : PEMDA DIY

Kamis, 27 Desember 2018

PENGUMUMAN AKHIR CPNS 2018



Pengumuman Akhir CPNS 2018 yang bersumber dari https://finance.detik.com/cpns2018/. REKAP HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PENGADAAN CPNS 2018.

Kamis, 20 Desember 2018

Siap-siap! Rekrutmen P3K akan Dimulai Tahun Depan dalam Dua Fase

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dalam Konferensi Pers bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta Selatan, Rabu (19/12/2018) menjelaskan bahwa rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan dilakukan dengan sangat terbuka, karena diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan batas usia maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan dilamar. Selain itu P3K diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun yaitu batas usia rekrutmen CPNS. “P3K terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara Nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga bagi para Diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Indonesia,” tutur Syafruddin.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di mana instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut. Bima menambahkan jika kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai Daerah yang tidak lebih dari 50%.

Sementara itu Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan rekrutmen P3K rencananya akan terbagi menjadi dua fase rekrutmen. Fase pertama akan dilaksanakan pada pekan keempat Januari 2019, selanjutnya fase kedua akan diselenggarakan setelah Pemilu yang berlangsung pada Bulan April tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2019 rencananya akan kembali dibuka rekrutmen CPNS yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan di mana banyak pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2019. 


Berita ini bersumber dari BKN.

Rabu, 19 Desember 2018

Minimalisasi Kesalahan, BKN Undang Instansi Pembuka Rekrutmen CPNS Sinkronkan Nilai SKD dan SKB

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka persiapan penyampaian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penyelenggaraan CPNS tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara melaksanakan rekonsiliasi/validasi data hasil integrasi SKD-SKB di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Rabu (19/12/2018) hingga Jumat (21/12/2018) mendatang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari 476 instansi daerah dan 75 instansi pusat yang telah selesai menggelar SKB.

Ibtri Rejeki, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN dan juga bertindak sebagai Koordinator Tim Pengolahan Rekonsiliasi, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memadukan data yang ada di SSCN dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi agar selaras. “Pada kegiatan ini, instansi harus menyampaikan bukti pernyataan tanggungjawab terhadap peserta termasuk terhadap mereka

yang memiliki sertifikasi pendidik, dengan membubuhkan tandatangan pejabat pimpinan tinggi yang membidangi kepegawaian,” ungkap Ibtri.

Sejalan dengan Ibtri, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Heri Susilowati, menyampaikan harapannya dengan adanya rekonsiliasi ini dapat menghasilkan keselarasan data dan meminimalisasi kesalahan. “Dengan rekonsiliasi data ini diharapkan semua data bisa sinkron dan sesuai sehingga dapat menciptakan rekrutmen yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat semakin percaya dengan BKN,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf menyampaikan pesan kepada panitia penyelenggara agar selalu siaga dalam menjalankan proses pekerjaan. “Sejatinya merekrut calon abdi negara merupakan pekerjaan besar, sehingga kita harus selalu siaga dan sehat. Semangat untuk kita semua demi birokrasi yang lebih baik” pungkas Yusuf.

Berita ini bersumber dari BKN.

Selasa, 18 Desember 2018

Hati-hati Surat Palsu tentang Rekonsiliasi Data

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa beredarnya Surat Tentang Rekomendasi /Rekonsiliasi Data CPNS Tahun 2018-12-01 No. 44/S/Tim Pengolahan/XI/2018 tanggal 29 November 2018, yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, telah meresahkan sebagian masyarakat.

Terkait itu Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto di ruang kerjanya, Senin (17/12/2018), mengatakan bahwa surat tersebut BUKAN PRODUK BKN dan mengimbau kepada masyarakat agar lebih teliti di kemudian hari dan tidak mudah percaya atas informasi yang beredar sebelum mengkonfirmasi kepada pihak terkait.

