Info CPNS dan PPPK resmi di www.menpan.go.id,www. bkn.go.id, www.sscn.bkn.go.id, Info SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara), Info SSCN (Sistem Seleksi Calon Pegawai negeri Sipil), Info SSP3K (Sistem seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja), Info SSCN Dikdin (Sistem Seleksi Calon Pegawai negeri Sipil Melalui Pendidikan Kedinasan)

Informasi Terbaru soal Pengumuman Pengadaan CPNS 2019

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan diumumkan sekitar akhir September atau awal Oktober. Pengumuman akan dilakukan melalui website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan website instansi masing-masing baik pusat maupun daerah.

"Insyaallah pengadaan rekrutmen CPNS akan diumumkan akhir September atau awal Oktober lewat situs resmi pemerintah," kata Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Selasa (10/9).

Terkait dengan hal tersebut, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang berhubungan dengan pengadaan CPNS. Dalam sistem seleksi yang diberlakukan selama ini, tidak ada seorang pun yang bisa membantu agar seseorang dapat diterima menjadi CPNS.

"Meskipun telah diingatkan tentang hal ini berkali-kali, masih ada saja masyarakat yang tertipu. Hal ini jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, KemenPAN-RB sedang melakukan finalisasi penetapan formasi untuk pengadaan CPNS 2019 pada instansi pusat maupun daerah. Setelah penetapan formasi, setiap instansi yang mendapatkan formasi akan mengumumkan pengadaan CPNS di instansi masing-masing. Antara lain akan berisi: jabatan yang lowong dan akan diisi, jumlah formasi untuk setiap jabatan, persyaratan untuk setiap jabatan (termasuk syarat pendidikan minimal), serta tata cara dan waktu pendaftaran.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Aturan Baru Batas Usia Pelamar CPNS pada Jabatan Tertentu

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait batas usia pelamar saat mendaftar seleksi CPNS untuk jabatan tertentu yakni usia paling tinggi 40 tahun. Peraturan tersebut berlaku untuk jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan khusus. Dalam batas usia melamar 40 tahun tersebut untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi memiliki kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, sedangkan untuk Jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa memiliki kualifikasi Pendidikan Strata 3 (Doktor).

Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 17/2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa Sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) Tahun. Usia pelamar CPNS pada keenam jabatan tersebut dihitung saat melamar sebagai CPNS.

Keppres ini ditetapkan berdasarkan amanat PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana disebutkan bahwa persyaratan batas usia pelamaran sebagai CPNS dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 tahun. 

Sedangkan bagi pelamar keenam jabatan tersebut namun belum memiliki kualifikasi pendidikan khusus tersebut, tetap berlaku ketentuan sama dengan jabatan lainnya yakni berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.  

Aturan ini ditetapkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pendidikan tinggi, hasil penelitian, dan perekayasaan teknologi.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Pemerintah Disarankan Atur Moratorium Rekrutmen PNS

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah diminta mengeluarkan regulasi untuk memaksa pemerintah daerah melakukan moratorium atas rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini perlu dilakukan mengingat tingginya belanja pegawai 34 provinsi pada 2018.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau Indef, Rusli Abdullah, mengatakan moratorium perekrutan PNS perlu dilakukan agar ke depannya belanja pegawai dapat terus ditekan. Saat ini, rata-rata rasio belanja pegawai atau gaji PNS terhadap belanja secara keseluruhan mencapai 26,8 persen.

Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo bahkan memiliki rasio belanja pegawai terhadap belanja secara keseluruhan di atas 35 persen. Karena belanja pegawai merupakan faktor pengurang dari penghitungan kapasitas fiskal daerah (KFD), ketiga provinsi tersebut memiliki KFD yang sangat rendah pada tahun ini.

Selain itu, kinerja PNS juga perlu ditingkatkan karena pelayanan pemerintah daerah juga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan oleh investor sebelum berinvestasi ke daerah."Apabila pelayanan bisa ditingkatkan, maka daerah dapat meningkatkan PAD [pendapatan asli daerah] sehingga KFD-nya bisa meningkat," ujar Rusli di Jakarta, Senin 9 September 2019.

Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peranan penting untuk menjalankan moratorium rekrutmen PNS tersebut. 

Untuk diketahui, KFD dari 34 provinsi di Indonesia masih belum beranjak dari posisi yang ada sebelumnya. Terhitung sejak 2017, jumlah provinsi dengan kategori KFD sangat rendah tetap mencapai 9 provinsi hingga 2019.

Adapun jumlah provinsi dengan kategori KFD sangat tinggi tetap berjumlah 4 provinsi sejak 2017 hingga saat ini.Hanya 5 provinsi yang menyandang kategori KFD tinggi, dan 16 provinsi sisanya masih menyandang kategori KFD sedang dan rendah masing-masing sebanyak 8 provinsi untuk kedua kategori tersebut.

Berkaitan dengan jumlah belanja pegawai atau gaji PNS ini, empat provinsi yang tercatat dengan KFD sangat tinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Provinsi Papua yang sempat menyandang kategori KFD sangat tinggi pada 2017 lalu justru jatuh ke kategori sangat rendah pada 2019.

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

Syarat CPNS Dosen dan Peneliti Kini Harus S3

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memperlonggar batas usia pelamar dari semula maksimal 35 tahun menjadi maksimal 40 tahun untuk enam jabatan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Aturan yang termuat dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 17 tahun 2019 itu juga mengatur syarat kualifikasi CPNS untuk dosen, peneliti dan perekayasa harus strata 3 (doktor).

Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 17 tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa sebagai Jabatan tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 Tahun. Dalam aturan tersebut, ada dua poin penting yang diatur untuk jabatan dosen, peneliti dan perekayasa.

Dua poin penting yang diatur tersebut adalah perpanjangan batas usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk enam jabatan tersebut dari sebelumnya 35 tahun menjadi 40 tahun. Selain itu, Keppres ini juga mewajibkan kualifikasi pendidikan untuk jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dari sebelumnya Strata 2 (Magister) menjadi Strata 3 (Doktor).

"CPNS dosen, peneliti, dan perekayasa harus S3, boleh berusia 40 tahun saat melamar," kata Kepala Biro Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, kepada Medcom.id, di Jakarta, Jumat, 6 September 2019.

Ridwan mengatakan, perpanjangan usia pelamar CPNS untuk jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis akan menambah peluang masuknya dokter spesialis dalam jajaran CPNS. Sebab berdasarkan pengalaman dua tahun belakangan ini, pelamar formasi dokter spesialis sangat sedikit karena mereka terbentur batas usia 35 tahun.

"Sementara rata-rata usia dokter ketika menjadi dokter spesialis itu rata-rata sudah 37-40 tahun. Ini merupakan respons atas keluhan banyak instansi dan masyarakat," terang Ridwan.

Sementara untuk jabatan dosen, peneliti dan perekayasa, akan berdampak positif bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Harapannya dengan penetapan kualifikasi S3 untuk menjadi CPNS dosen ini nantinya dosen yang lolos menjadi PNS sudah "selesai" dengan urusan akademiknya.

"Sebab selama ini, ketika disyaratkan kualifikasi S2, saat menjadi dosen PNS itu di tahun-tahun awal mereka sibuk kuliah S3. Akibatnya kuliah S3 ini lebih prioritas ketimbang tugas pokoknya sebagai dosen. Nah, kalau sejak masuk sudah S3 nantinya dosen akan siap pakai," tegas Ridwan.

Dosen yang berkualifikasi S3, kata Ridwan, nantinya tidak hanya siap mengajar, namun juga siap untuk melakukan penelitian-penelitian mandiri.

Menurut Ridwan, Keppres ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus diterbitkan sebelum penerimaan CPNS dibuka. "Soalnya paling cepat akhir tahun ini kemungkinan akan ada penerimaan CPNS, jadi Keppres ini dikeluarkan sebelum CPNS dibuka, agar tidak mendadak. Aturan di dalam Keppres ini langsung berlaku saat penerimaan CPNS yang akan datang ini," tandas Ridwan.

Berdasarkan salinan Keppres yang diterima Medcom.id tertulis bahwa Keppres ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas hasil penelitian, dan perekayasaan teknologi. Sehingga perlu menetapkan jabatan dokter, dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar untuk mendaftar sebagai CPNS paling tinggi 40 tahun.

Keppres ini jugauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yakni perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang jabatan-jabatan tersebut di atas sebagai jabatan tertentu dengan usia pelamar paling tinggi 40 tahun.

Dalam penetapan poin ketiga tertulis khusus untukjabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor). Usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung saat melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 3 Juli 2019 dan ditandatangani oleh Pesiden Indonesia, Joko Widodo.

Berita ini bersumber dari Medcom.id
Share:

DPR RI Ingatkan Rekrutmen CPNS Harus Mengacu Undang-Undang

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Oktober mendatang pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pendaftaran CPNS itu untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 254.173 orang. 

Terkait hal itu, DPR RI akan ikut mengawasi proses rekrutmen CPNS agar sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. 

Ketua Komisi II DPR RI,  Zainudin Amali menegaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) harus memastikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS agar merujuk pada UU ASN dan PP No. 11 Tahun 2017.

"Kami tentunya mengingatkan agar proses rekrutmen CPNS mengacu pada UU ASN dan PP yang berlaku. Tidak boleh mengabaikan itu, karena itu payung hukumnya," tegas politisi Partai Golkar itu,  Selasa (3/9).

Anggota DPR RI yang kembali terpilih dari daerah pemilihan Madura ini mencontohkan, persyaratan batas maksimal usia pendaftar yang maksimal 35 tahun. Menurutnya, syarat itu harus dijalankan secara benar. Artinya, tidak boleh ada penambahan dan pengurangan usia. 

Zainudin mengingatkan, apabila syarat usia itu dikurangi atau ditambah, jelas itu sebuah pelanggaran. Selain itu, tentu hal itu akan berdampak pada kesempatan warga negara yang ingin mendaftar. Dengan kata lain bisa menghilangkan kesempatan untuk menjadi CPNS. 

"Kalau syarat usia itu sudah baku, jangan ditafsirkan lagi. Karena UU-nya mensyaratkan maksimal 35 tahun. Jadi bagi yang belum 35 tahun berhak mendaftar. Demikian pula yang sudah lewat 35 tahun, tidak bisa mendaftar," tandas Ketua DPD Partai Golkar Jatim tersebut. 

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini yakin proses rekrutmen CPNS yang baik akan menghasilkan ASN yang baik pula. Selain itu,  ia berharap ASN yang dihasilkan juga loyal dan berdedikasi tinggi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Zainudin menambahkan, ASN jelas aturannya tidak boleh berpolitik, apalagi bergabung dengan organisasi yang di luar ideologi Pancasila. Karena loyalitas ASN hanya kepada negara dan pemerintah yang sah. 

"Tentunya ASN juga harus loyal pada pemerintah dan NKRI. Loyalitasnya harus tunggal kepada negara berdasarkan Pancasila dan UU 1945," pungkas alumni HMI ini.

Untuk diketahui, meskipun sesuai Undang-Undang batasan usia pendaftar CPNS maksimal 35 tahun.  Namun sejumlah institusi dan Kementerian menerapkan aturan sendiri terkait batasan usia. Contohnya, Kementerian Keuangan mengatur batasan usia pendaftar 23 tahun untuk D3, 28 tahun untuk S1 dan 32 tahun untuk S2. 

Sementara di Mahkamah Agung menerapkan batasan usia pendaftar maksimal 32 tahun. Demikian pula di Badan Nasional Narkotika (BNN) mensyaratkan batasan usia pendaftar maksimal 30 tahun.

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

Pesan Sponsor

Recent Posts

Statistik Blog