Rabu, 25 Juli 2018

Wali Kota Minta Moratorium Penerimaan CPNS Dicabut, Presiden: Sesuaikan Formasinya

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) mengusulkan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sekarang ini hampir 4 tahun moratorium CPNS dan kita berharap bahwa ini segera dibuka karena banyak pegawai negeri sipil yang pensiun, contohnya untuk guru dan lain-lainnya,” tutur Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany usai bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7).

Menanggapi usulan tersebut, ungkap Airin, Presiden Jokowi menekankan agar para kepala daerah melihat kembali formasi yang dibutuhkan di daerah masing-masing.

“Karena setelah dibuka, di seluruh Indonesia lebih banyak (formasi) PNS yang sifatnya administratif bukan yang sifatnya teknis padahal di bawah kan dibutuhkannya kayak dokter, perawat, terus misalnya untuk insinyur, dan lainnya dalam rangka proses pembangunan,” kata Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tersebut.

Selain moratorium CPNS, ungkap Airin, pada pertemuan ini para wali kota juga meminta penyelesaian persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2).

“Insyaallah Pak Presiden berjanji akan menyelesaikan ini, tetapi tetap harus ada tes karena untuk melihat kualifikasi dari teman-teman kategori 2,” kata Airin seraya mengungkapkan bahwa tenaga K2 di daerah banyak yang sudah senior.

Pemerintah daerah pun, lanjut Airin, akan berupaya untuk mendorong tenaga honorer yang sudah memiliki persyaratan kategori 2 agar bisa lulus tes tersebut. 

“(Mendorong) bagaimana mereka harus bisa maksimal dalam berusaha sehingga mereka bisa lulus ujian,” tambah Airin.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.

Selasa, 24 Juli 2018

Masyarakat agar Waspada Hoax Penerimaan CPNS

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan bahwa saat ini belum ada penerimaan CPNS. “Belum ada formasi, kalau ada yang beredar itu tidak benar,” ujarnya saat di DPR RI, Jakarta, Senin (23/07).

Akhir-akhir ini tengah beredar informasi penerimaan CPNS. Padahal hingga saat ini belum ada penetapan formasi CPNS. Informasi yang beredar di berbagai media sosial itu seolah-olah pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS pada Juli 2018. “Semua masih dalam proses,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Kementerian PANRB menghimbau untuk lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Masyarakat bisa memantau melalui website resmi Kementerian PANRB yakni www.menpan.go.id.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Selasa, 17 Juli 2018

Pemerintah Akan Angkat Ribuan Guru PNS, termasuk Guru Madrasah dan PAI

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mengupayakan untuk mengangkat guru pegawai negeri sipil (PNS). Upaya ini masih diperhitungkan dan Menag berharap bisa direalisasikan tahun ini. 

"Sedang diupayakan ada penambahan sekitar 100ribu guru PNS secara nasional," terang Menag saat berdialog dengan para Guru, Pengawas,  dan Dosen Pendidikan Agama Islam di Tangerang,  Jumat (13/07). 

Menurut Menag, pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran Kemendikbud, kemenPAN&RB, dan Bappenas. Kemenag berupaya mendapatkan kuota pengangkatan PNS tersebut untuk guru madrasah dan guru PAI.

"Kita juga ingin mendapatkan itu,  mungkin sekitar 20 ribu untuk guru Kemenag," tuturnya. 

"Saya sudah tekankan,  kalau 20 ribu alokasi untuk Kemenag,  maka prioritas ada pada guru PAI untuk mendapat alokasinya," sambungnya.  

Sebelumnya, Guru PAI SMKN 47 Jakarta Kamaludin menyampaikan bahwa pada tahun 2019, banyak guru PAI SMK yang  memasuki masa pensiun. Karennya, keberadaan guru PAI sangat dibutuhkan. 

"Tahun 2020, informasinya SMK di Jakarta akan ditambah menjadi 105 sekolah.  Saat ini baru 63. Guru PAI perlu segera diangkat," harapnya.

Berita ini bersumber dari Kemenag RI.