Info CPNS resmi di www.menpan.go.id,www. bkn.go.id, www.sscn.bkn.go.id.

Panselnas CPNS Sinkronkan Sistem CAT BKN dan UNBK

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 637 Tahun 2018 tentang Penetapan Instansi yang Menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN dan  CAT UNKB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018. Melalui keputusan tesrebut, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS akan menyinkronkan sistem CAT BKN dan CAT UNBK yang akan dijadikan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018.

Dari 873 titik lokasi SKD dengan CAT, 237 titik diantaranya milik atau yang diusahakan oleh BKN dan 636 titik merupakan fasilitas UNBK Kemendikbud. “Sistem UNBK akan kita sinkronkan dengan BKN. Kita sampaikan demikian supaya kita satu pemikiran,” ujar Menteri Syafruddin saat membuka Rapat Koordinasi Koordinasi Fasilitasi Sistem CAT dalam Seleksi CPNS Tahun 2018, di Jakarta, Senin (15/10).

Dalam keputusan tersebut ditetapkan instansi pusat dan daerah yang menggunakan sistem CAT, baik CAT yang di fasilitasi BKN, maupun CAT yang di fasilitasi UNBK Kemdikbud. Instansi yang ditetapkan menggunakan sistem CAT BKN terdiri dari 76 Kementerian/Lembaga dan 293 instansi daerah. Sedangkan, instansi yang menggunakan fasilitas CAT UNBK Kemendikbud terdiri dari 233 instansi.

Meski sudah ada ketetapan, Menteri Syafruddin mengatakan tetap terbuka terhadap masukan dan saran dari instansi daerah maupun pusat. Menurutnya, Panselnas akan menampung semua aspirasi dan memberikan pemecahan masalah yang terbaik. “Selama hal itu masuk akal, kita carikan pemecahan masalah,” imbuhnya.

Mantan Wakapolri ini pun mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayan masyarakat. Masyarakat harus merasa dimudahkan dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk dalam masa rekrutmen CPNS. “Semua yang kita lakukan adalah kepentingan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh 81 Sekretaris Daerah yang semula daerahnya ditetapkan di fasilitasi CAT UNBK menjadi di fasilitasi CAT BKN. Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dan Deputi Sistem Informasi BKN Iwan Hermanto. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Permudah Akses Pelamar CPNS 2018, Panselnas Siapkan 873 Lokasi Tes

Sahabat pembaca Info seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 menyiapkan 873 titik lokasi tes yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain fasilitas Computer Assissted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Panselnas juga akan menggunakan fasilitas CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dari jumlah itu, 237 titik diantaranya milik atau yang diusahakan oleh BKN dan 636 titik merupakan fasilitas UNBK Kemendikbud. “Dengan jumlah itu, diharapkan pelamar semakin dekat dengan lokasi tes CPNS Tahun 2018,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/10).

Lokasi tes CPNS yang dikoordinir BKN antara lain Kantor BKN Pusat, sejumlah Kantor Regional BKN, UPT BKN, lokasi milik Kementerian/Lembaga yang tersebar di berbagai daerah.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan pembukaan bagi CPNS Tahun 2018 untuk 238.015 formasi, yang terdiri atas 51.271 formasi di instansi Pemerintah Pusat  (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Prioritas pengadaan CPNS 2018 meliputi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita.

Jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi. Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.

Penetapan formasi khusus pengadaan CPNS Tahun 2018 terdiri dari Putra/Putri Lulusan Terbaik (cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Olahragawan Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.

Pendaftaran CPNS sudah berlangsung sejak 26 September dan berakhir pada 15 Oktober mendatang. Pada 21 Oktober, akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Kemudian dilanjutkan pencetakkan nomor ujian secara online pada 21-25 Oktober 2018. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Ditutup 15 Oktober, Daftar CPNS Jangan Nunggu Last Minute!

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan masyarakat yang mau ikut rekrutmen CPNS tidak mendaftar jelang penutupan. Pendaftaran sendiri hanya dibuka sampai 15 Oktober 2018.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan menyampaikan, jumlah pendaftar CPNS 3 hari jelang penutupan diprediksi bakal membludak. Sistem pendaftaran yang dibuka secara online itu bisa terganggu jika pelamar menumpuk di hari yang bersamaan itu.

"Saya sampaikan kepada teman teman jangan nunggu last minute karena siapa tahu nanti tanggal 13, 14, 15 itu justru akan banyak yang masuk, nanti sistemnya akan lebih terhambat lagi dan sebagainya," kata dia kepada detikFinance, Selasa (9/10/2018).

Dia mengimbau calon pelamar yang sudah menentukan instansi yang dituju agar segera melakukan proses pendaftaran dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan.

Ridwan menegaskan pendaftaran online tidak akan ada perpanjangan waktu. Pukul 23.59 WIB di 15 Oktober 2018, pendaftaran online resmi ditutup. Artinya calon pelamar tidak punya kesempatan lagi untuk mendaftar di hari berikutnya.

"Oh nggak ada perpanjangan. Jadi tidak ada lagi perpanjangan. (Hanya sampai tanggal 15 Oktober) iya," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, BKN memperpanjang waktu pendaftaran CPNS 2018 hingga 15 Oktober. Demikian dikutip pengumuman dari akun Twitter resmi BKN, Rabu (3/10/2018). Itu artinya, ada perpanjangan waktu lima hari dari jadwal sebelumnya yang ditetapkan ditutup pada 10 Oktober 2018.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Sistem UNBK Akan Digunakan untuk Ujian Seleksi CPNS

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Sistem ujian pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 dilakukan dengan berbasis komputer atau computer assisted test (CAT). Pada seleksi CAT ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memanfaatkan sistem ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Sekolah-sekolah penyelenggara UNBK akan menjadi tempat uji seleksi CPNS sehingga memudahkan dan meringankan beban peserta, khususnya pembiayaan terkait transportasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini hampir tidak ada kabupaten/kota di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Kemendikbud. Selain jaringan, Kemendikbud juga berperan dalam penyediaan soal-soal yang digunakan untuk seleksi.

"Tinggal nanti ada modifikasi saja. Selama ini kan dipakai untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, kemudian nanti dipakai untuk tes CPNS," ujarnya usai penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan, Pengamanan, serta Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS Tahun 2018, di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, meski memanfaatkan sistem UNBK, koordinasi semua sistem seleksi CPNS tetap berada di bawah BKN. “Jadi satu sistem terdiri dari sub-sub sistem. Ada yang menggunakan aplikasi BKN, ada yang UNBK. Jadi dengan UNBK, tempat ujinya bisa di sekolah-sekolah penyelenggara UNBK,” katanya.

Totok menambahkan, penentuan daerah dan sekolah yang akan menjadi lokasi ujian tergantung pada pemetaan yang dilakukan BKN. Pemetaan lokasi ujian oleh BKN bisa dilakukan setelah semua data peserta masuk.

“Sekarang belum ditentukan daerah mana saja. Nanti BKN akan memetakan dari peserta yang masuk, tinggalnya di mana saja, lalu dipetakan mana yang (ujian) di tempat UNBK , mana yang pakai (aplikasi) BKN. Nanti dipetakan bersama dengan BKN, tidak bisa dipetakan sekarang,” ujar Totok.

Pemanfaatan sistem UNBK dalam seleksi CPNS diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan seleksi computer assisted test (CAT) yang dipersyaratkan dalam seleksi sesuai standar BKN. "Kami berkolaborasi untuk membangun sistem itu. Sehingga sekarang ini tes bisa dilakukan di semua kabupaten/kota," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana. 

Berita ini bersumber dari Kemdikbud.
Share:

Panitia Pelaksana Panselnas telah memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran penerimaan CPNS s.d. 15 Oktober 2018.

Panitia Pelaksana Panselnas telah memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran penerimaan CPNS s.d. 15 Oktober 2018.


Sumber : Twitter BKN RI
Share:

Ini Dia Enam Jalur Formasi Khusus Pendaftaran CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa untuk mengisi lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, selain melalui pelamar umum, Pemerintah juga menyiapkan jalur formasi khusus bagi pelamar. Terdapat enam jalur formasi khusus dalam rekrutmen CPNS 2018 ini. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Selasa (18/9/2018).