Aris melanjutkan, penyerahan hasil akhir seleksi CPNS Tahun 2018 oleh Panselnas kepada instansi belum dilaksanakan. “Di era teknologi informasi seperti saat ini, kecepatan peredaran informasi kadang bisa menjadi bumerang bagi siapapun yang mengaksesnya, terutama terkait informasi yang belum jelas kebenarannya. Berkaitan dengan itu kami mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi. Kami terbuka untuk menjelaskan kebenaran penyelenggaraan seleksi CPNS atau kegiatan sejenis yang mengatasnamakan BKN,” pungkas Aris.

Berita ini bersumber dari BKN.

Senin, 17 Desember 2018

Saat ini sedang berlangsung penyusunan aturan teknis PP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Perwakilan Komisi I DPRD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan H Syahdillah mengklaim daerahnya masih kekurangan pegawai terutama untuk tenaga kesehatan dan pendidikan. Syahdillah mengatakan rekrutmen CPNS 2018 tidak bisa mengakomodir keseluruhan kebutuhan di dua bidang tersebut. “Pemprov Kalimantan Selatan masih kekurangan sekitar 4.000 tenaga guru dan tingkat kelulusan CPNS 2018 di daerah kami belum maksimal menutupi kebutuhan itu,” imbuhnya saat melakukan audiensi ke Kantor Pusat BKN Jakarta pada Jumat (14/12/2018).

Menanggapi pernyataan itu, Kepala Bidang Fasilitas Penyelenggara Seleksi BKN Sa’i Mulyadi menjelaskan untuk tingkat kelulusan yang kecil dapat dijawab dengan kebijakan Ketua Panselnas, dalam hal ini Kementerian PANRB. Wewenang BKN hanya dalam pelaksanaan teknis seleksi CPNS.

Selanjutnya untuk kekurangan tenaga guru, Sa’i menyampaikan Pemprov Kalimantan Selatan dapat melakukan rekrutmen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia juga menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung penyusunan aturan teknis PP tersebut. ‘’Bagi masyarakat yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS tahun ini karena terganjal oleh ketentuan yang berlaku bisa mengikuti seleksi PPPK dengan syarat antara lain minimal berusia 20 tahun,’’ tutupnya.

Audiensi diikuti oleh 15 perwakilan dari DPRD Pemprov Kalimantan Selatan yang terdiri dari Ketua Komisi I, Wakil ketua DPRD dan 15 anggota DPRD. Sementara dari pihak BKN diwakili oleh Pranata Humas Muda Dyah Wulan Retno Kinasih, Kepala Bidang Fasilitas Penyelenggara Seleksi Sa’i Mulyadi, Kepala Seksi Pengadaan Kementerian Sumartiningsih dan Kepala Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen.

Berita ini bersumber dari BKN

Kamis, 13 Desember 2018

DPR dan Pemerintah Sepakat Angkat Guru Honorer Jadi PPPK Sebelum Maret 2019

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat menyelesaikan pengangkatan Guru Tenaga Honorer K-II (THK-II) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi yang telah memenuhi persyaratan sebelum Maret 2019. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman PPPK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Komisi X DPR RI dan pemerintah juga sepakat, penyelesaian untuk Guru THK-II sejumlah 150.669 orang dan yang tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), akan mengikuti seleksi PPPK yang akan dilaksanakan melalui proses seleksi khusus, dengan tetap dilakukan secara ketat.

“Seleksinya  akan dilaksanakan melalui proses seleksi khusus, dengan tetap dilakukan pengawasan secara ketat,” ungkap Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Djoko menambahkan, skema seleksi PPPK untuk THK-II yang memenuhi  kualifikasi S1 dan berusia di atas 35 tahun sejumlah 69.533 orang dan 74.794 orang yang belum memenuhi kualifikasi S1 dapat  mengikuti seleksi PPPK berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 paling lama Maret 2019,"ungkapnya legislator F-Demokrat itu.  

Selanjutnya, imbuh legislator Partai Demokrat itu, Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat untuk Guru THK-II yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesepakatan untuk menjadi PPPK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

“Rapat kerja ini digelar untuk mencari solusi atas permasalhan guru honorer. DPR mau pemerintah memberikan kepastian terhadap nasib guru yang tengah lama mengabdikan dirinya untuk bangsa,” tutup legislator dapil Jawa Tengah itu.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sejatinya akan menjadwalkan rekrutmen guru PPPK pada Februari 2019 mendatang. Pemerintah juga mempertimbangkan kepada guru-guru honorer yang telah bekerja lama. “Masalah kualitas ini memang pilihan, apakah mau mengabaikan kualitas? Kalau kita ingin mengabaikan kualitas ya memang tidak perlu ada tes," jelasnya.

Berita ini bersumber dari DPR.

Tes SKB CAT, Gambaran Besar Mengenai Formasi

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa rangkaian tes Seleksi Kompentesi Bidang (SKB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memasuki hari keempat. Peserta tes melaksanakan SKB dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). SKB ini diikuti oleh 187 dari 190 peserta Seleksi CPNS Kementerian PANRB dan 95 dari 99 peserta Seleksi CPNS KASN.

“SKB dengan sistem CAT ini memiliki bobot tertinggi sebesar 50%. Sehingga peserta harus dapat menyelesaikan tesnya dengan dibaca baik-baik soalnya dan menjawab dengan benar,” ujar Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih dalam arahannya saat tes SKB CAT di kantor Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, Selasa (11/12).

SKB dengan sistem CAT ini terdiri dari 100 soal dan dikerjakan dalam waktu 90 menit. Adapun soal-soal yang diberikan merupakan pengetahuan dari formasi jabatan yang dilamar oleh peserta Seleksi CPNS 2018.

Ditegaskan bahwa dalam menjawab soal, peserta mengandalkan kemampuan dan kompetensi pribadi serta dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Setiap pelamar mendapatkan soal yang disesuaikan jabatan yang dilamar. Untuk yang melamar pada jabatan yang sama, tipe soal yang diberikan pun diacak.

“Tidak boleh menyontek, karena dapat membahayakan diri sendiri. Intinya percaya diri," jelas Sri Rejeki. Selain mendapat lulusan yang pintar dan cerdas, diharapkan juga lulusan yang jujur, karena hal tersebut yang dibutuhkan oleh ASN milenial ke depannya. Diungkapkan pula bahwa harapan kelulusan peserta Seleksi CPNS 2018 ini paling tidak 90-95 persen formasi terisi.

Sesaat seusai tes dilaksanakan, salah satu peserta, Arinta Putri mengungkapkan bahwa soal-soal yang diberikan memiliki relevansi antara latar pendidikan dengan formasi yang dilamarnya. “Untuk soal tidak terlalu kesulitan untuk menjawabnya, karena ada yang sudah dipelajari semasa kuliah. Untuk keseluruhan, menurut saya soal-soal ini sangat relevan dengan formasi yang saya lamar,” jelasnya.

Berbeda dengan Arinta, peserta lain, Putri Mutia, mengungkapkan keterkejutannya akan soal yang dihadapinya. “Jauh dari yang dibayangkan materinya. Kiranya hanya secara khusus formasi, namun ternyata materi yang ditanyakan secara umum. Yang pasti jadi tergambar mengenai pekerjaan yang akan dilakukan nanti,” jawabnya.

Selain relevansi antara soal dan formasi, apresiasi diberikan untuk tes dengan menggunakan sistem CAT. “Secara sistem CAT sudah bagus dan lancar, sudah tidak ada kendala seperti saat SKD kemarin,” lanjut Putri.

