Info CPNS resmi di www.menpan.go.id,www. bkn.go.id, www.sscn.bkn.go.id.

Tahun ini Pemprov Kaltara mendapat jatah 500 formasi pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa kabar gembira bagi para pencari kerja, khususnya yang tinggal di wilayah Kalimantan Utara.

Tahun ini Pemprov Kaltara mendapat jatah 500 formasi pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Demikian dikemukakan Kepala BKD Provinsi Kaltara Muhammad Ishak kepada Tribun, belum lama ini.

"Baru 500 lowongan CPNS yang disetujui Kemenpan RB dari ribuan formasi yang diusulkan Pemprov Kaltara," ujar Ishak.

Meski demikian, pihaknya tetap bersyukur walau kuota yang diberikan jauh dari kebutuhan pegawai di Pemprov Kaltara. Ishak mengatakan, saat ini akan berusaha agar 500 formasi CPNS tersebut sesuai kebutuhan.

Melihat Permenpan RB Nomor 20 tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2017, sudah diatur jenis kriteria jabatan yang akan direkrut.

Posisi tenaga kesehatan (nakes), yakni dokter dan perawat 35 persen, guru 35 persen, dan jabatan pendukung infrastruktur 30 persen.

Di satu sisi, Pemprov Kaltara saat ini membutuhkan banyak pegawai untuk mengisi jabatan tenaga fungsional umum, seperti bendahara, pengelola keuangan, dan analis kepegawaian.

Termasuk jabatan fungsional tertentu, auditor dan arsip. "Kami harapkan kuota yang diberikan sesuai dengan formasi yang kami butuhkan," kata Ishak.

Pemprov Kaltara membutuhkan banyak tenaga tenaga berbasis pengelolaan keuangan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berkoordinasi terus dengan Kemenpan RB agar 500 kuota tersebut, formasinya tidak kaku," tambahnya.

Tribun beberapa kali mencatat, kebutuhan pegawai Pemprov Kaltara mencapai 1.032 orang per tahun.

Penerapan moratorium sejak 2015, praktis kebutuhan pegawai pemprov menjadi 2.064 orang dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau hingga 2016.

Ishak juga mengatakan, sedikitnya 5.164 formasi telah diunggah ke e-formasi Kemenpan RB.

Jumlah itu merupakan kebutuhan 5 tahun, 2015-2019. Ada pula 164 formasi untuk mendukung program Nawacita berdasarkan permintaan pusat.

Pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Kaltara tahun ini diinformaasikan Sekprov Kaltara H Badrun akan berlangsung Agustus mendatang.

"Kaltara termasuk provinsi yang akan melaksanakan rekrutmen CPNS 2017 bersama 2 provinsi lain. Saat ini tengah dibahas kira-kira nanti proses seleksi, kepanitiaan, dan lain-lain," tuturnya.

Kepala BKD Kaltara Muhammad Ishak berasumsi pelaksanaan seleksi bisa berlangsung pada Agutus bulan depan. Pasalnya sejumlah Kementerian mulai membuka pendaftaran seleksi CPNS 1 Agustus.

"Jika Papua dan Papua Barat bisa siap, kita bisa melaksanakan juga pada Agustus. Kami (Kaltara) sudah sangat siap," kata Ishak.

Dikonfirmasi kembali pada Senin (17/7/2017) lalu, Ishak belum bisa memastikan tanggal pelaksanaan seleksi.

Namun yang terpenting, Pemprov terus melakukan komunikasi dengan Kemenpan RB berkaitan dengan hal-hal teknis seleksi termasuk formasi jabatan yang diusulkan.

"Kita tunggu saja. Saya juga belum dapat kepastian tanggalnya. Setelah ada kepastian tanggalnya, nanti akan disampaikan pimpinan," sebutnya.

Sistem Daring

Pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Kaltara yang rencananya digelar pada Agustus mendatang dipastikan tak banyak berubah dari seleksi tahun 2014.

BKD Kaltara mengklaim seleksi akan dilaksanakan terbuka dengan sistem daring atau online.

Mengacu Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2017, publikasi dan pendaftaran peserta seleksi CPNS dilakukan secara online oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang secara teknis dikoordinasikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui portal resmi pendaftaran online sscn.bkn.go.id.

BKD Kaltara lanjut Kepala BKD Muhammad Ishak sudah memperbanyak perangkat komputer di Laboratorium Computer Assisted Test (CAT).

Laboratorium nanti digunakan saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

"Yang jelas kami siap. Dari komputer 51 unit, sekarang sudah diperbanyak menjadi sekitar 90 unit. Tinggal nanti pengecekan saat pelaksanaan tes," ujarnya.

