Jumat, 28 Desember 2018

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian PANRB 2018

1. Pengumuman Hasil Akhir CPNS Kementerian PANRB 2018, klik disini
2. Lampiran I Hasil Akhir Menpan, klik disini
3. Lampiran II Hasil Akhir KASN, klik disini
4. Lampiran III Hasil Integrasi SKD SKB Rincian, klik disini
5. Lampiran IV Kelengkapan Berkas CPNS, klik disini
6. Format Surat Lamaran Kementerian PANRB, klik disini
7. Format Daftar Riwayat Hidup, klik disini
8. Format Surat Pernyataan Versi 1, klik disini
9.Format Surat Pernyataan Versi 2, klik disini

Sumber : KEMENPANRB.

Peserta yang Lulus Seleksi Akhir CPNS BAPETEN Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan pengumuman Nomor 4819/KP0002/SET/XII/2018, dengan ini BAPETEN menyampaikan peserta yang LULUS Seleksi Akhir CPNS Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2018.


Pengumuman Hasil Akhir CPNS Pemda DIY 2018

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa setelah melalui proses seleksi, akhirnya Kamis (27/12) ini telah diputuskan nama-nama yang lolos dan menjadi CPNS Pemda DIY Tahun Anggaran 2018.

Pengumuman Hasil Akhir CPNS Pemda DIY 2018 selengkapnya dapat diunduh di sini.
Sumber berita : PEMDA DIY

Kamis, 27 Desember 2018

PENGUMUMAN AKHIR CPNS 2018



Pengumuman Akhir CPNS 2018 yang bersumber dari https://finance.detik.com/cpns2018/. REKAP HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PENGADAAN CPNS 2018.

Kamis, 20 Desember 2018

Siap-siap! Rekrutmen P3K akan Dimulai Tahun Depan dalam Dua Fase

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dalam Konferensi Pers bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta Selatan, Rabu (19/12/2018) menjelaskan bahwa rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan dilakukan dengan sangat terbuka, karena diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan batas usia maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan dilamar. Selain itu P3K diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun yaitu batas usia rekrutmen CPNS. “P3K terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara Nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga bagi para Diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Indonesia,” tutur Syafruddin.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di mana instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut. Bima menambahkan jika kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai Daerah yang tidak lebih dari 50%.

Sementara itu Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan rekrutmen P3K rencananya akan terbagi menjadi dua fase rekrutmen. Fase pertama akan dilaksanakan pada pekan keempat Januari 2019, selanjutnya fase kedua akan diselenggarakan setelah Pemilu yang berlangsung pada Bulan April tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2019 rencananya akan kembali dibuka rekrutmen CPNS yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan di mana banyak pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2019. 


Berita ini bersumber dari BKN.

Rabu, 19 Desember 2018

Minimalisasi Kesalahan, BKN Undang Instansi Pembuka Rekrutmen CPNS Sinkronkan Nilai SKD dan SKB

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka persiapan penyampaian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penyelenggaraan CPNS tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara melaksanakan rekonsiliasi/validasi data hasil integrasi SKD-SKB di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Rabu (19/12/2018) hingga Jumat (21/12/2018) mendatang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari 476 instansi daerah dan 75 instansi pusat yang telah selesai menggelar SKB.

Ibtri Rejeki, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN dan juga bertindak sebagai Koordinator Tim Pengolahan Rekonsiliasi, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memadukan data yang ada di SSCN dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi agar selaras. “Pada kegiatan ini, instansi harus menyampaikan bukti pernyataan tanggungjawab terhadap peserta termasuk terhadap mereka

yang memiliki sertifikasi pendidik, dengan membubuhkan tandatangan pejabat pimpinan tinggi yang membidangi kepegawaian,” ungkap Ibtri.

Sejalan dengan Ibtri, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Heri Susilowati, menyampaikan harapannya dengan adanya rekonsiliasi ini dapat menghasilkan keselarasan data dan meminimalisasi kesalahan. “Dengan rekonsiliasi data ini diharapkan semua data bisa sinkron dan sesuai sehingga dapat menciptakan rekrutmen yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat semakin percaya dengan BKN,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf menyampaikan pesan kepada panitia penyelenggara agar selalu siaga dalam menjalankan proses pekerjaan. “Sejatinya merekrut calon abdi negara merupakan pekerjaan besar, sehingga kita harus selalu siaga dan sehat. Semangat untuk kita semua demi birokrasi yang lebih baik” pungkas Yusuf.

Berita ini bersumber dari BKN.

Selasa, 18 Desember 2018

Hati-hati Surat Palsu tentang Rekonsiliasi Data

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa beredarnya Surat Tentang Rekomendasi /Rekonsiliasi Data CPNS Tahun 2018-12-01 No. 44/S/Tim Pengolahan/XI/2018 tanggal 29 November 2018, yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, telah meresahkan sebagian masyarakat.

Terkait itu Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto di ruang kerjanya, Senin (17/12/2018), mengatakan bahwa surat tersebut BUKAN PRODUK BKN dan mengimbau kepada masyarakat agar lebih teliti di kemudian hari dan tidak mudah percaya atas informasi yang beredar sebelum mengkonfirmasi kepada pihak terkait.

Aris melanjutkan, penyerahan hasil akhir seleksi CPNS Tahun 2018 oleh Panselnas kepada instansi belum dilaksanakan. “Di era teknologi informasi seperti saat ini, kecepatan peredaran informasi kadang bisa menjadi bumerang bagi siapapun yang mengaksesnya, terutama terkait informasi yang belum jelas kebenarannya. Berkaitan dengan itu kami mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi. Kami terbuka untuk menjelaskan kebenaran penyelenggaraan seleksi CPNS atau kegiatan sejenis yang mengatasnamakan BKN,” pungkas Aris.

Berita ini bersumber dari BKN.

Senin, 17 Desember 2018

Saat ini sedang berlangsung penyusunan aturan teknis PP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS dan PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Perwakilan Komisi I DPRD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan H Syahdillah mengklaim daerahnya masih kekurangan pegawai terutama untuk tenaga kesehatan dan pendidikan. Syahdillah mengatakan rekrutmen CPNS 2018 tidak bisa mengakomodir keseluruhan kebutuhan di dua bidang tersebut. “Pemprov Kalimantan Selatan masih kekurangan sekitar 4.000 tenaga guru dan tingkat kelulusan CPNS 2018 di daerah kami belum maksimal menutupi kebutuhan itu,” imbuhnya saat melakukan audiensi ke Kantor Pusat BKN Jakarta pada Jumat (14/12/2018).

Menanggapi pernyataan itu, Kepala Bidang Fasilitas Penyelenggara Seleksi BKN Sa’i Mulyadi menjelaskan untuk tingkat kelulusan yang kecil dapat dijawab dengan kebijakan Ketua Panselnas, dalam hal ini Kementerian PANRB. Wewenang BKN hanya dalam pelaksanaan teknis seleksi CPNS.

Selanjutnya untuk kekurangan tenaga guru, Sa’i menyampaikan Pemprov Kalimantan Selatan dapat melakukan rekrutmen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia juga menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung penyusunan aturan teknis PP tersebut. ‘’Bagi masyarakat yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS tahun ini karena terganjal oleh ketentuan yang berlaku bisa mengikuti seleksi PPPK dengan syarat antara lain minimal berusia 20 tahun,’’ tutupnya.

Audiensi diikuti oleh 15 perwakilan dari DPRD Pemprov Kalimantan Selatan yang terdiri dari Ketua Komisi I, Wakil ketua DPRD dan 15 anggota DPRD. Sementara dari pihak BKN diwakili oleh Pranata Humas Muda Dyah Wulan Retno Kinasih, Kepala Bidang Fasilitas Penyelenggara Seleksi Sa’i Mulyadi, Kepala Seksi Pengadaan Kementerian Sumartiningsih dan Kepala Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen.

Berita ini bersumber dari BKN

Kamis, 13 Desember 2018

DPR dan Pemerintah Sepakat Angkat Guru Honorer Jadi PPPK Sebelum Maret 2019

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat menyelesaikan pengangkatan Guru Tenaga Honorer K-II (THK-II) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi yang telah memenuhi persyaratan sebelum Maret 2019. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman PPPK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Komisi X DPR RI dan pemerintah juga sepakat, penyelesaian untuk Guru THK-II sejumlah 150.669 orang dan yang tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), akan mengikuti seleksi PPPK yang akan dilaksanakan melalui proses seleksi khusus, dengan tetap dilakukan secara ketat.

“Seleksinya  akan dilaksanakan melalui proses seleksi khusus, dengan tetap dilakukan pengawasan secara ketat,” ungkap Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Djoko menambahkan, skema seleksi PPPK untuk THK-II yang memenuhi  kualifikasi S1 dan berusia di atas 35 tahun sejumlah 69.533 orang dan 74.794 orang yang belum memenuhi kualifikasi S1 dapat  mengikuti seleksi PPPK berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 paling lama Maret 2019,"ungkapnya legislator F-Demokrat itu.  

Selanjutnya, imbuh legislator Partai Demokrat itu, Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat untuk Guru THK-II yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesepakatan untuk menjadi PPPK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

“Rapat kerja ini digelar untuk mencari solusi atas permasalhan guru honorer. DPR mau pemerintah memberikan kepastian terhadap nasib guru yang tengah lama mengabdikan dirinya untuk bangsa,” tutup legislator dapil Jawa Tengah itu.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sejatinya akan menjadwalkan rekrutmen guru PPPK pada Februari 2019 mendatang. Pemerintah juga mempertimbangkan kepada guru-guru honorer yang telah bekerja lama. “Masalah kualitas ini memang pilihan, apakah mau mengabaikan kualitas? Kalau kita ingin mengabaikan kualitas ya memang tidak perlu ada tes," jelasnya.

Berita ini bersumber dari DPR.

Tes SKB CAT, Gambaran Besar Mengenai Formasi

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa rangkaian tes Seleksi Kompentesi Bidang (SKB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memasuki hari keempat. Peserta tes melaksanakan SKB dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). SKB ini diikuti oleh 187 dari 190 peserta Seleksi CPNS Kementerian PANRB dan 95 dari 99 peserta Seleksi CPNS KASN.

“SKB dengan sistem CAT ini memiliki bobot tertinggi sebesar 50%. Sehingga peserta harus dapat menyelesaikan tesnya dengan dibaca baik-baik soalnya dan menjawab dengan benar,” ujar Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih dalam arahannya saat tes SKB CAT di kantor Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, Selasa (11/12).

SKB dengan sistem CAT ini terdiri dari 100 soal dan dikerjakan dalam waktu 90 menit. Adapun soal-soal yang diberikan merupakan pengetahuan dari formasi jabatan yang dilamar oleh peserta Seleksi CPNS 2018.

Ditegaskan bahwa dalam menjawab soal, peserta mengandalkan kemampuan dan kompetensi pribadi serta dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Setiap pelamar mendapatkan soal yang disesuaikan jabatan yang dilamar. Untuk yang melamar pada jabatan yang sama, tipe soal yang diberikan pun diacak.

“Tidak boleh menyontek, karena dapat membahayakan diri sendiri. Intinya percaya diri," jelas Sri Rejeki. Selain mendapat lulusan yang pintar dan cerdas, diharapkan juga lulusan yang jujur, karena hal tersebut yang dibutuhkan oleh ASN milenial ke depannya. Diungkapkan pula bahwa harapan kelulusan peserta Seleksi CPNS 2018 ini paling tidak 90-95 persen formasi terisi.

Sesaat seusai tes dilaksanakan, salah satu peserta, Arinta Putri mengungkapkan bahwa soal-soal yang diberikan memiliki relevansi antara latar pendidikan dengan formasi yang dilamarnya. “Untuk soal tidak terlalu kesulitan untuk menjawabnya, karena ada yang sudah dipelajari semasa kuliah. Untuk keseluruhan, menurut saya soal-soal ini sangat relevan dengan formasi yang saya lamar,” jelasnya.

Berbeda dengan Arinta, peserta lain, Putri Mutia, mengungkapkan keterkejutannya akan soal yang dihadapinya. “Jauh dari yang dibayangkan materinya. Kiranya hanya secara khusus formasi, namun ternyata materi yang ditanyakan secara umum. Yang pasti jadi tergambar mengenai pekerjaan yang akan dilakukan nanti,” jawabnya.

Selain relevansi antara soal dan formasi, apresiasi diberikan untuk tes dengan menggunakan sistem CAT. “Secara sistem CAT sudah bagus dan lancar, sudah tidak ada kendala seperti saat SKD kemarin,” lanjut Putri.

Melewati SKB dengan sistem CAT ini pun peserta merasa lega. “Mau bagaimana hasilnya nanti, tetap bersyukur. Saya sudah berusaha dengan yang saya punya, sisanya saya kembalikan kepada Tuhan,” tutup salah satu peserta asal Semarang, Yoga Indra Kemala. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Senin, 10 Desember 2018

Seleksi CPNS Kementerian PANRB Memasuki Tahap SKB

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjalani tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahap pertama di Kantor Kementerian PANRB, Sabtu (08/12). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menyampaikan bahwa para peserta yang dapat mengikuti tes SKB merupakan orang pilihan dari ratusan orang yang mendaftar.

“Proses yang dilalui adik-adik tidaklah mudah, dari ratusan yang mendaftar, kalianlah yang berhak mengikuti tes SKB. Hal tersebut menunjukan bahwa menjadi seorang ASN tidaklah mudah, proses yang dilalui sangatlah ketat,” katanya.

Atmaji mengatakan bahwa proses seleksi CPNS sangat ketat, transparan dan obyektif, karena menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) dimana dengan sistem tersebut hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan hasil terbaik. Ia mencontohkan bahwa anaknya sendiri tidak berhasil lolos dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem CAT, oleh sebab itu seleksi CPNS sangatlah transparan dan obyektif, tidak ada orang lain yang dapat membantu kelulusan seorang peserta.

Lebih lanjut Sekretaris Kementerian PANRB mengimbau agar para peserta tes SKB dapat mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh, santai, dan berikan yang terbaik. Dan untuk yang belum lolos ke tahap SKB, diharapkan agar tetap semangat dan tidak mudah menyerah, masih ada kesempatan di tahun selanjutnya, namun demikian harus diimbangi dengan usaha yag maksimal.

Sementara itu, Komisioner KASN Tasdik Kinanto mengatakan bahwa para peserta tes SKB akan berkompetisi secara fair, hal tersebut melihat peserta yang masuk ke tahap SKB merupakan orang pilihan dan memiliki kompetensi dibidang masing-masing. Menurutnya hasil seleksi dari mulai administrasi, maupun SKD sangat ketat dan obyektif, karena memang saat ini Indonesia tengah mencari putra putri terbaik untuk membawa bangsa kearah yang lebih baik lagi.

“Kementerian PANRB dan KASN membutuhkan tenaga baru, yang berminat demikian banyak namun yang diperlukan untuk mengisi formasi jumlahnya terbatas. Kira-kira satu formasi direbutkan oleh 3 orang, dan ini kompetisi yang ketat dan obyektif,“ ujarnya.

Tasdik berpesan agar peserta tes SKB tidak gugup, berkonsentrasi, berdoa dan persiapkan diri untuk menjalani serangkaian tes SKB. Demikian juga halnya dengan peserta yang belum berhasil melaju ke tahap SKB, untuk dapat mencoba di tahun berikutnya dengan mempersiapkan diri sebaik baiknya. Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih menjelaskan proses pelaksanaan tes SKB akan dilakukan mulai tanggal 8-12 Desember 2018. Proses SKB diawali dengan tes psikologi, tes dengan model Forum Group Discussion (FGD), kemudan wawancara psikolog. Setelah itu para pederta akan melalui tahap wawancara user yang akan diuji oleh para pejabat di lingkungan Kementerian PANRB, sesuai dengan posisi yang dilamar oleh peserta. Selanjutnya tes praktik kerja komputer, lalu dilanjutkan dengan tes SKB dengan CAT, dan tes TOEFL.

