Info CPNS resmi di www.menpan.go.id,www. bkn.go.id, www.sscn.bkn.go.id.

Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti : dalam waktu dekat jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan Pemerintah akan ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa  Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi melakukan Validasi Data Penyusunan Kebutuhan dan Uji Coba Model Formasi Berdasarkan Human Capital se-Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN Makassar, Senin-Kamis (26-29/03/2018) di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutan saat membuka acara tersebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat menjelaskan hal-hal terkait Human Capital mengatakan ketika akan merekrut PNS, sebuah instansi semestinya mempertimbangkan apakah akan merekrut pemimpin di masa mendatang atau hanya akan merekrut PNS yang dituntut dapat menyelesaikan pekerjaan saat ini.

Bima menegaskan, terlalu mahal jika perekrutan PNS hanya diperuntukkan guna menyelesaikan tugas sesaat. “PNS itu pengganti pemimpin di masa mendatang. Bukan untuk menyelesaikan masalah administratif. Kita perlu PNS yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah di negeri ini. Organisasi mempersiapkan masa depan melalui penanaman pengetahuan dan kemampuan pada SDM. Karena itu, Human Capital merupakan investasi mahal, ” tutur Bima.

Human capital, lanjut Bima, merupakan investasi mahal karena instansi yang merekrut PNS harus dapat memastikan orang-orang yang direkrutnya dapat menjadi pemimpin di masa depan. “Untuk memastikan ini terwujud, instansi harus mengawal dan mempersiapkan sematang mungkin pengembangan SDM sejak dari proses rekrutmen digelar”.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti menuturkan dalam waktu dekat jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan Pemerintah akan ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dan sebelum ditetapkan, BKN akan memvalidasi data-data usul kebutuhan pegawai (sesuai PP No. 11/2017) dari instansi-instansi Pemerintah. “Kebutuhan instansi berupa jumlah pegawai dan jabatan yang kosong itu harus ditentukan oleh instansi untuk jangka waktu 5 tahun. Terkait hal itu, BKN mengimbau agar tenaga pengadministrasi dikurangi, sementara tenaga-tenaga teknis diperbanyak seperti pendidik dan tenaga kesehatan. Semua kebutuhan tersebut harus dianalisis sebelum mengajukan formasi,” terang Usman dalam acara yang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat birokrasi di antaranya Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraini Anwar, Kepala Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi ASN BKN Marleny Manatar dan Staf Ahli Gubernur.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Surat Sekretaris Kementerian PANRB tentang Pengumuman Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian /Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2018



Surat Sekretaris Kementerian PANRB tentang Pengumuman Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian /Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2018. Sumber : KEMENPANRB.
Share:

Pemerintah Siapkan Aturan Pengadaan CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Pengadaan CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah bakal membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Sejumlah persiapan terus dilakukan, termasuk soal regulasi yang dibutuhkan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Direktorat Perundang-undangan BKN sedang membahas finalisasi Rancangan Peraturan BKN (R Perban) tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS serta janda/duda dan Perban tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.

Perban Pengadaan PNS ditargetkan rampung sebelum penetapan formasi CPNS 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Direktur Perundang-undangan BKN Julia Leli juga mengungkapkan semakin dekatnya tahapan pengadaan PNS tahun 2018. Oleh sebab itu aturan harus segera dirampungkan.

"Perban Pengadaan PNS harus segera dirampungkan agar pengadaan PNS tahun ini dapat benar-benar mengikuti ketentuan dalam PP 11/2017," kata Julia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi mengatakan rancangan Perban Pensiun PNS dan Janda/Duda ini sebagai salah satu acuan perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala BKN untuk atas nama Presiden menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi PNS yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke atas.

"Dalam Perban Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Duda (turunan PP 11/2017) ada beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Perban ini nantinya yang menjadi rujukan perubahan Keppres 53 Tahun 2014," tuturnya.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Mahasiswa STIP-AN Jajal SKD CPNS Gunakan CAT-BKN

Sahabat pembaca Info seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 83 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) mengikuti simulasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN pada kegiatan Kunjungan dan Simulasi Computer Assissted Test (CAT) Tahun 2018 STIP-AN ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (20/2/2018).

“Dengan simulasi CAT, kami berlatih menjawab soal dengan cepat dan langsung tahu hasilnya. Simulasi berlangsung selama tiga puluh menit untuk menyelesaikan lima puluh butir soal. Saya puas dan percaya metode CAT-BKN sebagai metode seleksi yang bersih, cepat, transparan dan terpercaya,” ujar Kosmas salah satu peserta simulasi.

Sementara Wakil Kepala I STIP-AN Sofyan Safari Hamin sebagai Pembina Mahasiswa mengemukakan bahwa tes CAT benar-benar transparan. “Kami sudah membuktikan langsung. Kami bisa melihat skor peserta secara langsung melalui layar monitor pemantauan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Yudhantoro Bayu menegaskan kembali bahwa CAT-BKN membuat seleksi CPNS bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Zaman now, pokoknya masyarakat jangan percaya oleh adanya calo yang menjanjikan kelolosan peserta tes CPNS. Sistem rekrutmen CPNS menggunakan CAT BKN sudah terjamin transparansinya dan bebas dari kecurangan,” pungkas Bayu. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kementerian PANRB: Belum Semua Daerah Ajukan Usulan Formasi CPNS

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan belum seluruh pemerintah daerah (pemda) mengajukan usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga awal Februari ini. Padahal, tenggat waktunya akhir Januari 2018.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, sudah hampir seluruh pemda dan kementerian/lembaga mengusulkan formasi CPNS. Namun, ada juga yang meminta perpanjangan waktu.
 
"Usulan formasi sudah masuk di akhir Januari ini, itu kan memang waktu idealnya. Hanya saja, ada beberapa daerah yang perlu perpanjangan waktu mungkin kan perhitungannya tidak sesederhana yang dibayangkan," kata Herman saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Saat ini, dia menjelaskan, Kementerian PANRB masih menunggu usulan formasi CPNS dari seluruh kementerian/lembaga dan pemda. Dengan begitu, bisa segera dilakukan pembahasan dan penetapan jatah formasi dari Menteri PANRB Asman Abnur.

Jika sudah ditetapkan jumlah formasi CPNS, barulah kemudian pemerintah mengumumkan secara resmi lowongan CPNS.

"Ini masih dalam tahap pembahasan dan pendalaman. Nanti kalau sudah masuk semua usulan formasi CPNS, barulah ditetapkan formasinya oleh Menteri PANRB. Lalu nanti pengumuman," Herman menjelaskan.

Sayangnya, Herman belum berani memastikan kapan pengumuman rekrutmen CPNS 2018, apakah Februari, Maret, atau April ini.

Dia hanya mengungkapkan bahwa pemerintah akan membuka lowongan CPNS separuh dari jumlah PNS yang akan pensiun pada tahun ini sebanyak 220 ribu orang. Itu artinya, lowongan CPNS hanya 110 ribu kursi di 2018.

"Kan yang pensiun 220 ribu. Nah formasi CPNS di bawah 220 ribu. Kalau Pak Menteri PANRB bilang kan setengahnya (dari jumlah PNS pensiun). Tapi tentunya kita akan melihat kebutuhan dan keuangan negara," tandas Herman.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

BKN Susun Formula Penghitungan Kebutuhan Ideal PNS

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS Tahun 2018, sudah tahukah anda bahwa BKN memandang perlu mengevaluasi formula penghitungan kebutuhan PNS yang telah digunakan selama ini dan menyusun formula penghitungan kebutuhan ideal PNS secara nasional. Hasil evaluasi maupun penyusunan formula ideal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Perencanaan Kepegawain dan Formasi BKN Wakiran dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Tentang Evaluasi Terhadap Formula Penghitungan Kebutuhan PNS, Rabu (31/1/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Penghitungan ideal kebutuhan PNS perlu dilakukan karena menurut Wakiran, BKN harus memberikan pertimbangan teknis kebutuhan PNS sebagai dasar penetapan kebutuhan PNS secara nasional. Selain itu menurut Wakiran BKN memiliki mandat menyusun kebijakan teknis mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan PNS secara nasional.

Wakiran menyampaikan bahwa untuk menyusun formula kebutuhan pegawai yang ideal perlu ditinjau dari berbagai aspek sesuai karakteristik instansi baik Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. “Beberapa aspek yang harus dimasukkan dalam formula penghitungan kebutuhan PNS yang ideal secara nasional, antara lain meliputi: kondisi geografis, rasio belanja pegawai dengan anggaran belanja, rasio jumlah PNS dengan jumlah penduduk, penerapan kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi dan lainya,” ujar Wakiran.

Wakiran juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengevaluasi formula penghitungan kebutuhan PNS yang selama ini sudah diterapkan. Wakiran menambahkan bahwa dalam FGD tersebut juga sekaligus menganalisis konsep formula baru yang sedang disusunnya. “Kami akan menempuh beberapa langkah untuk mengevaluasi dan mengkaji formula penghitungan kebutuhan PNS baik yang sudah maupun yang sedang kami susun. Langkah tersebut di antaranya dilakukan melalui kajian akademis, melihat best practice dari Negara lain, dan mengkritisi formula yang sudah ada maupun konsep yang sedang disiapkan,” sambung Wakiran.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share: