Info CPNS dan PPPK resmi di www.menpan.go.id,www. bkn.go.id, www.sscn.bkn.go.id, Info SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara), Info SSCN (Sistem Seleksi Calon Pegawai negeri Sipil), Info SSP3K (Sistem seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja), Info SSCN Dikdin (Sistem Seleksi Calon Pegawai negeri Sipil Melalui Pendidikan Kedinasan)

Lowongan CPNS Diumumkan Oktober, Ini Syarat yang Dibutuhkan

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat 197.111 formasi yang terdiri dari 37.854 untuk pemerintah pusat dan 159.257 untuk pemerintah daerah.

"Insya Allah diumumkan nanti di bulan Oktober, ada pengumuman (pembukaan seleksi) CPNS," ujar Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji seperti dilansir detik.com, Minggu (29/9/2019).

Pendaftaran akan dimulai pada November 2019. Setelah itu tahapan akan meliputi seleksi administrasi hingga integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang yang akan dilaksanakan April 2020.

Lalu, apa syarat-syarat yang harus disiapkan bagi mereka yang berminat mengikuti seleksi CPNS?

Persyaratan dokumen
Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran.

Dokumen tersebut terdiri dari :

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Ijazah
4. Transkrip nilai
5. Pas foto
6. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar termasuk SKCK.

Jika sudah resmi dibuka, maka pelamar harus masuk ke portal SSCN dalam alamat https://sscn.bkn.go.id.

Persyaratan dasar
Persyaratan dasar ini ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Berikut adalah syarat-syaratnya:

1. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Berita ini bersumber dari CNBC Indonesia
Share:

Pemerintah Buka 197.111 Formasi CPNS 2019, Cek Alokasinya

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka lowongan sebanyak 197.111 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Dari total 197.111 formasi yang tersedia, sebanyak 37.854 dialokasikan untuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan 159.257 formasi didistribusikan untuk 467 pemerintah daerah.

"Kami harapkan Oktober ini mulai diumumkan rencana pengadaan CPNS ini dan prosesnya bisa dilaksanakan Desember 2019," kata Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji, seperti mengutip Antara, Rabu (25/9/2019).

Pada tahun ini, formasi yang diprioritaskan adalah tenaga teknis yang mendukung pengembangan nasional terutama guru dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya untuk pengembangan SDM dan Infrastruktur.

Sementara untuk kebutuhan daerah, Dwi memastikan akan lebih diutamakan guru dan tenaga kesehatan.

"Kita sedang memperbaiki komposisi, pegawai kita sekarang masih didominasi oleh pegawai administrasi umum. Nah kita ingin mengubah, yang lebih kita prioritaskan adalah tenaga teknis," kata dia.

Pada seleksi CPNS tahun ini, dia mengatakan, pemerintah juga menyediakan kuota khusus formasi untuk pelamar penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora serta Putra Papua/Papua Barat. Kendati demikian, Dwi belum dapat memastikan jumlah kuota khusus itu.

Dwi mengatakan untuk penerimaan CPNS 2019, para pelamar yang pada seleksi CPNS 2018 lulus PI atau seleksi kompetensi dasar (SKD) tetapi tidak bisa lulus menjadi PNS dapat menggunakan nilai yang lama dan bisa langsung mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Mereka diberi kesempatan untuk menggunakan nilai yang lama jadi bisa langsung ikut SKB. Namun demikian apabila mereka ingin mengulang mengikuti seleksi SKD mereka diberi kesempatan mengulang dan yang akan dipergunakan adalah nilai yang lebih baik," kata dia.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menggandeng sejumlah instansi pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Setidaknya ada 108 titik lokasi pelaksanaan tes CPNS di seluruh Indonesia.

Rencananya, seleksi lowongan CPNS akan dibuka pada Oktober tahun ini. "Mengenai titik lokasi, di mana BKN sudah menyiapkan 108 titik di seluruh wilayah Indonesia," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam keterangannya, seperti dikutip Selasa (24/9/2019).

BKN memprediksi jumlah pelamar CPNS dan P3K yang berlangsung secara serentak pada tahun ini bisa mencapai 5,5 juta orang.

Dia menuturkan, persiapan pelaksanaan rekrutmen ASN dari aspek infrastruktur kini tengah dimatangkan BKN. Ini selaku instansi penyelenggaraan seleksi CPNS secara nasional.

Adapun persiapan infrastruktur di antaranya mencakup sistem pendaftaran daring terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) dan penyiapan fasilitas seleksi melalui Computer Assisted Test(CAT BKN).

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Begini Sistem Rekrutmen CPNS 2019

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, Pemerintah tengah mematangkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Rencananya, pembukaan akan dilakukan pada Oktober 2019.

Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian. Dalam video yang diunggah BKN seperti dikutip dalam twitter @BKNgoid, ada beberapa sistem rekrutmen CPNS.

Berikut sistemnya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Rabu (25/9/2019):

Pertama ada istilah talent scouting, walaupun saat ini belum bisa dijalankan 100%. Tetapi, bahwa ikatan dinas walaupun tidak signifikan kita sudah lakukan ke sana. Ke depan betul-betul dilihat secara signifikan dimana potensi si anak yang memiliki potensi terbaik dan mungkin calon terbaik yang dibutuhkan organisasi kita

Kedua rekrutmen melalui reguler, formasi umum di samping ada formasi khusus, misalnya untuk anak-anak cumlaude

Kemudian ada profesional, ini yang masuk kelompok-kelompok nantinya, dan akan direkrut yang betul-betul profesional, yang nantinya bisa jadi bersumber dari para diaspora.

Kemudian inclusion. Inclusion ini adalah kelompok-kelompok yang profesional dibidangnya, seperti olahragawan berprestasi di internasional dan kemudian ada juara-juara olimpiade science dan seterusnya.

Selanjutnya, dari putra putri papua akan digelombangkan khusus untuk ditempatkan di kementerian-kementerian dan lembaga di pemerintahan pusat.

Hal itu dikarenakan mereka nantinya bisa langsung praktik sejak mereka mulai masuk bisa bekerja sama dengan teman-teman lainnya yang berada di pemerintah pusat.

Ini juga salah satu bentuk rancangan agar semua putra putri terbaik Indonesia bisa mengisi di kementerian.

Karena ketika dihitung sejak 2014 hingga 2018 anak-anak yang direkrut dengan cara yang demikian tadi kurang lebih mencapai 572 ribu orang. Artinya kalau bagi 4,2 juta porsi anak-anak milenial yang direkrut dengan sistem yang sudah diselenggarakan sudah sangat lumayan.

Berita ini bersumber dari Okefinance.
Share:

Kebijakan dan Rencana Rekrutmen CPNS 2019 jadi Salah Satu Topik Unggulan Rakornas Kepegawaian 2019 BKN

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Forum evaluasi dan koordinasi manajemen kepegawaian yang dikemas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian, pada 25 September 2019 mendatang akan mengupas detail kebijakan dan rencana rekrutmen CPNS. Dalam acara yang akan dihadiri oleh pejabat pengelola kepegawaian di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah itu juga akan diulas mengenai visi dan tantangan ASN serta potret kondisi ASN saat ini. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengatakan bahwa sejumlah Narasumber yang direncanakan telah mengkonfirmasi kehadirannya yakni Menteri PANRB Syafruddin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pakar Tata Negara Yudi Latif dan diskusi panel oleh Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen bersama Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja. Kepala BKN Bima Haria Wibisana akan membuka secara resmi acara yang akan dihelat di Yogyakarta ini.

Soal persiapan pelaksanaan rekrutmen ASN, Ridwan juga menjelaskan bahwa dari aspek infrastruktur kini tengah dimatangkan BKN selaku instansi penyelenggaraan seleksi CPNS secara nasional. Adapun persiapan infrastruktur di antaranya mencakup sistem pendaftaran daring terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) dan penyiapan fasilitas seleksi melalui Computer Assisted Test (CAT BKN). BKN juga bekerja sama dengan sejumlah Instansi Pusat dan Daerah untuk mendukung fasilitasi pelaksanaan seleksi, misalnya mengenai titik lokasi di mana BKN sudah menyiapkan 108 titik di seluruh wilayah Indonesia melalui kerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya.

Pada pemberitaan yang telah disampaikan sebelumnya, BKN sudah menyampaikan proyeksi jumlah pelamar CPNS dan P3K tahun ini jika dilaksanakan serentak akan mencapai 5,5 Juta.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

BKN bakal Bahas Rekrutmen CPNS 2019 dan P3K 2019 dalam Rakornas Kepegawaian

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui KemenpanRB dan BKN sebagai Panitia Seleksi akan menyelenggarakan rekrutmen Aparatur Sipil Negara Tahun 2019.

Rekrutmen ASN 2019, terdiri atas Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K 2019.

Rekrutmen CPNS 2019 pun disebut-sebut akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Sementara untuk P3K 2019 tahap 2 belum ada bocoran.

Menjelang Oktober, BKN akan membahas mengenai proses rekrutmen ASN 2019 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 pada 25 September 2019 di Yogyakarta Marrriot Hotel.

Hal tersebut tampak dalam agenda Rakornas Kepegawaian 2019 BKN yang dikutip dari laman bkn.go.id sebagai berikut:

08.30 - 08.45 : Peserta Rakor sudah siap di ruangan

09.00 - 09.35: Art Performance

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Pembacaan Doa

Pengantar Pembukaan: Bima Haria Wibisana, Kepala BKN

09.35 - 09.45: Ceremonial Grand Opening

09.45 - 10.15: KEY NOTE SPEAKER I: Menteri PAN dan RB Syafruddin

10.20 -10.55 KEY NOTE SPEAKER II Sri Sultan HB X

Tema : "Filosofi ASN"

11.00 - 11.15: Launching MySAPK

11.30 - 12.00: BKN Award I ( 2 kategori Pusat dan Daerah)

12.00 - 13.00: Networking Lunch

13.00 - 13.10: Art Performance

13.10 - 14.10: Yudi Latif

Tema : "Filosofi Pancasila"

14.10 - 14.45: BKN Mendengar

14.45 - 15.15: BKN Award II (3 kategori Pusat dan Daerah)


15.15 - 15.45: Deputi SDMA Kemen PANRB

Tema : "Sistem Penerimaan ASN 2019"

15.45 - 16.00: Clossing Ceremony: Kepala BKN


Pemerintah akan segera menyelenggarakan Seleksi CPNS 2019.

Selain CPNS 2019, pemerintah juga akan menerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K 2019.

Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 formasi, yang mencakup 100.000 formasi CPNS 2019 dan 100.000 formasi PPPK/P3K 2019 tahap kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi PPPK/P3K 2019 tahap pertama.


Pendaftaran CPNS 2019 dan P3K 2019 dilakukan secara online melalui website resmi SSCASN BKN di laman https://sscasn.bkn.go.id

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pembukaan pendaftaran CPNS 2019 akan dibuka usai pelantikan presiden pada Oktober 2019 mendatang.

“Karena kan pemerintahan baru, presiden dilantik Oktober, mulainya (pendaftaran CPNS) setelah pelantikan presiden,” ujar Bima di Jakarta, Rabu (21/8/2019).


Namun demikian, Bima belum bisa memastikan tanggal pastinya pembukaan pendaftaran CPNS 2019 tersebut.

Sebab, semuanya tergantung keputusan menteri terkait.

“Mulai Oktober itu kalau menterinya masih sepakat. Kalau ada pemikiran beda ya (kebijakan) bisa beda lagi,” kata Bima.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mudzakir yang dihubungi Kompas.com, Selasa (10/9/2019) menyampaikan, pengumuman lengkap soal rekrutmen bisa dilihat di laman Kemenpan RB.

Dikutip dari laman resmi tersebut, Sekretaris Menteri PAN RB Dwi Wahyu Atmaji menyebutkan, pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan dilakukan sekitar akhir September atau awal Oktober tahun ini.

"Pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan diumumkan sekitar akhir September/awal Oktober 2019, melalui website Kementerian PANRB dan website instansi masing-masing," kata Dwi Wahyu dalam keterangan resminya, Selasa (10/9/2019).

Dijelaskan, saat ini Kemenpan RB tengah melakukan finalisasi penetapan formasi untuk pengadaan CPNS 2019 baik untuk instansi pusat atau daerah.

"Setelah penetapan formasi, setiap instansi yang mendapatkan formasi akan mengumumkan pengadaan CPNS di instansi masing-masing yang antara lain akan berisi: jabatan yang lowong dan akan diisi, jumlah formasi untuk setiap jabatan, persyaratan untuk setiap jabatan (termasuk syarat pendidikan minimal), serta tata cara dan waktu pendaftaran," lanjut Dwi Wahyu.

Selain hal yang disebutkan tersebut, lanjut Dwi Wahyu, masyarakat diimbau selalu waspada terhadap segala kemungkinan terjadinya penipuan yang berhubungan dengan pengadaan CPNS.

Dwi Wahyu menegaskan, dalam sistem seleksi yang diberlakukan selama ini, tak ada seorang pun yang dapat membantu kelolosan seseorang agar dapat diterima menjadi CPNS.

"Meskipun telah diingatkan tentang hal ini berkali-kali, masih saja terdapat anggota masyarakat yang tertipu. Hal ini jangan sampai terjadi lagi," ujar Dwi Wahyu.

Dalam rilis tersebut, Kemenpan RB juga memberikan tambahan informasi mengenai informasi yang beredar berkaitan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019, khususnya terkait persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS pada enam jabatan, yaitu dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

Berikut tambahan penjelasannya: Bagi pendaftar pada jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa tidak harus berpendidikan dokter/dokter spesialis atau doktor (S3), bila usia pelamar maksimal 35 tahun pada saat mendaftar.

Khusus untuk dosen, sesuai UU tentang Guru dan Dosen, pendidikan minimal adalah S2 atau yang setara.

Persyaratan harus berpendidikan minimal dokter/dokter gigi spesialis atau doktor (S3) diberlakukan hanya bagi pelamar pada jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen peneliti, dan perekayasan yang usianya lebih dari 35 tahun dan maksimal 40 tahun saat melamar.

Rincian Formasi

Dari sebuah video yang diunggah admin BKN di Twitter bertajuk "Get ready for the epic battle", BKN membocorkan mengenai jumlah instansi yang ikut serta dalam seleksi CPNS 2019.

Selain itu rincian formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang akan diterima pada rekrutmen CPNS 2019.

Seleksi CPNS 2019 akan diikuti 76 Kementerian/Lembaga dan 525 Instansi Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam video tersebut jumlah formasi yang disediakan dalam seleksi CPNS 2019, sebanyak 238.015.

Rincian formasi yang dibutuhkan, 51. 271 formasi instansi pemerintah pusat dan 186.744 formais instansi pemerintah daerah.

Lebih rinci lagi, yaitu 12.000 guru madrasah, 8.000 guru agama, 88.000 guru kelas dan mapel, 14.454 dosen, dan 60.315 tenaga kesehatan, dan 30.429 tenaga teknis.

Siapkan Dokumen

Meskipun demikian, pemerintah belum memastikan kepastian jadwal pendaftaran CPNS 2019, ada baiknya anda mulai menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

Sebagai Panselnas CPNS, BKN meminta bagi yang berminat untuk mendaftar penerimaan CPNS 2019 dan PPPK 2019 untuk mempersiapkan dokumen sebagai berikut :

1. Scan KTP

2. Kartu Kartu Keluarga

3. Foto Diri

4. ijazah

5. Transkrip Nilai.

Berita ini bersumber dari Tribun Timur
Share:

Informasi Terbaru soal Pengumuman Pengadaan CPNS 2019

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan diumumkan sekitar akhir September atau awal Oktober. Pengumuman akan dilakukan melalui website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan website instansi masing-masing baik pusat maupun daerah.

"Insyaallah pengadaan rekrutmen CPNS akan diumumkan akhir September atau awal Oktober lewat situs resmi pemerintah," kata Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Selasa (10/9).

Terkait dengan hal tersebut, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang berhubungan dengan pengadaan CPNS. Dalam sistem seleksi yang diberlakukan selama ini, tidak ada seorang pun yang bisa membantu agar seseorang dapat diterima menjadi CPNS.

"Meskipun telah diingatkan tentang hal ini berkali-kali, masih ada saja masyarakat yang tertipu. Hal ini jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, KemenPAN-RB sedang melakukan finalisasi penetapan formasi untuk pengadaan CPNS 2019 pada instansi pusat maupun daerah. Setelah penetapan formasi, setiap instansi yang mendapatkan formasi akan mengumumkan pengadaan CPNS di instansi masing-masing. Antara lain akan berisi: jabatan yang lowong dan akan diisi, jumlah formasi untuk setiap jabatan, persyaratan untuk setiap jabatan (termasuk syarat pendidikan minimal), serta tata cara dan waktu pendaftaran.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Aturan Baru Batas Usia Pelamar CPNS pada Jabatan Tertentu

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait batas usia pelamar saat mendaftar seleksi CPNS untuk jabatan tertentu yakni usia paling tinggi 40 tahun. Peraturan tersebut berlaku untuk jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan khusus. Dalam batas usia melamar 40 tahun tersebut untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi memiliki kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, sedangkan untuk Jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa memiliki kualifikasi Pendidikan Strata 3 (Doktor).

Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 17/2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa Sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) Tahun. Usia pelamar CPNS pada keenam jabatan tersebut dihitung saat melamar sebagai CPNS.

Keppres ini ditetapkan berdasarkan amanat PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana disebutkan bahwa persyaratan batas usia pelamaran sebagai CPNS dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 tahun. 

Sedangkan bagi pelamar keenam jabatan tersebut namun belum memiliki kualifikasi pendidikan khusus tersebut, tetap berlaku ketentuan sama dengan jabatan lainnya yakni berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.  

Aturan ini ditetapkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pendidikan tinggi, hasil penelitian, dan perekayasaan teknologi.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Pemerintah Disarankan Atur Moratorium Rekrutmen PNS

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah diminta mengeluarkan regulasi untuk memaksa pemerintah daerah melakukan moratorium atas rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini perlu dilakukan mengingat tingginya belanja pegawai 34 provinsi pada 2018.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau Indef, Rusli Abdullah, mengatakan moratorium perekrutan PNS perlu dilakukan agar ke depannya belanja pegawai dapat terus ditekan. Saat ini, rata-rata rasio belanja pegawai atau gaji PNS terhadap belanja secara keseluruhan mencapai 26,8 persen.

Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo bahkan memiliki rasio belanja pegawai terhadap belanja secara keseluruhan di atas 35 persen. Karena belanja pegawai merupakan faktor pengurang dari penghitungan kapasitas fiskal daerah (KFD), ketiga provinsi tersebut memiliki KFD yang sangat rendah pada tahun ini.

Selain itu, kinerja PNS juga perlu ditingkatkan karena pelayanan pemerintah daerah juga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan oleh investor sebelum berinvestasi ke daerah."Apabila pelayanan bisa ditingkatkan, maka daerah dapat meningkatkan PAD [pendapatan asli daerah] sehingga KFD-nya bisa meningkat," ujar Rusli di Jakarta, Senin 9 September 2019.

Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peranan penting untuk menjalankan moratorium rekrutmen PNS tersebut. 

Untuk diketahui, KFD dari 34 provinsi di Indonesia masih belum beranjak dari posisi yang ada sebelumnya. Terhitung sejak 2017, jumlah provinsi dengan kategori KFD sangat rendah tetap mencapai 9 provinsi hingga 2019.

Adapun jumlah provinsi dengan kategori KFD sangat tinggi tetap berjumlah 4 provinsi sejak 2017 hingga saat ini.Hanya 5 provinsi yang menyandang kategori KFD tinggi, dan 16 provinsi sisanya masih menyandang kategori KFD sedang dan rendah masing-masing sebanyak 8 provinsi untuk kedua kategori tersebut.

Berkaitan dengan jumlah belanja pegawai atau gaji PNS ini, empat provinsi yang tercatat dengan KFD sangat tinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Provinsi Papua yang sempat menyandang kategori KFD sangat tinggi pada 2017 lalu justru jatuh ke kategori sangat rendah pada 2019.

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

Syarat CPNS Dosen dan Peneliti Kini Harus S3

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memperlonggar batas usia pelamar dari semula maksimal 35 tahun menjadi maksimal 40 tahun untuk enam jabatan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Aturan yang termuat dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 17 tahun 2019 itu juga mengatur syarat kualifikasi CPNS untuk dosen, peneliti dan perekayasa harus strata 3 (doktor).

Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 17 tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa sebagai Jabatan tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 Tahun. Dalam aturan tersebut, ada dua poin penting yang diatur untuk jabatan dosen, peneliti dan perekayasa.

Dua poin penting yang diatur tersebut adalah perpanjangan batas usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk enam jabatan tersebut dari sebelumnya 35 tahun menjadi 40 tahun. Selain itu, Keppres ini juga mewajibkan kualifikasi pendidikan untuk jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dari sebelumnya Strata 2 (Magister) menjadi Strata 3 (Doktor).

"CPNS dosen, peneliti, dan perekayasa harus S3, boleh berusia 40 tahun saat melamar," kata Kepala Biro Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, kepada Medcom.id, di Jakarta, Jumat, 6 September 2019.

Ridwan mengatakan, perpanjangan usia pelamar CPNS untuk jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis akan menambah peluang masuknya dokter spesialis dalam jajaran CPNS. Sebab berdasarkan pengalaman dua tahun belakangan ini, pelamar formasi dokter spesialis sangat sedikit karena mereka terbentur batas usia 35 tahun.

"Sementara rata-rata usia dokter ketika menjadi dokter spesialis itu rata-rata sudah 37-40 tahun. Ini merupakan respons atas keluhan banyak instansi dan masyarakat," terang Ridwan.

Sementara untuk jabatan dosen, peneliti dan perekayasa, akan berdampak positif bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Harapannya dengan penetapan kualifikasi S3 untuk menjadi CPNS dosen ini nantinya dosen yang lolos menjadi PNS sudah "selesai" dengan urusan akademiknya.

"Sebab selama ini, ketika disyaratkan kualifikasi S2, saat menjadi dosen PNS itu di tahun-tahun awal mereka sibuk kuliah S3. Akibatnya kuliah S3 ini lebih prioritas ketimbang tugas pokoknya sebagai dosen. Nah, kalau sejak masuk sudah S3 nantinya dosen akan siap pakai," tegas Ridwan.

Dosen yang berkualifikasi S3, kata Ridwan, nantinya tidak hanya siap mengajar, namun juga siap untuk melakukan penelitian-penelitian mandiri.

Menurut Ridwan, Keppres ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus diterbitkan sebelum penerimaan CPNS dibuka. "Soalnya paling cepat akhir tahun ini kemungkinan akan ada penerimaan CPNS, jadi Keppres ini dikeluarkan sebelum CPNS dibuka, agar tidak mendadak. Aturan di dalam Keppres ini langsung berlaku saat penerimaan CPNS yang akan datang ini," tandas Ridwan.

Berdasarkan salinan Keppres yang diterima Medcom.id tertulis bahwa Keppres ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas hasil penelitian, dan perekayasaan teknologi. Sehingga perlu menetapkan jabatan dokter, dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar untuk mendaftar sebagai CPNS paling tinggi 40 tahun.

Keppres ini jugauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yakni perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang jabatan-jabatan tersebut di atas sebagai jabatan tertentu dengan usia pelamar paling tinggi 40 tahun.

Dalam penetapan poin ketiga tertulis khusus untukjabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor). Usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung saat melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 3 Juli 2019 dan ditandatangani oleh Pesiden Indonesia, Joko Widodo.

Berita ini bersumber dari Medcom.id
Share:

DPR RI Ingatkan Rekrutmen CPNS Harus Mengacu Undang-Undang

Sahabat pembaca Info SSCASN 2019 - Info Seleksi CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Oktober mendatang pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pendaftaran CPNS itu untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 254.173 orang. 

Terkait hal itu, DPR RI akan ikut mengawasi proses rekrutmen CPNS agar sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. 

Ketua Komisi II DPR RI,  Zainudin Amali menegaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) harus memastikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS agar merujuk pada UU ASN dan PP No. 11 Tahun 2017.

"Kami tentunya mengingatkan agar proses rekrutmen CPNS mengacu pada UU ASN dan PP yang berlaku. Tidak boleh mengabaikan itu, karena itu payung hukumnya," tegas politisi Partai Golkar itu,  Selasa (3/9).

Anggota DPR RI yang kembali terpilih dari daerah pemilihan Madura ini mencontohkan, persyaratan batas maksimal usia pendaftar yang maksimal 35 tahun. Menurutnya, syarat itu harus dijalankan secara benar. Artinya, tidak boleh ada penambahan dan pengurangan usia. 

Zainudin mengingatkan, apabila syarat usia itu dikurangi atau ditambah, jelas itu sebuah pelanggaran. Selain itu, tentu hal itu akan berdampak pada kesempatan warga negara yang ingin mendaftar. Dengan kata lain bisa menghilangkan kesempatan untuk menjadi CPNS. 

"Kalau syarat usia itu sudah baku, jangan ditafsirkan lagi. Karena UU-nya mensyaratkan maksimal 35 tahun. Jadi bagi yang belum 35 tahun berhak mendaftar. Demikian pula yang sudah lewat 35 tahun, tidak bisa mendaftar," tandas Ketua DPD Partai Golkar Jatim tersebut. 

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini yakin proses rekrutmen CPNS yang baik akan menghasilkan ASN yang baik pula. Selain itu,  ia berharap ASN yang dihasilkan juga loyal dan berdedikasi tinggi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Zainudin menambahkan, ASN jelas aturannya tidak boleh berpolitik, apalagi bergabung dengan organisasi yang di luar ideologi Pancasila. Karena loyalitas ASN hanya kepada negara dan pemerintah yang sah. 

"Tentunya ASN juga harus loyal pada pemerintah dan NKRI. Loyalitasnya harus tunggal kepada negara berdasarkan Pancasila dan UU 1945," pungkas alumni HMI ini.

Untuk diketahui, meskipun sesuai Undang-Undang batasan usia pendaftar CPNS maksimal 35 tahun.  Namun sejumlah institusi dan Kementerian menerapkan aturan sendiri terkait batasan usia. Contohnya, Kementerian Keuangan mengatur batasan usia pendaftar 23 tahun untuk D3, 28 tahun untuk S1 dan 32 tahun untuk S2. 

Sementara di Mahkamah Agung menerapkan batasan usia pendaftar maksimal 32 tahun. Demikian pula di Badan Nasional Narkotika (BNN) mensyaratkan batasan usia pendaftar maksimal 30 tahun.

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

Pesan Sponsor

Recent Posts

Statistik Blog