Dijelaskan untuk bobot nilai pada tes SKB yakni tes substansi jabatan dengan penggunaan sistem CAT sebesar 50 persen, kemudian wawancara user sebanyak 25 persen, selanjutnya psikotes sebesar 15 persen, dan tes ITP TOEFL sebesar 10 persen. Dengan serangkaian tes yang ketat diharapkan dapat menjaring calon ASN yang memiliki kualitas baik, kemampuan berkomuikasi dengan baik, serta kerjasama yang baik. “Yang paling penting tes SKB diharapkan melahirkan ASN yang berintegritas, profesional, dan mendunia,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Jumat, 30 November 2018

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

PENGUMUMAN
NOMOR B-1179/SJ/XI/2018
TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V202-6/95 tanggal 28 November 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, kami umumkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau peserta yang dapat mengikuti SKB adalah peserta yang memiliki kode “L” di kolom keterangan pada Lampiran I pengumuman ini.
  2. Waktu pelaksanaan SKB dengan CAT sebagaimana pada Lampiran II pengumuman ini.
  3. Waktu pelaksanaan tes psikologi lanjutan sebagaimana pada Lampiran III pengumuman ini.
  4. Waktu pelaksanaan wawancara sebagaimana pada Lampiran IV pengumuman ini.
Seluruh informasi terkait  kegiatan Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dapat dilihat pada laman http://ropeg.kkp.qo.id. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 tidak dipungut biaya, dan keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat.

Sumber berita : Biro SDM Aparatur KKP

Rabu, 28 November 2018

Sebelum SKB Diumumkan, Ada 4 Level Verval Hasil SKD CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa merespons banyaknya pertanyaan peserta perihal hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di ruang kerjanya, Rabu (28/11/2018) menjelaskan terdapat empat level verval (verifikasi dan validasi) hasil SKD oleh BKN sebagai pelaksana Panselnas.

"Proses verval SKD pada level IV disupervisi oleh salah satu Pejabat Pratama di Lingkungan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN. Selanjutnya pada verval level III dilakukan oleh Pejabat Pratama unit kerja lainnya di lingkungan BKN. Sementara pada verval level II dilaksanakan oleh salah satu Deputi BKN; dan akhirnya verval level I di- approve oleh Kepala BKN selaku Ketua Pelaksana Panselnas. Zero mistake, itulah tujuan verval bertingkat ini,” tandas Ridwan.

Ridwan melanjutkan, proses verval masih berlangsung dan diperkirakan akan rampung seluruhnya pada akhir November 2018. “Target pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) awal Desember, jadi BKN optimistis proses verval rampung bulan November ini,”pungkasnya.

Pantauan Humas BKN, hingga 28 November 2018 pukul 12.00 WIB, sedikitnya 33 (tiga puluh tiga) Instansi Pusat yang telah selesai diverval dan dapat diumumkan hasilnya di portal masing-masing instansi.

Berita ini bersumber dari BKN.

Jumat, 23 November 2018

Jaga Kualitas dan Penuhi Formasi CPNS, Pemerintah Tetapkan PermenPANRB 61/2018


Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa di tengah minimnya kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 dan untuk menjaga kualitas CPNS serta pengisian formasi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 61/2018.

Kebijakan tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi CPNS tahun 2018 tersebut telah ditandatangani oleh Menteri PANRB Syafruddin pada 19 November 2018 setelah melalui pembahasan yang panjang. Regulasi ini juga diharapkan menjadi solusi terhadap keterbatasan jumlah kelulusan peserta SKD CPNS serta terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah yang berpotensi tidak terpenuhinya formasi yang telah ditetapkan.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menegaskan bahwa kebijakan dalam Peraturan Menteri PANRB 61/2018 ini tidak merubah atau membatalkan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Dalam peraturan itu, metoda yang diterapkan untuk pengisian formasi yang masih kosong dengan kombinasi antara sistem ranking untuk memilih tiga terbaik di setiap formasi yang kosong, serta adanya nilai minimum kumulatif sebesar 255 yang harus dipenuhinya agar peserta tetap berkualitas.

Sistem perankingan dengan nilai kumulatif minimum ini hanya berlaku untuk mengisi formasi yang kosong. Oleh karena itu, peserta yang telah lolos passing grade awal dipastikan tidak dirugikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, tingkat kelulusan SKD CPNS tahun 2018 ini kurang dari 10 persen. Selain itu, banyak formasi kosong lantaran pesertanya tidak ada yang memenuhi passing grade. Kalau kondisi itu dibiarkan, dikhawatirkan banyak formasi yang sudah ditetapkan tidak terisi.

Tanpa mengurangi kualitas CPNS yang direkrut, alokasi penetapan formasi CPNS tahun 2018 ini perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan PNS sehingga tidak mengganggu pelayanan publik.

Kebijakan itu tak lepas dari kenyataan bahwa banyak peserta SKD yang nilai kumulatifnya cukup tinggi, meskipun ada salah satu kelompok soal yang tidak memenuhi ambang batas kelulusan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018.

Apabila terdapat peserta yang nilai kumulatif SKD-nya sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan kebangsaan (TWK). “Tetapi kalau yang nilainya sama lebih dari tiga kali alokasi formasi, maka semua akan diikutsertakan mengikuti SKB,” ungkap Setiawan.

Untuk kelompok pelamar umum, nilai kumulatif SKD minimal yang diperkenankan mengikuti SKB adalah 255. Ketentuan ini termasuk di dalamnya untuk jabatan dokter spesialis, instruktur penerbang, petugas ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pelatih/pawang hewan, penjaga tahanan, serta formasi untuk lulusan terbaik (cumlaude). Sedangkan untuk formasi penyandang disabilitas, putra/putri Papua/Papua Barat, tenaga guru, tenaga medis/paramedis dari eks tenaga honorer K-II, nilai kumulatif SKD paling rendah 220.

Peraturan Menteri PANRB tersebut juga mengatur tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi setelah dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 36/2018, SKD memiliki bobot 40 persen, sedangkan bobot SKB 60 persen.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Rabu, 21 November 2018

Soal Seleksi CPNS, Pemerintah Pastikan Gunakan Sistem ‘Ranking’

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memastikan menggunakan sistem ranking tidak sekadar passing grade dalam penentuan kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin usai mengikuti Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11) siang.

“Kita tidak berorientasi kepada passing grade, tetapi berorientasi pada ranking. Jadi kalau kita passing grade kita jatuhkan, itu sumber daya manusia aparatur nanti kembali mundur. Kita ingin maju,” tegas Syafruddin menambahkan, bahwa masalah yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 ini sudah ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Menteri PANRB juga menyampaikan, dalam Rapat Terbatas yang diikutinya itu juga membahas bagaimana meningkatkan, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. “Jangan sampai ini dibahas terus mundur, oleh karena itu kita kembali ke sistem pe-ranking-an saja. Jadi ranking-nya,” ujarnya.

Dengan sistem ranking, menurut Menteri PANRB Syafruddin, jika kebutuhan di salah satu Kementerian/Lembaga misalnya 100 CPNS, karena ini kan baru tes awal tentu yang dicari 3 kali lipat dari 100. Karena itu, berarti ranking 1 sampai 300. Itu yang akan masuk seleksi tahap kedua.

“Jadi tiga akan dipilih satu. Kira-kira gitu jalan keluarnya yang terbaik, tapi tidak menurunkan grade,” terang Syafruddin.

Ia juga meyakinkan, bahwa peserta SKD CPNS akan mengetahui siapa yang berdasarkan ranking berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya. Namun teknis pengumumannya, menurut Syafruddin, akan diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Nanti BKN yang atur,” tegas Syafruddin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hasil SKD CPNS yang digelar di berbagai Kementerian/Lembaga hanya memenuhi 10 persen kebutuhan, sehingga pemerintah perlu mencarikan opsi agar jumlah pelamar CPNS yang mengikuti seleksi tahap berikutnya bisa memenuhi jumlah minimal yaitu 3 kali kebutuhan.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.

Selasa, 13 November 2018

Antisipasi Minimnya Peserta Lolos SKD CPNS, Pemerintah Siapkan Solusi Kebijakan

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan kebijakan baru untuk mengantisipasi kekosongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait minimnya peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi passing grade. Kebijakan tersebut diperlukan agar kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terpenuhi, namun disisi lain kualitas tetap terjaga.

Demikian dikatakan Menteri PANRB Syafruddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/11). “Saat ini masih dalam penyusunan, dan diharapkan minggu depan PermenPANRB sudah ditandatangani,” ujar Menteri Syafruddin.

Berdasarkan data Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS hingga tanggal 12 November lalu, hanya 128.236 yang memenuhi passing grade atau kurang dari 10 persen dari 1.724.990 yang mengikuti SKD. “Padahal, yang diperlukan ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) jumlahnya minimal tiga kali formasi untuk memenuhi yang memenuhi syarat dalam seleksi CPNS 2018 tahap SKD,” katanya.

Kenyataan tersebut, berakibat tidak terpenuhinya formasi yang telah ditetapkan, sedangkan di lain pihak instansi sudah membutuhkan tambahan PNS untuk menjamin pelayanan publik. “Pemerintah punya kewajiban untuk melayani publik. Publik juga semakin menggeliat untuk mau berperan dalam roda pemerintahan, terutama untuk tenaga pendidikan seperti guru dan dosen serta tenaga kesehatan,” jelasnya.

Menteri menjelaskan, saat ini peserta yang lolos tahapan seleksi dengan passing grade yang telah ditetapkan pemerintah memang minim sekali. Tetapi Syafruddin menekankan bahwa peserta SKD CPNS yang tidak lolos passing grade bukan berarti telah gagal. Saat ini Panselnas sedang melakukan evaluasi dan dalam waktu dekat akan segera mengumumkan solusinya. "Panselnas saat ini sedang menyikapi perkembangan yang ada untuk mengambil langkah-langkah terbaik untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang jelas langkah yang akan diambil tidak akan merugikan, bahkan akan menguntungkan semua pihak," kata Syafruddin.

Menteri Syafruddin memastikan Panselnas sedang bekerja mencarikan solusi minimnya penerimaan CPNS 2018. “Formulasinya sedang disusun agar dapat memenuhi kebutuhan CPNS yang ada tetapi tetap menghasilkan ASN yang kompetitif dan kredibel," ujar Syafruddin.

Diingatkan bahwa SDM merupakan aset penting bagi negara untuk mengelola semua aspek. Namun, dalam pelaksanaan seleksi CPNS saat ini, kekurangan SDM dalam mengisi formasi terjadi. Dikatakan bahwa peraturan yang sedang disusun itu tidak mengganti Peraturan Menteri PANRB No. 36 dan 37 Tahun 2018. “Peraturan baru itu merupakan solusi untuk menopang peraturan yang lama,” tegas Syafruddin.

"Panselnas saat ini sedang menyikapi perkembangan yang ada untuk mengambil langkah-langkah terbaik untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang jelas langkah yang akan diambil tidak akan merugikan, bahkan akan menguntungkan semua pihak," kata Syafruddin.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menambahkan bahwa peserta yang sudah lulus passing grade tidak perlu khawatir. “Yang sudah lulus di awal, tetap kita lindungi. Jangan khawatir. Mereka akan tetap ikut SKB,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 36/2018 tentang Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018, SKD memiliki bobot 40 persen, sedangkan bobot SKB 60 persen. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Rabu, 31 Oktober 2018

Anggota Dewan Apresiasi Adanya Formasi Khusus dalam Rekrutmen CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang telah melaksanakan proses penerimaan CPNS tahun 2018. Apresiasi tersebut termasuk diikutsertakannya Formasi Khusus pengadaan CPNS 2018 yang salah satunya merekrut Atlet berprestasi dan Tenaga Honorer eks Kategori II. Hal tersebut disampaikan anggota Dewan dalam Rapat Dengar Pendapat terkait Evaluasi Pengadaan CPNS 2018 di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Selasa (30/10/2018).

Pada Rapat tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyampaikan mekanisme kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar yang saat ini sedang dilaksanakan dalam seleksi CPNS 2018. Bima menjelaskan bahwa para peserta harus memenuhi Nilai Ambang Batas masing-masing formasi umum atau khusus dan tes SKD yaitu Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) . Kemudian akan dirangking sebanyak tiga kali formasi yang nantinya dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 37 Tahun 2018. “Apabila dalam 10 formasi hanya ada satu orang yang memenuhi Nilai Ambang Batas, maka hanya satu orang tersebut yang dapat mengikuti SKB, walaupun seharusnya ada 30 orang yang dapat mengikuti SKB,”jelasnya.

Selain itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin menyampaikan bahwa peserta tidak perlu khawatir dengan indikasi kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena BKN dan KemenPANRB telah menandatangani MoU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk pengamanan baik fisik maupun sistem. Selain itu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga berkerja sama dalam mengenkripsi soal dan mengantisipasi cyber crime pada pada pelaksanaan seleksi CPNS 2018. “Peserta tidak perlu khawatir dengan kecurangan, karena kami serius dalam menyikapi dan mengantisipasi kecurangan yang bisa terjadi. Sebagai contoh, tertangkapnya joki ujian pada pelaksanaan SKD di Makassar yang sudah dalam pengamanan Kepolisian,”jelas Syafruddin.

Rapat tersebut dihadiri juga oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi, beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Berita ini bersumber dari BKN.

Sabtu, 27 Oktober 2018

Peserta Tes CPNS Percaya, Sistem CAT Tutup Celah Kecurangan

Sahabat pembaca Info seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji meninjau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di Kantor Walikota Jakarta Selatan. Lokasi itu merupakan salah satu dari lima titik lokasi SKD CPNS Kementerian PANRB dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hari pertama yang diikuti tercatat 432 peserta. Selain di Jakarta, lokasi lainnya adalah Padang, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Utara. Pelaksanaan SKD CPNS Kementerian PANRB digelar di 24 titik.

Dalam kesempatan itu, Dwi Wahyu Atmaji berpesan agar para peserta benar-benar cermat dalam menegerjakan soal. “Sebelum mengerjakan soal supaya berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Jangan tergiur janji oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, yang mengaku bisa meluluskan menjadi CPNS,” ujarnya.

Apa yang dikatakan Atmaji, diamini oleh sejumlah peserta seleksi CPNS yang berhasil ditemui di kantor Walikota Jakarta Selatan. Para peserta menyambut baik penggunaan sistem berbasis komputer ini.  

Salah satunya Irfan Lukum (24), peserta seleksi CPNS Kementerian PANRB. Ia menilai sistem CAT sangat baik serta transparan  jika dibandingkan dengan tes CPNS terdahulu yang masih manual menggunakan kertas. “Pengunaan komputer dalam pelaksanaan tes CPNS menutup celah kebocoran soal serta menghilangkan anggapan bisa menitip orang dalam. Dengan penggunaan komputer apa yang dikerjakan maka itulah yang didapatkan, tidak bisa diubah karena hasil langsung muncul saat tes berakhir,” ujarnya usai mengikuti tes di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jumat (26/10).

Lulusan Universitas Brawijaya ini mengaku baru kali pertama mengikuti  seleksi CPNS, sehingga rasa panik dan grogi kerap dialami. Ia tertarik untuk mendaftar CPNS di Kementerian PANRB, selain karena ia lulusan Administrasi Publik, dirinya memiliki minat tinggi terhadap hal-hal yang berbungan dengan sumber daya manusia dan kepegawaian.

Peserta lain, Deviana Dwi Puspasari (25) menyebutkan sistem CAT yang diselenggarakan sangatlah ketat, tetapi sangat transparan, dan nilai yang dihasilkan langsung dapat dilihat ketika peserta selesai ujian. Menurutnya nilai yang didapat seorang peserta ditentukan oleh kemampuan orang itu sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat membantu kecuali kemampuan diri sendiri.

Wanita ini mengaku kondisinya yang tengah mengandung 9 bulan ini bukan halangan bukan menjadi halangan untuk mengikuti tes CPNS yang baru kali pertama dia ikuti ini. Padahal, untuk menuju lokasi tes, ia harus menggunakan moda tansportasi TransJakarta dari tempat tinggal yang berada di Tangerang pada pukul 5 pagi. Persiapan yang dilakukan untuk menjalani tes adalah bangun pagi hari untuk kemudian membaca soal-soal yang diperkirakan keluar saat SKD.

Deviana mengatakan ingin mengembangkan karir sebagai abdi negara. “Daftar CPNS karena ingin kembangkan karir, karena saat ini masih kerja biasa, coba-coba daftar, CPNS semoga rezeki baby,” tuturnya.

Akan halnya dengan Ruth Natalia (23) mengakui sistem seleksi CPNS saat ini sangat baik, sebab penggunaan sistem komputer yang dapat menampilkan nilai para peserta sangatlah transparan. Dengan demikian tidak ada kecurangan dalam proses seleksi, semua yang lolos tes SKD murni sesuai kemampuan masing masing peserta. Ia pun mengatakan ketertarikan mendaftar CPNS karena PNS dirasa dapat menjamin kehidupan, serta untuk menjadi abdi negara. “Kalau tes CPNS dulu kan masih manual menggunakan kertas dan pensil 2B dan itu banyak celah kecurangan. Kalau sistem CAT ini akurat dan trasnparan juga,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Kamis, 25 Oktober 2018

Oknum Janjikan Lulus Tes CPNS, Menteri Syafruddin : Omong Kosong !!

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin (PANRB) berpesan agar para peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mempersiapkan diri dengan belajar serta berdoa menjelang Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan mulai dilaksanakan pada Jumat (26/10) esok.

Ia mengingatkan bahwa seleksi CPNS dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan adil. Untuk itu,  jika ada oknum yang menjanjikan seseorang dapat lulus menjadi CPNS tanpa menjalani serangkaian tes, dipastikan hal itu omong kosong. “Semua sudah menggunakan komputer yang hasilnya realtime, bisa dilihat saat tes tersebut berlangsung. Omong kosong jika ada oknum yang menjanjikan peserta dapat menjdi CPNS tanpa tes,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/10).

Dikatakan, sejak tahun 2013, seleksi CPNS sudah menggunakan sistem, dipastikan tidak akan ada celah untuk transaksi dan calo, karena nilai akan langsung keluar sesaat setelah peserta menekan tombol ‘selesai’. Hasil dari tes tersebut hanya berdasarkan kemampuan sendiri. Sesaat setelah peserta menyelesaikan semua soal dan menekan tombol ‘selesai’, nilai akan muncul. Bukan hanya peserta tes yang bisa melihat haislnya, para pengantar juga bisa memantau nilai dari monitor yang ditayangkan secara langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, SKD memiliki bobot 40 persen, sedangkan bobot  SKB  60 persen. Soal SKD terbagi dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal,  dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal. TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Sedangkan TIU dimaksudkan untuk menilai intelegensia peserta seleksi. Pertama, kemampuan verbal atau kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Selain itu, kemampuan numerik, atau kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. Sedangkan TKP,  mencakup hal-hal terkait dengan pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi.

Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing  grade). Passing grade bagi peserta SKD dari kelompok pelamar formasi umum sama seperti tahun lalu, yakni  143 untuk TKP, 80 untuk TIU dan 75 untuk TWK.

Untuk pelamar dari formasi sarjana cumlaude dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 298 dengan nilai TIU minimal 85. Sedangkan bagi penyandang disabilitas, nilai kumulatifnya 260, dengan TIU minimal 70. Putra-putri Papua/Papua Barat, nilai akumulatif 260 dengan TIU minimal 60. Untuk eks tenaga honorer K-II, nilai akumulatif minimal 260 dan TIU minimal 60.

Tiga peserta SKD dengan nilai tertinggi berhak mengikuti SKB, yang disesuaikan kebutuhan masing-masing instansi, misalnya  tes kesehatan, fisik, dan lain-lain. SKB juga dengan CAT yang merupakan nilai utama dengan bobot serendah-rendahnya 50 persen dari bobot nilai SKB. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Seleksi CPNS Berbasis Komputer Dilaksanakan Serentak Mulai Pekan keempat Oktober 2018

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Tahap seleksi CPNS 2018 berbasis komputer rencananya akan digelar serentak mulai pekan keempat Oktober 2018. Sedangkan range waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) antara 26 Oktober – 17 November 2018. Sementara kepastian jadwal seleksi masing-masing instansi dapat dilihat pelamar dalam website instansi dan/atau SSCN mulai 25 Oktober 2018. Demikian disampaikan Kepala Biro humas BKN Mohammad Ridwan di Kantor Pusat BKN Jakarta, Selasa (23/10/2018) selepas acara Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Komputer Dasar CPNS 2018, di Swiss-Belresidences, Kalibata.

Dalam acara yang terbagi dalam 2 sesi kepesertaan itu (sesio pertama dihadiri oleh perwakilan Kantor Regional BKN, sesi ke-dua dihadiri sejumlah Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga Pemerintah), Mohammad Ridwan menjabarkan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS 2018 terdiri dari dua jenis seleksi, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa peserta seleksi CPNS yang telah lulus pada seleksi administrasi dari instansi, selanjutnya akan mengikuti SKD yang meliputi: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelejensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). “Soal seleksi CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) berasal dari konsorsium Perguruan Tinggi dan dienkripsi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” ujar Mohammad Ridwan.

Setelah lulus ambang batas kelulusan ( passing grade), menurut Mohammad Ridwan kelulusan SKD sebanyak 3x formasi pada setiap jabatan yang mendapat alokasi formasi akan mengikuti SKB. Mohammad Ridwan juga memerinci proses SKB. Rincian tersebut, menurut Mohammad Ridwan, terdiri dari: materi SKB ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional, dalam hal instansi pembina jabatan fungsional atau instansi yang membidangi urusan jabatan belum siap menyusun materi SKB, maka soal SKB merujuk pada rumpun jabatan, dan materi sebagaimana SKB selanjutnya dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT BKN dan CAT UNBK.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 637 Tahun 2018 tentang penetapan instansi yang menggunakan sistem CAT BKN dan CAT UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), pelaksanaan seleksi CPNS dengan CAT akan berlangsung di 269 titik, dengan rincian CAT BKN digunakan di 237 titik. 269 titik dengan CAT BKN tersebut meliputi: 26 titik di Kanreg BKN, UPT BKN dan Kantor Pusat BKN; 193 titik di provinsi/kab/kota, dan 18 titik di Instansi Pusat. Sementara CAT UNBK Kemendikbud akan digunakan di 32 titik lokasi.

Berita ini bersumber dari BKN.

Sabtu, 20 Oktober 2018

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TINGKAT SARJANA (GOLONGAN III) SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2018 YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)


Sumber gambar: Twitter Komisi Yudisial RI


Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tingkat Sarjana (Golongan III) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2018, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
Download Hasil Seleksi Administrasi









Jumat, 19 Oktober 2018

Jelang Pengumuman Seleksi Administrasi dan Pelaksanaan SKD Rekrutmen CPNS, Ini Hal-hal yang Perlu Diperhatikan


Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, kini akan memasuki tahap pengumuman hasil seleksi administrasi dan persiapan menjelang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Hal itu disampaikan Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun twitter resmi @BKNgoid, Kamis (18/10/2018).

Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentas, Biro Humas BKN, Sigit Pramuhardjo, Kamis pagi (18/10/2018) mengatakan, “Silakan para pelamar pantau terus medsos resmi BKN agar selalu update tentang hal-hal yang perlu dilakukan sejalan dengan tahapan seleksi yang sedang berlangsung”.

Berikut beberapa cuitan Admin twitter official BKN “#SobatBKN pejuang #CPNS2018, pengumuman Seleksi Administrasi maksimal 21 Oktober. Cek berkala dengan login di SSCN, atau kanal informasi instansi yang dilamar. Selamat bagi yang sudah dinyatakan lulus. No matter happens, mimin loves you all, tulis cuitannya.

Cuitan lain yang juga direspons ribuan netizen tersebut berisi informasikan tahapan pascapendaftaran, yakni tahapan yang harus dilalui pelamar yang lolos verifikasi administrasi dan tahapan selanjutnya, serta materi yang akan diujikan pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada CPNS 2018. Berikut cuplikan cuitan @BKNgoid yang dirangkum oleh Humas BKN.


Dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdapat 3 aspek yang diuji, yaitu: 1. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 2. Tes Intelegensia Umum (TIU) 3. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masing-masing dari ketiga aspek tersebut akan mimin bahas secara mendalam #SobatBKN.


Untuk Tes Wawasan Kebangsaan dalam SKD, Sigit mengingatkan #SobatBKN pejuang #CPNS2018 bahwa mereka akan diuji tenntangg hal tersebut. “Mengapa ini perlu? Karena kalian adalah calon perekat NKRI, penjamin kesatuan & persatuan bangsa,” tanya Sigit. (gambar)

“Selanjutnya Tes Intelegensia Umum dalam SKD dibuat untuk mengukur seberapa cakap #SobatBKN dlm logika, verbal, figural & analisis, memecahkan masalah dengan inovasi baru. Ingat, kalian adalah calon smart ASNers.

Karakteristik Pribadi dalam SKD bertujuan melihat kemampuan #SobatBKN beradaptasi, bekerja secara tim, IT, pelayanan, karakter, integritas, kemampuan menahan sebaran hoax & SARA dll.

Sementara itu untuk rincian soal pada SKD terdiri dari 35 soal TWK, 30 TIU, & 35 TKP. Nilai 5 jika benar & 0 jika salah dalam TWK & TIU; TKP jawaban bernilai 1~5. Untuk penuhi passing grade Formasi Umum, cukup jawab benar 15 TWK, 16 TIU, & 29 TKP bernilai 5

Berita ini bersumber dari BKN.