Info CPNS resmi di www.menpan.go.id,www. bkn.go.id, www.sscn.bkn.go.id.

DPR dan Pemerintah Sepakat Angkat Guru Honorer Jadi PPPK Sebelum Maret 2019

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat menyelesaikan pengangkatan Guru Tenaga Honorer K-II (THK-II) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi yang telah memenuhi persyaratan sebelum Maret 2019. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman PPPK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Komisi X DPR RI dan pemerintah juga sepakat, penyelesaian untuk Guru THK-II sejumlah 150.669 orang dan yang tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), akan mengikuti seleksi PPPK yang akan dilaksanakan melalui proses seleksi khusus, dengan tetap dilakukan secara ketat.

“Seleksinya  akan dilaksanakan melalui proses seleksi khusus, dengan tetap dilakukan pengawasan secara ketat,” ungkap Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Djoko menambahkan, skema seleksi PPPK untuk THK-II yang memenuhi  kualifikasi S1 dan berusia di atas 35 tahun sejumlah 69.533 orang dan 74.794 orang yang belum memenuhi kualifikasi S1 dapat  mengikuti seleksi PPPK berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 paling lama Maret 2019,"ungkapnya legislator F-Demokrat itu.  

Selanjutnya, imbuh legislator Partai Demokrat itu, Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat untuk Guru THK-II yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesepakatan untuk menjadi PPPK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

“Rapat kerja ini digelar untuk mencari solusi atas permasalhan guru honorer. DPR mau pemerintah memberikan kepastian terhadap nasib guru yang tengah lama mengabdikan dirinya untuk bangsa,” tutup legislator dapil Jawa Tengah itu.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sejatinya akan menjadwalkan rekrutmen guru PPPK pada Februari 2019 mendatang. Pemerintah juga mempertimbangkan kepada guru-guru honorer yang telah bekerja lama. “Masalah kualitas ini memang pilihan, apakah mau mengabaikan kualitas? Kalau kita ingin mengabaikan kualitas ya memang tidak perlu ada tes," jelasnya.

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Tes SKB CAT, Gambaran Besar Mengenai Formasi

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa rangkaian tes Seleksi Kompentesi Bidang (SKB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memasuki hari keempat. Peserta tes melaksanakan SKB dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). SKB ini diikuti oleh 187 dari 190 peserta Seleksi CPNS Kementerian PANRB dan 95 dari 99 peserta Seleksi CPNS KASN.

“SKB dengan sistem CAT ini memiliki bobot tertinggi sebesar 50%. Sehingga peserta harus dapat menyelesaikan tesnya dengan dibaca baik-baik soalnya dan menjawab dengan benar,” ujar Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih dalam arahannya saat tes SKB CAT di kantor Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, Selasa (11/12).

SKB dengan sistem CAT ini terdiri dari 100 soal dan dikerjakan dalam waktu 90 menit. Adapun soal-soal yang diberikan merupakan pengetahuan dari formasi jabatan yang dilamar oleh peserta Seleksi CPNS 2018.

Ditegaskan bahwa dalam menjawab soal, peserta mengandalkan kemampuan dan kompetensi pribadi serta dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Setiap pelamar mendapatkan soal yang disesuaikan jabatan yang dilamar. Untuk yang melamar pada jabatan yang sama, tipe soal yang diberikan pun diacak.

“Tidak boleh menyontek, karena dapat membahayakan diri sendiri. Intinya percaya diri," jelas Sri Rejeki. Selain mendapat lulusan yang pintar dan cerdas, diharapkan juga lulusan yang jujur, karena hal tersebut yang dibutuhkan oleh ASN milenial ke depannya. Diungkapkan pula bahwa harapan kelulusan peserta Seleksi CPNS 2018 ini paling tidak 90-95 persen formasi terisi.

Sesaat seusai tes dilaksanakan, salah satu peserta, Arinta Putri mengungkapkan bahwa soal-soal yang diberikan memiliki relevansi antara latar pendidikan dengan formasi yang dilamarnya. “Untuk soal tidak terlalu kesulitan untuk menjawabnya, karena ada yang sudah dipelajari semasa kuliah. Untuk keseluruhan, menurut saya soal-soal ini sangat relevan dengan formasi yang saya lamar,” jelasnya.

Berbeda dengan Arinta, peserta lain, Putri Mutia, mengungkapkan keterkejutannya akan soal yang dihadapinya. “Jauh dari yang dibayangkan materinya. Kiranya hanya secara khusus formasi, namun ternyata materi yang ditanyakan secara umum. Yang pasti jadi tergambar mengenai pekerjaan yang akan dilakukan nanti,” jawabnya.

Selain relevansi antara soal dan formasi, apresiasi diberikan untuk tes dengan menggunakan sistem CAT. “Secara sistem CAT sudah bagus dan lancar, sudah tidak ada kendala seperti saat SKD kemarin,” lanjut Putri.