Jika waktu memungkinkan, akan diterapkan keseluruhan jenis seleksi baik seleksi administrasi, SKD, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Tahun lalu, Pemprov hanya menerapkan seleksi administrasi dan SKD, sedang SKB urung dilaksanakan demi menghemat waktu.

Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2017 juga mengatur bahwa materi SKD CPNS meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai 4 pilar kebangsaan.

Dikenakan pula Tes Intelegensi Umum (TIU) untuk menilai kemampuan verbal, numerik, dan berpikir logis.

Adapula Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai integritas diri, kreativitas, orientasi pelayanan, kemampuan kerjasama dalam kelompok.

Adapun SKB, diatur khusus. Materi seleksi ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional. Untuk jabatan pelaksana ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana.

"Jumlah peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar," bunyi Lampiran Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2017.

Dalam penerapan SDK nanti kata Ishak, Menteri PAN RB akan menerapkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade). "Nilai ambang batas ini bisa naik dari tahun lalu bisa juga turun," sebutnya.

Tahun 2014, BKN menerapkan passing grade 70 poin pada materi tes TWK.

Artinya peserta harus memenuhi 40 persen jawaban benar dari 35 nomor soal yang diujikan.

Sedang materi tes TIU peserta diwajibkan memenuhi 50 persen jawaban benar dari 30 nomor soal untuk mencapai passing grade 75 poin.

Adapun materi tes TKP, peserta harus memenuhi passing grade 126 poin, atau 72 persen jawaban benar dari 35 nomor soal yang diujikan.

Pelaksanaan seleksi sepenuhnya dilakukan oleh Panselnas di bawah koordinasi Kemenpan RB yang secara teknis dilakukan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana.

Hal ini tertuang jelas dalam Lampiran Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2017.

Sedang jadwal pelaksanaan seleksi diatur secara bersama antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Kepala BKN dan ditembuskan kepada Menteri PAN RB.

Pembiayaan seleksi dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi.

Berita ini bersumber dari Tribun Kaltim.
Share:

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya  fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kepala BKN: Penerimaan CPNS Tahun Ini Tidak Serentak

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa tradisi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara serentak saban tahun oleh pemerintah, tampaknya tak berlaku tahun 2017 ini.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, rekrutmen CPNS tahun ini dilaksanakan secara bertahap dan dibuka sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

"Kalau dulu seluruh masyarakat bisa tahu instansi mana saja yang membutuhkan pegawai karena memang dilakukan secara serentak. Tapi, kalau sekarang tidak dan masyarakat harus siap akan perubahan sistem ini," kata Bima saat berbincang dengan Korpri.id.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, proses pengadaan CPNS dilakukan melalui beberapa tahapan yakni, (1) perencanaan, (2) pengumuman lowongan, (3) pelamaran, (4) seleksi, (5) pengumuman hasil seleksi, (6) pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan (7) pengangkatan menjadi PNS.

"Pada saat ini ini, prosesnya masih dalam tahap pengumuman lowongan pada tanggal 11 – 31 Juli 2017. BKN pun tengah menyiapkan infrastruktur pendaftaran CPNS online yang baru akan dibuka pada 1-31 Agustus 2017 nanti," ujarnya memberi kejelasan.

Sudah menjadi mafhum bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) membuka lowongan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA).

Formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk MA dan 17.962 kursi CPNS di Kemenkumham. Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodasi lulusan terbaik (cumlaude) sebanyak 468 orang, asal Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Berita ini bersumber dari KORPRI.
Share:

Prioritas Pengadaan CPNS 2017

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa meskipun pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun penetapan kebutuhan secara nasional tahun 2017 minus growth. Selain harus memenuhi berbagai kriteria, pengadaan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk pegawai yang mendukung program Nawa Cita.

Jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim. Selain itu, juga pembangunan ketahanan energi, pembangunan ketahanan pangan, penegak hukum, dan program dukungan reformasi birokrasi serta formasi khusus untuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan, putra/putri lulusan terbaik dengan pujian/cum laude, penyandang cacat/disabilits, serta putra/putri berprestasi internasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 20/2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017, penetapan kebutuhan pegawai untuk setiap instansi pemerintah harus memperhatikan beberapa hal. Kriteria itu antara lain arah/rencana strategis pembangunan, mandat organisasi, jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun, jumlah PNS yang ada, rasio belanja pegawai dalam APBD, karakteristik/potensi daerah, serta daerah otonomi baru.

Sedangkan prioritas jabatan dalam pengadaan CPNS, untuk instansi pusat adalah jabatan fungsional dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan mendukung  nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Untuk pemerintah daerah diprioritaskan untuk guru, dokter, perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur,” ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Senin (17/07).

