Info CPNS dan PPPK resmi di www.menpan.go.id,www. bkn.go.id, www.sscn.bkn.go.id, Info SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara).

Penerimaan CPNS dan PPPK 2019 Masih Tahap Usulan Formasi dari Instansi

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2019, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan saat ini Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih terus menghimpun usulan formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan, ada sebanyak 623 instansi pemerintah mulai dari kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah yang mengusulkan formasi untuk PPPK dan CPNS tahun ini.

"Saat ini Panselnas sedang menunggu pemenuhan data dan informasi di 623 kementerian dan daerah," ujar dia di Kantor BKN, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Sementara untuk pendaftaran dan seleksi, lanjut dia, masih harus menunggu pengumuman lebih lanjut dari Panselnas. Meski sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyatakan perkiraan waktu penerimaan CPNS dan‎ PPPK.

"Pak Menteri PANRB yang soal waktu itu sebagai ancer-ancer. Karena tidak boleh blank sama sekali," kata dia.

Sama halnya dengan jumlah formasi yang akan dibuka pada tahun ini yang sebanyak 254.173, hal tersebut merupakan batas maksimal formasi yang akan dibuka pada tahun ini.‎"Kalau disampaikan 254.173 itu maksimal," tandas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Pemkab Sleman Usulkan 727 Formasi CPNS dan P3K

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Sleman akan mengusulkan 727 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Formasi itu, kuota CPNS sebanyak 30 persen dan P3K sebanyak 70 persen.

Plt Kepala Badan Kepegawai Kependidikan dan Pelatihan (BKKP) Kabupaten Sleman, Suyono SH menjelaskan berdasarkan surat dari Menpan No B/617/M.SM.01.00/ 2019 tertanggal 17 Mei 2019 tentang pengadaan ASN 2019, Pemkab Sleman akan mengajukan 727 formasi ke BKN. Dengan formasi itu dengan rincian untuk CPNS sekitar 30 persen dan P3K sebanyak 70 persen.

"Komposisinya untuk ASN 220 formasi dan 507 untuk P3K. Formasi ini disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di Kabupaten Sleman," jelas Suyono.

Adapun rincian formasi itu terdiri dari untuk jabatan fungsional kesehatan 291, fungsional pendidikan 347 orang, jabatan fungsional teknis 31 orang dan jabatan fungsional 58. "Formasi ini paling banyak untuk tenaga kesehatan," paparnya.

Pengusulan formasi CPNS dan P3K kemarin sudah diajukan ke bupati untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya akan segera dikirim ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta ke BKN.

"Sesuai edaran, pengiriman usulan ini paling lambat bulan Juni ini. Secara elektronik, sudah kami kirim Selasa kemarin. Tapi secara fisik, rencananya kami kirim ke pemerintah pusat Senin mendatang," terangnya.

Pengusulan formasi CPNS dan P3K ini diharapkan dapat menutupi kekurangan ASN di Kabupaten Sleman. Mengingat setiap tahunnya, ada sekitar 500-600 ASN yang pensiun. Dari jumlah tersebut mayoritas dari guru.

"Kemarin kami mendapat tambahan ASN 200 orang. Tapi yang pensiun sudah 500 orang setiap tahunnya. Jadi tidak seimbang antara penambahan dengan yang pensiun," tuturnya.

Berdasarkan analisis jabatan, beban kerja dan peta jabatan, kebutuhan pegawai di Kabupaten Sleman sebanyak 14.947 orang. Sementara jumlah pegawai saat ini hanya 9.280 orang. "Sehingga kami ini kekurangan pegawai sebanyak 5.667 orang," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari KR Jogja.
Share:

Rekrutmen CPNS 2019, Pemprov Sumbar Butuh 800 PNS

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat ( Sumbar) akan mengajukan 800 formasi calon pegawai negeri sipil ( CPNS) pada 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Mayoritas dari formasi itu untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Sejumlah formasi teknis seperti akuntan, psikolog, pustakawan, arsitek, pranata humas juga masih dibutuhkan. "Saat ini, kita sedang menyusun formasinya. Semua OPD kita minta pengusulannya dan setelah itu kita usulkan ke Kemenpan RB," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit yang dihubungi Kompas.com, Senin (17/6/2019).

Nasrul mengakui formasi untuk pendidikan dan kesehatan memang sangat dibutuhkan secara nasional, sehingga jumlah yang dibutuhkan sangat banyak. Namun demikian, pihaknya akan mengusulkan sejumlah formasi teknis yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan yang ada. "Sejumlah formasi teknis di OPD banyak yang kurang akibat pegawai yang pensiun. Formasi yang kosong itu seperti arsitek, psikolog, akuntan, pustakawan, pranata humas dan lainnya," kata Nasrul.

Nasrul juga meminta pemerintah kabupaten dan kota selektif dalam pengajuan formasi sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak. "Kalau ada pegawai teknis yang sudah pensiun atau formasinya kosong, maka itu harus diajukan. Formasi pendidikan dan kesehatan memang dibutuhkan, tapi formasi teknis juga dibutuhkan," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Kompas
Share:

Rekrutmen PNS kemungkinan dilaksanakan bulan Oktober, PPPK akan dirapatkan terlebih dahulu

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana kembali melakukan rekrutmen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil (PNS). Setidaknya ada sekitar 200.000 formasi yang akan dibuka untuk PPPK dan PNS. Total penerimaan PPPK dan PNS tahun ini sebanyak 254.173 baik untuk pemerintah pusat mau pun daerah.

“Tapi jumlah tersebutkan sudah dikurangi 57.000 untuk PPPK tahap I kemarin. Kalau tidak keliru 100.000 untuk PNS, sisanya PPPK tahap II,” ungkap Ke pala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan saat di hubungi kemarin. Dia mengatakan, untuk daerah memang akan lebih banyak menerima PPPK dibanding PNS.

Ada ketentuan, usulan kebutuhan PNS dan PPPK di instansi pemda adalah 30 berbanding 70. “Karena pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan dan transportasi banyak di daerah. Lalukan honorer K2 banyak yang di atas 35 tahun. Jadi, tidak bisa masuk CPNS.

Tapi pemerintah ingin mengakomodasi mereka serta honorer lain, jadi PPPK memang lebih diperbanyak,” ungkapnya. Ditanyakan kapan rekrutmen dilakukan, Ridwan belum dapat memastikan waktunya. Menurut dia, kemungkinan dilakukan pertengahan sampai akhir tahun ini.

“Saya belum dapat memastikan kapan. Tapi kemungkinan PNS bulan Oktober. PPPK tahap II belum tahu. Nanti pasti akan dirapatkan dulu,” ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin telah mengeluarkan surat edaran agar instansi mengusulkan kebutuhan rekrutmen PPPK dan PNS 2019.

Di dalam surat tersebut juga diatur terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kebutuhan ASN 2019. “Telah menetapkan Keputusan No.12/2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019. Keputusan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,” tulis Syafruddin dalam surat bernomor B/617/M.SM.01.00/2019.

Dalam mengusulkan kebutuhan ASN, instansi pusat harus berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Selain itu, juga berdasarkan pada jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019 dan ketersediaan anggaran untuk diklat dasar bagi CPNS.

“Alokasi untuk CPNS 50% dan PPPK 50%. Diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru,” ungkapnya. Instansi pusat dapat mengusulkan PPPK untuk mengisi jabatan-jabatan fungsional.

Pegawai non-PNS yang masih aktif bekerja dapat diberikan kesempatan untuk mengisi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk instansi daerah, usulan kebutuhan ASN harus memperhatikan ketersediaan anggaran dengan prinsip zero growth, yang mana jumlah penerimaan ASN tidak boleh melebihi angka pensiun. “Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar pemerintah daerah,” katanya.

Tidak berbeda dengan instansi pusat, usulan kebutuhan ASN instansi daerah juga berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK dan jumlah PNS yang masuk batas usia pensiun 2019. Namun untuk instansi daerah, rasio jumlah penduduk dengan PNS dan luas wilayah harus dipertimbangkan.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK.

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2019, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan Keputusan MenPAN – RB Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah akan membuka kembali rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun ini. Alokasinya untuk pusat 46.425 dan daerah 207.748.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK.

Namun dari jumlah tersebut yang terbesar akan direkrut adalah PPPK.

"Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768," kata Bima kepada JPNN, Sabtu (8/6).

Adapun alokasi kebutuhan ASN baik PNS maupun PPPK yang telah disetujui MenPAN-RB adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat 
Untuk PNS 23.213
a. Yang diisi dari pelamar umum 17.519
b. Yang diisi dari sekolah kedinasan 5.694
Untuk PPPK (yang diisi dari eks THK-II dan honorer) 23.212
Jumlah alokasi untuk pemerintah pusat 46.425

2.Pemerintah daerah
Untuk PNS 62.324
a Yang diisi dari pelamar umum 62.249
b. Yang diisi dari sekolah kedinasan (STTD) 75
Untuk PPPK (yang diisi dari eks THK-II dan honorer) 145.424
Jumlah alokasi untuk pemerintah daerah 207.748
Jumlah alokasi keseluruhan 254.173.

Berita ini bersumber dari JPNN.


Share:

Pesan Sponsor

Statistik Blog