Mengutip dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Bayu menjabarkan keenam jalur formasi khusus tersebut, terdiri dari: 1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude); 2) Penyandang Disabilitas; 3) Putra/Putri Papua dan Papua Barat; 4) Diaspora; 5) Olahragawan Berprestasi Internasional; dan 6) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang memenuhi persyaratan.

Maka sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, menurut Bayu bahwa selain memiliki ketentuan memenuhi sembilan syarat dasar untuk melamar CPNS, pelamar yang berminat melalui jalur formasi khusus itu harus memnuhi beberapa syarat tertentu. Selanjutnya Bayu merinci seperti apa persyaratan tertentu bagi peminat formasi jalur khusus, sebagai berikut: Pertama, Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut: Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude) dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1); Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (cumlaude) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan; dan Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 4) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pada Instansi Pusat, kebutuhan formasi jalur khusus ini akan dialokasikan paling sedikit sepuluh persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan. Sedangkan pada instansi daerah akan dialokasikan paling banyak lima persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan.

Kemudian untuk jalur formasi khusus kedua, bagi Penyandang Disabilitas, menurut Bayu diperuntukkan bagi pelamar yang memiliki ketentuan sebagai berikut: Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya. Jumlah jabatan yang disediakan untuk para pelamar melalui jalur formasi khusus penyandang disabilitas ini, pada instansi Pusat paling sedikit dua persen dari total formasi dengan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi. Sedangkan pada instansi Daerah, jumlah jabatan bagi para penyandang disabilitas ini paling sedikit 1 (satu) persen dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi.

Selanjutnya untuk jalur khusus ketiga, Putra/Putri Papua dan Papua Barat. Untuk jalur ini, menurut Bayu memiliki ketentuan sebagai berikut: Calon pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku. Untuk jalur khusus keempat, Diaspora, dengan ketentuan sebagai berikut: Diperuntukkan bagi WNI yang menetap di luar Indonesia dan memiliki Paspor Indonesia yang masih berlaku serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja minimal selama 2 (dua) tahun; Memiliki surat keterangan bebas dari permasalahan hokum yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri; Kebutuhan (formasi) jabatan Peneliti, Dosen, dan Perekayasa dengan pendidikan sekurangkurangnya Strata 2 (S2) dan khusus untuk Perekayasa dapat dilamar dari lulusan Strata 1 (S1); Pelamar memenuhi persyaratan usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun saat pelamaran dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun bagi pelamar yang memiliki kualifikasi Pendidikan S3 saat pelamaran; Pelamar tidak sedang menempuh post doctoral yang dibiayai oleh Pemerintah; dan Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Jalur formasi khusus kelima, Olahragawan/Olahragawati Berprestasi Internasional. Pelamar dengan jalur ini harus memiliki prestasi nyata dengan medali, di tingkat internasional, untuk penyelenggaraan pekan olahraga yang meliputi: Minimal medali perunggu pada Olimpic dan atau Paralympic Games tahun 2016 dan atau Kejuaraan Dunia tahun 2016 yang diakui oleh federasinya; Minimal medali perak pada Asian Games dan atau Asian Para Games tahun 2014 dan atau Kejuaran Asia tahun 2014 yang diakui oleh federasinya; Minimal medali emas pada Sea Games dan atau Asean Para Games tahun 2015 dan atau tahun 2017 dan atau Asia Tenggara tahun 2017 yang diakui setingkat oleh federasinya yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat dan surat keterangan atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga/induk organisasi cabang olahraga yang berwenang dan mendapat pengesahan Menteri Pemuda dan Olahraga; serta memiliki pendidikan formal minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopy sah ijazah/surat tanda tamat belajar.

Dan terakhir, jalur khusus keenam, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II, dengan ketentuan sebagai berikut: Bayu 0menjelaskan bahwa jalur ini diperuntukkan bagi Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang terdaftar dalam database BKN dan memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Tenaga Pendidik atau Tenaga Kesehatan; Persyaratan sebagaimana merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 dan UU Nomor 14 tahun 2005 bagi Tenaga Pendidik, serta UU Nomor 36 Tahun 2014 bagi Tenaga Kesehatan.

Selain persyaratan tersebut, pelamar dengan jalur formasi khusus Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II harus memenuhi persyaratan, antara lain: 1) Usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang; 2) Bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah S1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013; 3) Bagi Tenaga Kesehatan minimal berijazah Diploma III yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013; 4) Memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013, dan 5) Memiliki Kartu Tanda Penduduk. “Pelamar dengan jalur formasi khusus Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang telah diverifikasi dokumennya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar,” pungkas Bayu. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Pengamanan Berlapis, Tak Ada Celah bagi Calo CPNS

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memastikan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 akan berjalan tertib, dan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang bermain curang, termasuk oknum calo pun tidak akan bisa bermain. Untuk itu, peserta seleksi harus mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya, dan membuang jauh-jauh anggapan bahwa bisa lolos menjadi CPNS karena sudah dititipkan.

Hal itu ditegaskan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja. “Pengamanan dilakukan berlapis. Seleksi ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik,” ujarnya di Jakarta, Senin (01/10).

Dijelaskan, kerahasiaan soal CPNS 2018 terjamin dengan pengamanan yang ketat dan berlapis. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 telah memiliki puluhan ribu bank soal yang dienkripsi dan dikunci oleh tiga lembaga negara. Untuk membuka, harus dilakukan oleh tiga lembaga tersebut, tidak bisa hanya oleh satu instansi. Misalnya, Kementerian PANRB sebagai salah satu pemegang kunci, tidak bisa membuka soal itu sendiri, tetapi  harus bersama dengan instansi pemegang kunci lainnya. “Kami menjaga kerahasiaan soal dengan sistem ini sudah teruji,” jelas Setiawan.

Ditambahkan, saat akan melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), soal akan diacak. Dipastikan, peserta satu dengan lainnya yang bersebelahan, depan, dan belakangnya akan mengerjakan soal yang berbeda.

Begitu peserta selesai mengerjakan soal, dan menekan tombol ‘selesai’, jawaban juga akan dikunci dan nilai langsung muncul saat itu juga. Sistem digital seperti ini, tidak memungkinkan adanya calo. “Jelas tidak ada celah untuk transaksi di sana,” tegas Setiawan.

Pengamanan tidak berhenti pada penguncian bank soal. Di lokasi tes, ada pengamanan berlapis yang disiapkan panitia untuk mencegah berbagi bentuk kecurangan. Lapis pertama, adalah tempat para peserta menunggu ujian yang akan diawasi oleh panitia.

Pada lapis kedua, adalah ruangan untuk penjelasan CAT. Saat masuk ke ruangan lapis kedua ini, panitia atau pengawas melakukan penggeledahan terhadap peserta. Kalau ada peserta yang membawa alat-alat pasti ketahuan. Sebagai contoh, tahun lalu ada yang ketahuan membawa jimat dan lain-lain. Mereka langsung di-black list. Pada lapis ketiga, sebelum masuk ruang ujian, peserta kembali diperiksa identitasnya untuk memastikan tidak ada kecurangan. “Dengan sistem ini, tes ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik,” imbuh Setiawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2018 ini pemerintah membuka 238.015 formasi CPNS. Sebanyak 51.271 formasi untuk instansi Pemerintah Pusat  (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Untuk memastikan seleksi ini berjalan dengan tertib, aman, lancar, adil, obyektif, dan bebas dari KKN, pekan lalu dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). MoU itu terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.

MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB yang diwakili Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi yang diwakili Kepala Biro SDM Diah Ismayanti, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara. Acara tersebut disaksikan oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dengan MoU ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi CPNS saja, tetapi juga dapat menjamin adanya penegakan hukum, termasuk bilamana terjadi cyber crime. Selain itu, juga dalam penyiapan infrastruktur dan peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), persiapan dan pelaksanaan SKD dan SKB, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKD dan SKB.

Berita ini bersudari KEMENPANRB.
Share: