Info CPNS dan PPPK resmi di www.menpan.go.id,www. bkn.go.id, www.sscn.bkn.go.id, Info SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara), Info SSCN (Sistem Seleksi Calon Pegawai negeri Sipil), Info SSP3K (Sistem seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja), Info SSCN Dikdin (Sistem Seleksi Calon Pegawai negeri Sipil Melalui Pendidikan Kedinasan)

BKN memperkirakan, lowongan guru masih menjadi porsi terbesar dari total formasi dalam dua kali penarikan ASN baru

Sahabat pembaca Info Seleksi ASN CPNS PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan kembali membuka proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Seleksi PPPK Tahap II rencananya akan digelar lebih awal pada Agustus mendatang, sementara CPNS 2019 menyusul pada Oktober.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkirakan, lowongan guru masih menjadi porsi terbesar dari total formasi dalam dua kali penarikan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru tersebut.

"Untuk perekrutan PPPK Tahap II dan CPNS, kita sebutnya itu ASN. Porsi terbesar kemungkinan masih guru. Tapi untuk detail informasi pastinya kita masih belum bisa sampaikan," ujar Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (17/7/2019).

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan batas maksimal formasi yang akan dibuka pada proses perekrutan CPNS 2019 dan PPPK Tahap II, yakni sebanyak 254.173 formasi.

Berdasarkan angka tersebut, Ridwan memproyeksikan, penarikan CPNS tahun ini akan menyediakan kursi sekitar 100 ribu formasi. Begitu juga dengan seleksi PPPK Tahap II.

"Kan ada sekitar 250 ribu formasi tuh untuk seluruh perekrutan ASN tahun ini. CPNS kira-kira sekitar 100 ribu (formasi). Untuk PPPK total kan ada 150 ribu (formasi). Sudah dikurangin yang seleksi tahap pertama, mungkin (PPPK Tahap II) sekitar 100 ribu formasi lagi," tuturnya.

Namun begitu, ia belum berani memastikan berapa jumlah formasi pasti yang bakal disediakan dalam dua seleksi itu. "Detail masih nunggu Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," tukas Ridwan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

BKN memastikan seluruh instansi di daerah sudah mengajukan formasi pegawai mereka untuk tes CPNS tahun ini

Sahabat pembaca Info Seleksi ASN CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seluruh instansi di daerah sudah mengajukan formasi pegawai mereka untuk tes CPNS tahun ini. Proses sempat terhambat karena cukup banyak daerah yang tak mengajukan formasi.

Akibatnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengedarkan surat perpanjangan waktu bagi instansi untuk mengajukan formasi dan analisis jabatan hingga Jumat, 12 Juli 2019, kemarin.

"Nah mengapa diberi kesempatan lagi? Karena ternyata sampai batasan akhir usulan bulan Juni itu masih ada 30 persenan, kira-kira, instansi pusat dan daerah yang belum melakukan pengajuan formasi. Dengan surat ini maka, jika sampai Jumat kemarin tidak melakukan pengisian usulan kebutuhan ASN maka dianggap tidak melaksanakan (penerimaan ASN)," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan kepada Liputan6.com, Minggu (14/7/2019).

Menurut Ridwan, banyaknya daerah yang tidak mengajukan formasi CPNS karena ada prioritas lain atau kecukupan anggaran, seperti karena 50 persen APBD sudah untuk gaji ASN.

Pihak BKN sendiri belum mendapatkan data mengenai berapa daerah yang mengajukan formasi CPNS. Sebelumnya diperkirakan ada 207.748 formasi untuk pemerintah daerah.

Rinciannya adalah CPNS untuk umum sebanyak 62.249 formasi dan sekolah kedinasan 75 formasi. Lalu ada PPPK dan honorer sebanyak 143.424 formasi.

Sementara, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir menyebut kementeriannya masih melakukan pendataan jumlah formasi. "Saat ini data sedang direkap lagi setelah perpanjangan masa pengusulan," ucap Mudzakir.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

BKN mengaku belum memiliki timeline mengenai pembukaan pendaftaran CPNS 2019

Sahabat pembaca Info Seleksi ASN CPNS PPPK, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku belum memiliki timeline mengenai pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) beberapa waktu lalu menargetkan pembukaan CPNS tahun ini dibuka Oktober 2019.

Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan mengatakan, panitia seleksi nasional (panselnas) memang sudah mendapatkan mandat untuk membuka pendaftaran CPNS 2019 pada Oktober. Pembukaan pendaftaran CPNS dilakukan setelah pembukaan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pak Menpan memberi deadline bagi teman-teman di panselnas bahwa kira-kira CPNS dan PPPK waktu itu Oktober dan Agustus. Tapi timelinenya belum,” ujarnya kepada Okezone, Selasa (9/7/2019).

Menurut Ridwan, alasan mengapa hingga saat ini belum ada timeline adalah karena pemerintah masih harus menyerahkan kebutuhan pegawainya dari masing-masing Kementerian dan Lembaga. Panselnas sendiri sudah membuka laporan kebutuhan pegawai sejak Minggu kedua Juni 2019.

“Karena banyak sekali faktor yang harus dilihat dan itu di luar panselnas. Jadi misal 623 Kementerian Lembaga dan daerah itu haus memasukan kebutuhan pegawai di Minggu kedua Juni,” jelasnya.

Menurut data terakhir baru sekitar 326 K/L dan pemerintah daerah yang menyerahkan kebutuhan pegawainya. Sedangkan sisanya masih terus ditunggu data kebutuhan pegawainya.

“Saya belum tahu di Minggu ketiga Juni, tanggal 21 ini sudah ada berapa. Apakah 623 atau baru 326,” ucapnya.

Oleh karena itu lanjut Ridwan, pantia seleksi nasional belum bisa memastikan dan memetakan jadwal dari penerimaan CPNS 2019. Meskipun begitu, panselnas masih optimis bisa dibuka pada Oktober 2019.

“Nah banyak sekali faktor di luar panselnas yang sangat teknis yang menyebabkan panselnas bukan satu-satunya pemilik proses dari seleksi CPNS ini. Itu yang menyebabkan seleksi CPNS ini belum ada timeline atau rundown yang sangat detil,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

BKD Jatim Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar untuk Tes CPNS 2019

Sahabat pembaca Info Seleksi ASN CPNS PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini masih menunggu pengumuman formasi yang akan dibuka untuk seleksi atau tes CPNS 2019 yang disetujui oleh KemenPAN-RB untuk dibuka di tahun 2019 ini.

Namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa pelaksanaan tes akan diselenggarakan sekitar bulan Oktober tahun ini.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Anom Suharno, Senin (8/7/2019).

Ia mengatakan bahwa Pemprov Jawa Timur sendiri sudah melakukan persiapan terkait teknis penyelenggaran tes CPNS tahun 2019 ini.

"Kami memutuskan untuk tidak mandiri, kami akan kerjasama dengan BKN untuk penyelenggaraan tesnya. Sehingga untuk piranti dan alatnya untuk tes komputer dan serangkaiannya akan menggunakan perangkat dari BKN," kata Anom.

Menurutnya, saat ini BKD Jatim juga sudah melakukan MoU dengan BKN agar begitu pengumuman jumlah formasi maka sudau bisa diproses untuk penyiapan tes dan teknisnya.

Sebab berdasarkan jadwal, dengan tes yang akan dilakukan bulan Oktober maka bulan Agustus mendatang formasi yang dibuka di lingkungan Pemprov Jawa Timur seharusnya sudah diumumkan.

Tidak hanya itu, sejumlah anggaran juga sudah disiapkan Pemprov Jawa Timur untuk pelaksanaan tesnya. Setidaknya anggaran uang disiapkan BKD bersikar antara Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar.

Anggaran tersebut disiapkan dengan asumsi jumlah peserta yang mengikuti tes,  sama dengan jumlah peserta di tahun yang lalu, yaitu sekitar 63 ribu peserta.

"Prediksinya untuk jumlah peserta kira kira sama dengan tahun lalu. Sedangkan untuk tempatnya kita akan melakukan tender juga. Anggaran yang kita siapkan sekitar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar lah," kata Anom.

Anom menyebutkan bahwa formasi yang diajukan Pemprov tahun ini adalah sekitar 2.164 orang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah ASN Pemprov Jawa Timur yang akan pensiun tahun ini. Sebab dari pusat mensyaratkan dalam pengajuan formasi harus menganut sistem zero growth atau tidak ada pertumbuhan.

"Kami ajukan sejumlah itu. Tapi berapa yang disetujui kita harus menunggu keputusan Menpan. Dari situ kita lalu akan melaksanakan tes dengan BKN tersebut," pungkas Anom.

Berita ini bersumber dari Surya.co.id
Share:

Soal-soal Ujian CPNS 2019 Akan Diganti

Sahabat pembaca Info Seleksi ASN CPNS PPPK, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengganti soal-soal ujian yang diujikan dalam proses penerimaan  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) tahun ini. 

Soal itu terdiri dari Soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Soal-soal SKD sudah disiapkan. Ada sejumlah yang kemungkinan tidak valid akan di-remove dari sistem, tetapi soal-soal baru juga akan ditambahkan," kata Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Ridwan mengatakan, khusus untuk soal SKB penerimaan CPNS dan P3K 2019, pihak telah melakukan koordinasi lebih dari 100 kementerian yang menjadi pembina fungsional. Sehingga soal yang dianggap kurang tepat bisa disesuaikan.

"Hal-hal lain juga dipersiapkan. Kapan pun dibuka (penerimaan CPNS dan P3K) itu diharapkan smooth," ujarnya. 