Melewati SKB dengan sistem CAT ini pun peserta merasa lega. “Mau bagaimana hasilnya nanti, tetap bersyukur. Saya sudah berusaha dengan yang saya punya, sisanya saya kembalikan kepada Tuhan,” tutup salah satu peserta asal Semarang, Yoga Indra Kemala. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Seleksi CPNS Kementerian PANRB Memasuki Tahap SKB

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjalani tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahap pertama di Kantor Kementerian PANRB, Sabtu (08/12). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menyampaikan bahwa para peserta yang dapat mengikuti tes SKB merupakan orang pilihan dari ratusan orang yang mendaftar.

“Proses yang dilalui adik-adik tidaklah mudah, dari ratusan yang mendaftar, kalianlah yang berhak mengikuti tes SKB. Hal tersebut menunjukan bahwa menjadi seorang ASN tidaklah mudah, proses yang dilalui sangatlah ketat,” katanya.

Atmaji mengatakan bahwa proses seleksi CPNS sangat ketat, transparan dan obyektif, karena menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) dimana dengan sistem tersebut hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan hasil terbaik. Ia mencontohkan bahwa anaknya sendiri tidak berhasil lolos dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem CAT, oleh sebab itu seleksi CPNS sangatlah transparan dan obyektif, tidak ada orang lain yang dapat membantu kelulusan seorang peserta.

Lebih lanjut Sekretaris Kementerian PANRB mengimbau agar para peserta tes SKB dapat mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh, santai, dan berikan yang terbaik. Dan untuk yang belum lolos ke tahap SKB, diharapkan agar tetap semangat dan tidak mudah menyerah, masih ada kesempatan di tahun selanjutnya, namun demikian harus diimbangi dengan usaha yag maksimal.

Sementara itu, Komisioner KASN Tasdik Kinanto mengatakan bahwa para peserta tes SKB akan berkompetisi secara fair, hal tersebut melihat peserta yang masuk ke tahap SKB merupakan orang pilihan dan memiliki kompetensi dibidang masing-masing. Menurutnya hasil seleksi dari mulai administrasi, maupun SKD sangat ketat dan obyektif, karena memang saat ini Indonesia tengah mencari putra putri terbaik untuk membawa bangsa kearah yang lebih baik lagi.

“Kementerian PANRB dan KASN membutuhkan tenaga baru, yang berminat demikian banyak namun yang diperlukan untuk mengisi formasi jumlahnya terbatas. Kira-kira satu formasi direbutkan oleh 3 orang, dan ini kompetisi yang ketat dan obyektif,“ ujarnya.

Tasdik berpesan agar peserta tes SKB tidak gugup, berkonsentrasi, berdoa dan persiapkan diri untuk menjalani serangkaian tes SKB. Demikian juga halnya dengan peserta yang belum berhasil melaju ke tahap SKB, untuk dapat mencoba di tahun berikutnya dengan mempersiapkan diri sebaik baiknya. Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih menjelaskan proses pelaksanaan tes SKB akan dilakukan mulai tanggal 8-12 Desember 2018. Proses SKB diawali dengan tes psikologi, tes dengan model Forum Group Discussion (FGD), kemudan wawancara psikolog. Setelah itu para pederta akan melalui tahap wawancara user yang akan diuji oleh para pejabat di lingkungan Kementerian PANRB, sesuai dengan posisi yang dilamar oleh peserta. Selanjutnya tes praktik kerja komputer, lalu dilanjutkan dengan tes SKB dengan CAT, dan tes TOEFL.

Dijelaskan untuk bobot nilai pada tes SKB yakni tes substansi jabatan dengan penggunaan sistem CAT sebesar 50 persen, kemudian wawancara user sebanyak 25 persen, selanjutnya psikotes sebesar 15 persen, dan tes ITP TOEFL sebesar 10 persen. Dengan serangkaian tes yang ketat diharapkan dapat menjaring calon ASN yang memiliki kualitas baik, kemampuan berkomuikasi dengan baik, serta kerjasama yang baik. “Yang paling penting tes SKB diharapkan melahirkan ASN yang berintegritas, profesional, dan mendunia,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

PENGUMUMAN
NOMOR B-1179/SJ/XI/2018
TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V202-6/95 tanggal 28 November 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, kami umumkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau peserta yang dapat mengikuti SKB adalah peserta yang memiliki kode “L” di kolom keterangan pada Lampiran I pengumuman ini.
  2. Waktu pelaksanaan SKB dengan CAT sebagaimana pada Lampiran II pengumuman ini.
  3. Waktu pelaksanaan tes psikologi lanjutan sebagaimana pada Lampiran III pengumuman ini.
  4. Waktu pelaksanaan wawancara sebagaimana pada Lampiran IV pengumuman ini.
Seluruh informasi terkait  kegiatan Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dapat dilihat pada laman http://ropeg.kkp.qo.id. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 tidak dipungut biaya, dan keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat.

Sumber berita : Biro SDM Aparatur KKP
Share:

Sebelum SKB Diumumkan, Ada 4 Level Verval Hasil SKD CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa merespons banyaknya pertanyaan peserta perihal hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di ruang kerjanya, Rabu (28/11/2018) menjelaskan terdapat empat level verval (verifikasi dan validasi) hasil SKD oleh BKN sebagai pelaksana Panselnas.

"Proses verval SKD pada level IV disupervisi oleh salah satu Pejabat Pratama di Lingkungan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN. Selanjutnya pada verval level III dilakukan oleh Pejabat Pratama unit kerja lainnya di lingkungan BKN. Sementara pada verval level II dilaksanakan oleh salah satu Deputi BKN; dan akhirnya verval level I di- approve oleh Kepala BKN selaku Ketua Pelaksana Panselnas. Zero mistake, itulah tujuan verval bertingkat ini,” tandas Ridwan.

Ridwan melanjutkan, proses verval masih berlangsung dan diperkirakan akan rampung seluruhnya pada akhir November 2018. “Target pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) awal Desember, jadi BKN optimistis proses verval rampung bulan November ini,”pungkasnya.

Pantauan Humas BKN, hingga 28 November 2018 pukul 12.00 WIB, sedikitnya 33 (tiga puluh tiga) Instansi Pusat yang telah selesai diverval dan dapat diumumkan hasilnya di portal masing-masing instansi.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Jaga Kualitas dan Penuhi Formasi CPNS, Pemerintah Tetapkan PermenPANRB 61/2018


Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa di tengah minimnya kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 dan untuk menjaga kualitas CPNS serta pengisian formasi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 61/2018.

Kebijakan tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi CPNS tahun 2018 tersebut telah ditandatangani oleh Menteri PANRB Syafruddin pada 19 November 2018 setelah melalui pembahasan yang panjang. Regulasi ini juga diharapkan menjadi solusi terhadap keterbatasan jumlah kelulusan peserta SKD CPNS serta terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah yang berpotensi tidak terpenuhinya formasi yang telah ditetapkan.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menegaskan bahwa kebijakan dalam Peraturan Menteri PANRB 61/2018 ini tidak merubah atau membatalkan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Dalam peraturan itu, metoda yang diterapkan untuk pengisian formasi yang masih kosong dengan kombinasi antara sistem ranking untuk memilih tiga terbaik di setiap formasi yang kosong, serta adanya nilai minimum kumulatif sebesar 255 yang harus dipenuhinya agar peserta tetap berkualitas.

Sistem perankingan dengan nilai kumulatif minimum ini hanya berlaku untuk mengisi formasi yang kosong. Oleh karena itu, peserta yang telah lolos passing grade awal dipastikan tidak dirugikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, tingkat kelulusan SKD CPNS tahun 2018 ini kurang dari 10 persen. Selain itu, banyak formasi kosong lantaran pesertanya tidak ada yang memenuhi passing grade. Kalau kondisi itu dibiarkan, dikhawatirkan banyak formasi yang sudah ditetapkan tidak terisi.

Tanpa mengurangi kualitas CPNS yang direkrut, alokasi penetapan formasi CPNS tahun 2018 ini perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan PNS sehingga tidak mengganggu pelayanan publik.

Kebijakan itu tak lepas dari kenyataan bahwa banyak peserta SKD yang nilai kumulatifnya cukup tinggi, meskipun ada salah satu kelompok soal yang tidak memenuhi ambang batas kelulusan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018.

Apabila terdapat peserta yang nilai kumulatif SKD-nya sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan kebangsaan (TWK). “Tetapi kalau yang nilainya sama lebih dari tiga kali alokasi formasi, maka semua akan diikutsertakan mengikuti SKB,” ungkap Setiawan.

Untuk kelompok pelamar umum, nilai kumulatif SKD minimal yang diperkenankan mengikuti SKB adalah 255. Ketentuan ini termasuk di dalamnya untuk jabatan dokter spesialis, instruktur penerbang, petugas ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pelatih/pawang hewan, penjaga tahanan, serta formasi untuk lulusan terbaik (cumlaude). Sedangkan untuk formasi penyandang disabilitas, putra/putri Papua/Papua Barat, tenaga guru, tenaga medis/paramedis dari eks tenaga honorer K-II, nilai kumulatif SKD paling rendah 220.

Peraturan Menteri PANRB tersebut juga mengatur tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi setelah dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 36/2018, SKD memiliki bobot 40 persen, sedangkan bobot SKB 60 persen.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share: