Sabtu, 15 Februari 2020

Evaluasi Awal CPNS Formasi 2019, Kepala BKN: Minimalkan Permasalahan Berulang di Tilok SKD

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Panselnas mengingatkan jajaran Tim CAT BKN agar meminimalkan permasalahan berulang di Titik Lokasi (Tilok) pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang masih berlangsung sampai dengan hari ini. Kepala BKN juga berpesan agar tingkat pelayanan BKN kepada publik harus senantiasa lebih baik dari hari ke hari. “Kualitas pelayanan publik BKN harus terasa hingga titik lokasi (Tilok) di pelosok negeri,” pesannya pada Rapat Evaluasi Awal Pelaksanaan CPNS Formasi Tahun 2019 yang berlangsung Jumat, (14/02/2020) di Kantor Pusat BKN Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan Tim CAT BKN Pusat dan seluruh Kantor Regional BKN.

Sementara berkaca dari perhelatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2018, Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka), Suharmen menghitung adanya peningkatan jumlah pelamar yang mencapai 11% pada ajang CPNS Formasi Tahun 2019. “Untuk CPNS Tahun 2018 dengan jumlah formasi lebih besar yakni 238.015, pelamarnya mencapai 3.749.748. Sementara pada CPNS Formasi Tahun 2019 dengan jumlah formasi hanya 150.315, jumlah pelamar mencapai 4.197.218. Terjadi kenaikan 11% jumlah pelamar dibanding tahun 2018. Secara tidak langsung dapat dikatakan persaingan juga semakin ketat,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Suharmen juga memaparkan Top 5 Instansi Pusat dan Daerah dengan jumlah pelamar terbanyak pada CPNS Formasi Tahun 2019. Untuk Top 5 Instansi Pusat mencakup Kemenkumham, Kemenag, Kejagung, MA, dan Kemenhub. Sementara Top 5 Instansi Daerah yakni Pemprov Jatim, Pemprov Jateng, Pemprov DKI, Pemprov Jabar, dan Pemprov Sumbar.

Berita ini bersumber dari BKN

Jumat, 14 Februari 2020

Proses Seleksi Penerimaan CPNS di Riau Berjalan Baik

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Anggota Tim Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI, Endro Suswantoro Yahman mengapresiasi proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru Provinsi Riau, yang berjalan dengan baik dan transparan.

"Implementasi proses seleksi penerimaan CPNS yang dilakukan di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru ini sudah bagus. Dan secara nasional prosesnya bisa dijamin aman dan tidak mengalami kebocoran di tengah jalan," tutur Endro disela-sela agenda kunjungan kerja Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR ke Provinsi Riau, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, metode seleksi CPNS yang digunakan ini bisa untuk terus diterapkan oleh pemerintah dalam menjaring calon pegawai negeri selaku pelayan masyarakat yang mumpuni di era pasar bebas. "Seleksi CPNS dengan metode ini bisa diterapkan. Dan diharapkan bisa mendapatkan bibit-bibit pelayan masyarakat yang baik sehingga masyarakat bisa menikmati hasilnya di kemudian hari," ujarnya.

Terkait adanya penurunan passing grade, Endro menyampaikan, berdasarkan laporan dari BKN, penurunan passing grade tersebut masih dalam koridor yang bisa di toleransi dan tidak akan menurunkan kualitas.

"Kita ingin melakukan pendekatan ilmiah, di mana soal-soal yang diberikan dalam ujian seleksi CPNS ini adalah soal-soal yang bersifat analitis bukan hafalan. Contohnya seperti masalah integritas, tidak ada soal-soal benar atau salah salah tetapi nilainya besar atau kecil. Masalah kapasitas intelektual juga bukan hafalan, melainkan bagaimana kemampuan menjawab soal-soal dengan bentuk studi kasus," jelas legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

Terkait masalah tenaga honorer, Endro mengatakan, supaya tidak terjadi kegaduhan saat ini Komisi II DPR RI sedang berupaya menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. "Kalau dalam persoalan ini tidak ada road map yang jelas dari pemerintah pusat, maka akan diserahkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing dengan catatan selama APBD nya masih mampu menampung," tutup Endro.

Bderita ini bersumber dari DPR

Komisi II Pastikan Proses Seleksi Penerimaan CPNS di Riau Tanpa Kecurangan

Sahabat pembaca info cpns, sudah tahukah anda bahwa Tim Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Mohammad Arwani Thomafi pastikan proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Riau berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan.

"Seluruh tahapan ini tentu harus dipastikan berjalan bersih tanpa ada kecurangan dan juga kendala-kendala teknis ataupun non teknis, seperti yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak pihak," ucap Arwani disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (13/2/2020).

Ia menegaskan, Komisi II DPR RI harus memastikan bahwa proses seleksi penerimaan CPNS tersebut berjalan dengan terbuka. Dan pada akhirnya yang akan diuntungkan adalah masyarakat. "Kita berharap proses seperti ini ke depannya bisa terus berjalan sampai nantinya kita bisa menghasilkan pelayanan publik yang betul-betul profesional, berkompeten, berkualitas, dan menjadikan pelayanan publik di masyarakat menjadi semakin baik," ujarnya.

Sementara itu terkait persoalan tenaga honorer, Arwani mengimbau pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk lebih serius menyelesaikan persoalan ini. Agar masalah tenaga honorer tersebut bisa diselesaikan, baik melalui rekrutmen CPNS maupun melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sampai sekarang kita masih terus menunggu. Harapan kita semuanya pemerintah bisa menerbitan Perpres (Peraturan Presiden) ataupun regulasi yang terkait supaya para tenaga honorer bisa diangkat dan diberikan status yang jelas. Perpres itu juga nanti akan penting untuk menjadi pijakan payung hukum bagi pelaksanaan penerimaan PPPK selanjutnya," papar legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Menurutnya, setiap tahun ada rekrutmen yang dilakukan, sehingga dalam beberapa tahun ke depan, status para tenaga honorer itu menjadi jelas. "Saya kira yang terpenting bagi kita adalah kejelasan status mereka tanpa harus melupakan arti pentingnya profesionalitas serta kemampuan mereka di dalam melakukan tugas-tugas dengan baik," kata Arwani.

Arwani menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah meminta agar ada kejelasan kalender penerimaan CPNS, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan penganggaran di daerah.

Selain itu, sambung Arwani, penting bagi pemerintah pusat untuk mengkonsolidasikan seluruh jajaran di kementerian dan lembaga agar dalam tahapan waktu tertentu, ASN itu betul-betul sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ke depan road map itu bisa menjadi satu tahapan atau sistem yang baku dan menjadi pijakan bagi kita dalam melakukan rekrutmen dan mencari pemimpin di birokrat. Semua kembali kepada bagaimana mereka melayani publik dan masyarakat dengan kinerja yang lebih baik," terang Arwani.

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Riau, Komisi II melihat secara langsung proses seleksi penerimaan CPNS yang secara umum berlangsung dengan baik.  "Para peserta bisa mengikuti proses seleksi ini dengan nyaman, seluruh prosesnya juga berjalan dengan lancar, dan para peserta tes juga bisa langsung melihat hasil tes mereka secara langsung," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari DPR