Meskipun demikian Ridwan tidak merinci berapa banyak soal yang diganti maupun yang ditambahkan. Dasarnya, pergantian teresbut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

Tahun ini, pemerintah kembali akan membuka lowongan CPNS sebanyak 253.173 orang. Ini terdiri dari PNS dan PPPK/P3K. Proses dan jadwal seleksinya sendiri akan dibuka pada Oktober ini. BKN akan menyampaikan petunjuk teknisnya sesegera mungkin kepada masyarakat. 

"Kemarin, Pak Menpan RB sudah statement, bahwa penerimaan CPNS kemungkinan besar di Oktober," tandas Ridwan.

Berita ini bersumber dari Kompas.


Share:

Batas Waktu Pengajuan Kebutuhan PNS dan PPPK 2019 Diperpanjang 12 Juli

Sahabat pembaca Info Seleksi ASN CPNS PPPK, sudah tahukah anda bahwa batas waktu pengajuan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya diperpanjang pemerintah. Yang awalnya deadline pekan kedua Juni, kini diperpanjang hingga 12 Juli.

Perpanjangan waktu tersebut menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja sesuai arahan Menteri Syafruddin.

"Sesuai arahan Menpan-rb diberikan perpanjangan batas waktu pengisian usulan kebutuhan ASN 2019 aplikasi e-Formasi, mulai 5 sampai 12 Juli 2019," kata Setiawan dalam surat edaran tertanggal 5 Jul 2019.

Dalam perpanjangan waktu tersebut, lanjutnya, instansi pusat dan daerah, di samping menyampaikan usulan kebutuhan, diberi kesempatan pula untuk memperbaiki Analisis Jabatan yang mungkin masih belum sesuai dengan ketentuan. Terutama terkait dengan kualifikasi pendidikan.

"Kami tegaskan, apabila sampai 12 Juli 2019 instansi tidak melakukan pengisian usulan kebutuhan ASN, maka kami anggap instansi yang bersangkutan tidak melaksanakan pengadaan ASN 2019," kata Setiawan.

Keluarnya SE perpanjangan ini, jelas Setiawan, sebagai tindak lanjut surat edaran MenPAN-RB Nomor: B/617/M.SM.01.00/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Pengadaan ASN Tahun 2019. Di mana hingga batas waktu pengisian usulan kebutuhan ASN 2019 pada aplikasi e-Formasi pada minggu kedua Juni 2019, masih terdapat beberapa instansi pusat dan daerah yang belum menyampaikan usulan kebutuhan ASN.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Menpan RB Syafruddin mengungkapkan masih ada kebutuhan 254.173 orang ASN yang akan dipenuhi pada tahun ini.

Sahabat pembaca Info Seleksi ASN CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengungkapkan masih ada kebutuhan 254.173 orang aparat sipil negara (ASN) yang akan dipenuhi pada tahun ini.

"Masih ada kebutuhan ASN 254.173 orang di pusat dan daerah," kata Syafruddin saat menjadi pembicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Ia menjelaskan kebutuhan ASN di tingkat pusat mencapai sekitar 46 ribu yang terbagi atas 23 ribu PNS dan 23 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara di tingkat daerah, lanjut dia, masih dibutuhkan 207.748 ASN.

"Pemda masih membutuhkan 62.326 PNS dan 145.424 PPPK untuk guru dan tenaga kesehatan," katanya.

Sesuai arahan Kementerian Keuangan, kata dia, rekrutmen PPPK sudah bisa dimulai setelah 17 Agustus.

Sementara rekrutmen CPNS, lanjut dia, rencananya dilaksanakan paling cepat Oktober 2019.

"Keputusannya dilaksanakan pada triwulan terakhir karena duitnya ada di sana," katanya.

Ia menambahkan keputusan itu didasarkan atas kemampuan APBD pemda yang tidak sanggup membiayai PPPK.

Berita ini bersumber dari Antaranews.

Share:

Penerimaan PPPK Tahap II Dibuka Paling Lambat September 2019

Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan kembali membuka penerimaan pegawai setara dengan pegawai negeri sipil (PNS) atau yang disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan penerimaan PPPK selanjutnya yang disebut tahap II akan dilakukan paling lambat pada September mendatang.

"PPPK tahap pertama sudah, untuk PPPK tahap II akan dilakukan setelah 17 Agustus atau bulan 9 (September)," katanya saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019). 

Untuk menjadi PPPK, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK/ P3K akan terbuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer. PPPK sendiri dapat mengisi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT). 

PPPK sekaligus menjadi tempat bagi honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Adapun hingga saat ini, PPPK bagi tenaga honorer masih diprioritaskan untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian

Menurut PP 49/2018, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun, sedangkan yang tertinggi adalah satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu.

Pada penerimaan PPPK tahap I diketahui ada dua tahapan seleksi yang harus diketahui, yakni seleksi administrasi dan kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Recent Posts

Statistik Blog