Senin, 25 Desember 2017

BKN: Lowongan CPNS 2018 Tak Ada Jabatan Administratif

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS Tahun 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memastikan tak akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jabatan atau posisi administratif pada 250 ribu kursi yang disediakan untuk tahun depan. Seluruh posisi yang dibuka untuk mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Formasi CPNS akan diarahkan untuk bidang-bidang yang mendukung Nawa Cita. Jadi jangan harap akan ada formasi administratif," tegas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Menurutnya, jabatan yang tersedia pada rekrutmen CPNS 2018, di antaranya guru, dokter, bidang, penyuluh pertanian, dan formasi jabatan lain yang mendukung program besar pemerintah dalam Nawa Cita.

"Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id," Ridwan menjelaskan.

Asal tahu, Kementerian PAN RB akan membuka lowongan 250 ribu CPNS pada tahun depan. Sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat dan 212 ribu CPNS untuk jatah pemerintah daerah.

Menurut Ridwan, jumlah lowongan CPNS yang dibutuhkan dihitung dari berbagai variabel, termasuk kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar gaji mereka.

"Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang komponen belanja pegawai (gaji) PNS melebihi 50 persen dari total APBD, tentu akan sulit mendapat tambahan pegawai baru," paparnya

Cegah Kecurangan, BKN Siap Perbaiki Sistem Penerimaan CPNS 2018

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 sempat diwarnai berbagai persoalan. Salah satu yang ramai adalah tudingan kecurangan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kementerian Keuangan maupun kontroversi nilai ambang batas (passing grade).


Tak mau terulang, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengaku, BKN telah melakukan evaluasi atas pengadaan CPNS tahun ini. BKN, di mana Kepala BKN sebagai Ex Officio Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan berperan dalam SKD dengan Computer Assisted Test (CAT) dan berfungsi koordinatif di lapangan.

"Berdasarkan evaluasi atas pengadaan CPNS 2017, BKN telah melakukan beberapa langkah persiapan," ujar Ridwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Pertama, tambah Ridwan, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan SKD dengan CAT BKN. Kedua, perbaikan perangkat lunak sistem CAT BKN. Ketiga, ekstensifikasi lokasi SKD CAT BKN dengan penambahan 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di Ambon, Pontianak, Bengkulu, Sorong, dan Palu.

Keempat, memperbaiki atau meningkatkan kapasitas website Sistem Seleksi CPNS Nasional (sscn.bkn.go id). Kelima  menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Polda, Kodam dan Pemerintah Daerah jika jumlah peserta SKD melebihi kapasitas terpasang di BKN Pusat, Kantor Regional (Kanreg), dan UPT BKN.

Terakhir, menyebarluaskan informasi dan interaksi publik melalui berbagai kanal, web, media sosial, email, Help Desk, dan lainnya. Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id.

"Kami imbau agar masyarakat tidak percaya jika ada pihak atau oknum mana pun yang menyatakan dapat membantu kelulusan CPNS," tutup Ridwan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Kamis, 21 Desember 2017

Tahun Depan Seleksi CPNS Akan Kembali Dibuka

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Seleksi CPNS secara besar-besaran sudah dilakukan pada tahun 2017. Banyak kementerian dan lembaga lainnya yang melakukan rekrutmen CPNS.

Menteri PAN RB Asman Abnur mengatakan bahwa jumlah PNS yang diterima pada tahun 2017 masih butuh penambahan.

"Presiden sudah memberi sinyal untuk Insya Allah tahun ini kita akan merekrut lagi PNS," ujar Asman dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham di Gedung Pengayoman, Jaksel Pada Rabu (20/12).

Asman mengatakan, untuk rekrutmen PNS pada tahun depan tidak hanya berfokus pada kementerian saja, namun di pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan juga Provinsi.
"Tidak hanya kementerian, tapi Pemkab/Pemkot dan juga Pemprov," ujar Asman.

Asman mengatakan bahwa kebutuhan PNS yang besar sejalan dengan jumlah PNS yang pensiun tiap tahunnya yang juga besar.

"Tiap tahun yang pensiun itu sekitar 120 ribu orang, bahkan untuk tahun ini yang pensiun sekitar 220 ribu orang," tambah Asman.

Asman mengatakan untuk rekrutmen pada tahun depan jumlahnya tidak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

"Presiden bilang jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah yang pensiun," ungkap Asman.
Dalam rekrutmen PNS Asman mengatakan bahwa yang terpenting adalah prosesnya yang benar.

Berita ini bersumber dari Kumparan.

Sabtu, 16 Desember 2017

Usulan Formasi CPNS Paling Lambat Akhir Desember

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah untuk menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) di instansi masing-masing. Dokumen penetapan itu harus disampaikan kepada Menteri PANRB melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017.

Melalui surat pemberitahuan dengan nomor B/750/M.SM.01.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri minta PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi.

“Perlu kami sampaikan bahwa usulan kebutuhan PNS diprioritaskan untuk jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi. Khusus untuk pemerintah daerah diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur,” tulis surat tersebut.

Ditambahkan, khusus untuk pemerintah daerah, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya di bawah 50 persen. Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi.

PPK pusat dan daerah juga diminta melampirkan peta jabatan yang ditandatangani oleh PPK dalam bentuk Keputusan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah  Non Kementerian (LPNK), Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Jika ada kekeliruan dalam pengisian data jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan jumlah atau alokasi pada menu usulan formasi, agar segera dilakukan perbaikan pada menu struktur organisasi, analis jabatan dan usul formasi. “Panduan untuk perbaikan tersebut dapat dilihat pada sistem aplikasi e-formasi,” tulis Menteri Asman pada surat tersebut.

Ditegaskan, kebutuhan formasi CPNS untuk jabatan pelaksana harus sesuai dengan Peranturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2017. Sedangkan  usulan untuk jabatan fungsional tertentu terbatas pada jenjang ahli pertama, jenjang terampil, dan jenjang pemula.

Semua proses tersebut disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB paling lambat harus diterima pada akhir Januari 2018. Sementara soft copy disampaikan melalui surat elektronik kepada ke alamat email : asdep2.sdma@menpan.go.id.

Diingatkan kembali, semua pihak harus berhati-hati terhadap penipuan mengenai rekrutmen PNS. Untuk perkembangan lebih jauh dan informasi resmi mengenai hal-hal di atas, harap memantau pada laman www.menpan.go.id.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Rabu, 13 Desember 2017

Pada tahun 2018 pembukaan CPNS akan didominasi untuk pemerintah daerah.

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa bagi masyarakat yang belum lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017, jangan berkecil hati. Pada 2018, pemerintah akan kembali membuka seleksi CPNS.

Jika tahun ini mayoritas pendafataran CPNS mayoritas untuk Kementerian/Lembaga di pemerintahan pusat, pada tahun depan pembukaan CPNS akan didominasi untuk pemerintah daerah.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Kementerian PANRB telah mengusulkan jumlah pembukaan CPNS 2018 ke Kementerian Keuangan.

"Yang jelas pada 2018 itu yang akan pensiun itu sebanyak 250 ribu orang, d imana 38 ribu itu di pemerintah pusat dan sisanya di daerah. Posisi terakhir baru itu yang kami sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk 2018," kata dia dalam Media Gathering di Bogor, Rabu (13/12/2017).

pemerintah tetap melakukan seleksi CPNS 2018 dengan sistem zero growth, mengingat moratorium sampai saat ini belum dicabut oleh Menteri PANRB. Artinya, tambahan CPNS tidak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

Mengenai jadwal seleksi CPNS 2018, Setiawan mengaku masih belum bisa memastikan bulan apa akan diadakan. Hanya saja dirinya memiliki tenggat waktu yang diharapkan.

"Biasanya kami kalau sudah usulkan, nanti akan menunggu usulan dari instansi pemerintahan. Baru nanti kita validasi, itu akan kita lakukan di Februari-Maret 2018. Baru kalau sudah selesai nanti kita persiapan untuk buka lagi," tanbah dia.

Usulan posisi yang dilakukan isntansi pemerintahan, saat ini Kementerian PANRB sudah menerapkan model e-formasi. Dengan ini maka akan mempersingkat waktu validasi.

Posisi-posisi yang akan disetujui oleh Kementerian PANRB ini nantinya akan disesuaikan dengan visi misi masing-masing pemerintahan baik pusat dan daerah.

Berita ini bersumber dari Liputan6.