Melewati SKB dengan sistem CAT ini pun peserta merasa lega. “Mau bagaimana hasilnya nanti, tetap bersyukur. Saya sudah berusaha dengan yang saya punya, sisanya saya kembalikan kepada Tuhan,” tutup salah satu peserta asal Semarang, Yoga Indra Kemala. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Senin, 10 Desember 2018

Seleksi CPNS Kementerian PANRB Memasuki Tahap SKB

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjalani tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahap pertama di Kantor Kementerian PANRB, Sabtu (08/12). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menyampaikan bahwa para peserta yang dapat mengikuti tes SKB merupakan orang pilihan dari ratusan orang yang mendaftar.

“Proses yang dilalui adik-adik tidaklah mudah, dari ratusan yang mendaftar, kalianlah yang berhak mengikuti tes SKB. Hal tersebut menunjukan bahwa menjadi seorang ASN tidaklah mudah, proses yang dilalui sangatlah ketat,” katanya.

Atmaji mengatakan bahwa proses seleksi CPNS sangat ketat, transparan dan obyektif, karena menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) dimana dengan sistem tersebut hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan hasil terbaik. Ia mencontohkan bahwa anaknya sendiri tidak berhasil lolos dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem CAT, oleh sebab itu seleksi CPNS sangatlah transparan dan obyektif, tidak ada orang lain yang dapat membantu kelulusan seorang peserta.

Lebih lanjut Sekretaris Kementerian PANRB mengimbau agar para peserta tes SKB dapat mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh, santai, dan berikan yang terbaik. Dan untuk yang belum lolos ke tahap SKB, diharapkan agar tetap semangat dan tidak mudah menyerah, masih ada kesempatan di tahun selanjutnya, namun demikian harus diimbangi dengan usaha yag maksimal.

Sementara itu, Komisioner KASN Tasdik Kinanto mengatakan bahwa para peserta tes SKB akan berkompetisi secara fair, hal tersebut melihat peserta yang masuk ke tahap SKB merupakan orang pilihan dan memiliki kompetensi dibidang masing-masing. Menurutnya hasil seleksi dari mulai administrasi, maupun SKD sangat ketat dan obyektif, karena memang saat ini Indonesia tengah mencari putra putri terbaik untuk membawa bangsa kearah yang lebih baik lagi.

“Kementerian PANRB dan KASN membutuhkan tenaga baru, yang berminat demikian banyak namun yang diperlukan untuk mengisi formasi jumlahnya terbatas. Kira-kira satu formasi direbutkan oleh 3 orang, dan ini kompetisi yang ketat dan obyektif,“ ujarnya.

Tasdik berpesan agar peserta tes SKB tidak gugup, berkonsentrasi, berdoa dan persiapkan diri untuk menjalani serangkaian tes SKB. Demikian juga halnya dengan peserta yang belum berhasil melaju ke tahap SKB, untuk dapat mencoba di tahun berikutnya dengan mempersiapkan diri sebaik baiknya. Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih menjelaskan proses pelaksanaan tes SKB akan dilakukan mulai tanggal 8-12 Desember 2018. Proses SKB diawali dengan tes psikologi, tes dengan model Forum Group Discussion (FGD), kemudan wawancara psikolog. Setelah itu para pederta akan melalui tahap wawancara user yang akan diuji oleh para pejabat di lingkungan Kementerian PANRB, sesuai dengan posisi yang dilamar oleh peserta. Selanjutnya tes praktik kerja komputer, lalu dilanjutkan dengan tes SKB dengan CAT, dan tes TOEFL.

Dijelaskan untuk bobot nilai pada tes SKB yakni tes substansi jabatan dengan penggunaan sistem CAT sebesar 50 persen, kemudian wawancara user sebanyak 25 persen, selanjutnya psikotes sebesar 15 persen, dan tes ITP TOEFL sebesar 10 persen. Dengan serangkaian tes yang ketat diharapkan dapat menjaring calon ASN yang memiliki kualitas baik, kemampuan berkomuikasi dengan baik, serta kerjasama yang baik. “Yang paling penting tes SKB diharapkan melahirkan ASN yang berintegritas, profesional, dan mendunia,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.