Khusus untuk instansi pusat, lanjut Setiawan, dialokasikan formasi untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dari Perguruan Tinggi paling kurang 10 (sepuluh) persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan. Namun perguruan tinggi harus terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/pujian pada ijasah atau transkrip nilai.

Selain itu, juga dialokasikan untuk penyandang disabilitas dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Instansi pusat juga diwajibkan mengalokasikan dari   putra/putri Papua dan Papua Barat, yakni mereka yang menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMU di wilayah Papua dan Papua Barat, atau berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua. Ditambahkan, apabila kebutuhan jabatan tersebut tidak terpenuhi dari ketiga kriteria di atas, dapat dipenuhi dari pelamar lain yang mendaftar pada jabatan yang  bersesuaian dan memenuhi nilai ambang batas berdasarkan peringkat.

Dalam lampiran Peraturan Menteri ini juga disebutkan bahwa penetapan kebutuhan jabatan untuk atlet berprestasi nasional/ internasional yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

Dalam pelaksanaan seleksi CPNS dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari KKN, dan tidak dipungut biaya. Pelamar tidak dibebani biaya apapun dalam proses seleksi CPNS, mulai dari  pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan menjadi PNS.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2017

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2017, berikut ini Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2017 yang bersumber dari KEMENPANRB.


Share:

Mau Daftar CPNS di Kumham, Kenali Dulu Tes Kesamaptaan

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan dengan seleksi yang ketat, tetapi transparan, obyektif dan tidak dipungut biaya. Setelah lulus seleksi adminstrasi, akan dilakuan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan tiga peserta yang lulus terbaik berhak mengikuti Seleksi  Kompetensi Bidang (SKB).

Berdasarkan Permen PANRB No 20/2017  SKB dilakukan menggunakan CAT dan dapat ditambah dengan tes lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan. Bagi instansi yang belum siap untuk melaksanakan seleksi kompetensi bidang menggunakan CAT, dapat melakukan minimal 2 (dua) bentuk tes, antara lain, yaitu tes praktik kerja, dengan materi dan penguji yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan jabatan, dan tes fisik/kesamaptaan, psikologis, kesehatan jiwa, dan wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan.

Seperti sudah diumumkan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, untuk pelamar dari lulusan SLTA sederajat, khususnya untuk penjaga tahanan, SKB akan dilakukan dengan kesamaptaan.

Apa itu tes kesamaptaan? Tes kesamaptaan adalah salah satu tahap seleksi hampir sama dengan melakukan tes fisik atau tes kesehatan yang diikuti calon pelamar. Kesamaptaan berasal dari kata samapta yang memiliki arti ready atau prepared atau bisa juga diartikan kesiapan fisik.

Tes kesamaptaan terdiri dari beberapa jenis. Diantaranya seperti lari, push up, sit up, pull up dan chining, dan shuttle run. Untuk lari, biasanya dilakukan selama 12 menit bagi pria dengan minimal jarak tempuh 1200 meter. Sedangkan untuk wanita lari lebih lama 2 menit yakni 14 menit dengan minimal jarak tempuh 1200 meter.

Selanjutnya, push up. Push up dilakukan untuk mengetahui daya tahan lengan bagian luar. Standar push up untuk Laki-Laki antara 35 sampai 40 kali, dan standar push up untuk wanita antara 30 sampai 35 dengan waktun biasanya 1 menit. Sit Up adalah gerakan duduk kemudian bangun. Test ini bertujuan untuk mengetahui daya tahan serta fleksibilitas otot perut. Standar untuk Laki-Laki 35-40 kali, standar untuk wanita 30 kali dengan waktu 1 menit.

Adapun  untuk pull up, pull up  dilakukan untuk mengetahui kekuatan otot lengan. Pull up adalah gerakan dengan cara seperti bergantung pada tiang horizontal kemudian menarik badan keatas sampai dagu melewati tiang itu dan kembali turun sampai tangan lurus dengan standar untuk laki-laki 10 kali.

Yang terakhir adalah shuttle run. Shuttle run adalah lari membentuk angka 8. Lari dengan kecepatan penuh (sprint) melewati 2 patok besi yang berjarak kurang lebih 10 meter dengan titik awal sebelah kanan patok belakang. Setelah ada aba2 start/peluit, anda lari dari titik awal itu menuju sebelah kiri patok depan kemudian memutari patok itu sampai berada di sebelah kanan patok depan, setelah itu lari kembali ke patok belakang sebelah kiri, memutari patok itu sampai berada di sebelah kanan patok belakang kembali.

Lari membentuk angka 8 itu dilakukan sebanyak 3 kali putaran dan dicatat waktu tercepatnya dan ingat, harus dilakukan dengan kecepatan penuh agar nilainya bagus. Tes ini untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta. Upayakan waktu yang diperlukan tidak lebih dari 20 detik.

Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi mengatakan, calon pelamar CPNS 2017 khususnya yang akan melamar jabatan sebagai penjaga tahanan (sipir) supaya mempersiapkan diri dengan baik dan siap agar hasilnya maksimal. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Kemenag bakal menyusul Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung untuk merekrut CPNS baru. Hanya saja kuota CPNS baru Kemenag hanya untuk formasi dosen. Itupun untuk dosen yang sangat kekurangan atau prioritas.

Menurut surat yang beredar, kuota CPNS baru yang disiapkan mencapai 1.000 kursi. Kuota itu nantinya disebar ke 71 unit perguruan tinggi di bawah Kemenag. Ada sebelas kampus yang mendapatkan alokasi CPNS baru sebanyak masing-masing 20 orang. Kampus lainnya mendapatkan kuota 15 orang dan paling sedikit 10 orang.

Sebelas kampus yang mendapatkan kuota 20 orang CPNS baru di antaranya UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sementara itu IAIN Jember, IAIN Ponorogo, dan IAIN Tulungagung, masing-masing mendapatkan 15 kursi CPNS baru.

Masing-masing kampus diminta segera menetapkan formasi CPNS berdasarkan kuota yang ditetapkan. Batas waktunya hingga 13 Juli kemarin. Berikutnya Kemenag bakal melayangkan permohonan pengesahan formasi dan kuota itu ke Kementerian PAN-RB.

Kepala Biro Informasi dan Humas Kemenag Mastuki mengatakan tahap yang berlangsung saat ini masih menentukan formasi. Urusan kapan dibuka pe daftaran, jika sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN-RB. Nantinya Kemenag akan membentuk tim panitia seleksi sendiri.

Tim seleksi itu nantinya akan bekerja secara akuntabel. Masyarakat diminta tidak percaya terhadap informasi-informasi yang bisa meloloskan menjadi CPNS baru.

Beberapa tahun terakhir sejumlah PTN di bawah Kemenag merekrut pegawai tetap non PNS sendiri. Sebab beberapa kampus yang berubah dari STAIN ke IAIN atau dari IAIN ke UIN, membutuhkan tambahan dosen baru. Sementara pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium CPNS baru.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, masyarakat harus bersabar sampai keluar informasi resmi dari mereka. Supaya tidak termakan kejahatan penipuan bermodus rekrutmen CPNS baru. Saat ini rekrutmen CPNS baru yang sudah resmi adalah di Mahkamah Agung serta Kementerian Hukum dan HAM. Rencananya pendaftaran di keduanya dibuka 1-31 Agustus depan. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Tips Lulus Tes CPNS 2017, Ini Materinya

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa bagi warga masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS, harus mencermati dan memenuhi syarat-syarat mulai dari pendaftaran serta persyaratan lain yang telah ditetapkan agar lolos seleksi administrasi. Setelah itu, pekerjaan berikutnya adalah mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 20/2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017, pemerintah menetapkan tiga kelompok materi soal SKD. Ketiga kelompok soal dimaksud adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi mengatakan, agar lolos ke tahapan berikutnya, peserta seleksi harus lolos atau ambang batas (passing grade)

yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB. Untuk itu, peserta diminta mempersiapkan diri dengan mempelajari sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan.

TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia. Empat pilar itu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Indoensia (NKRI). NKRI in mencakup sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Materi kedua adalah Tes Intelegensi Umum (TIU) yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis. Tes ini juga untuk menilai kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi, perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. TIU juga untuk mengetahui kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, dan kemampuan berpikir analitis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

Adapun Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. “TKP juga untuk menilai kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain,” imbuh Suwardi.

Belum selesai sampai di situ, sebab untuk lulus tes masih harus mengikuti  Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Ini berbeda dengan seleksi beberapa tahun lalu, yang tidak mengharuskan dilakukan SKB.

Berdasarkan Permen PANRB No 20/2017  terrsebut, materi Seleksi Kompetensi Bidang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan materi seleksi untuk jabatan pelaksana ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana dimaksud.

Tetapi kalau instansi pembina jabatan fungsional atau instansi  yang membidangi urusan jabatan pelaksana belum siap menyusun materi SKB, maka  penyusunannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang melakuan pengadaan CPNS. Materi  SKB selanjutnya itu selanjutnya dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Suwardi menambahkan, tidak seluruh peserta yang lolos passing grade bisa mengikuti SKB. Jumlah peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

Dijelaskan bahwa SKB dilakukan menggunakan CAT dan dapat ditambah dengan tes lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelaksanaan CAT menggunakan fasilitas komputer  dan penunjang lain yang disiapkan BKN dan/atau menggunakan fasilitas komputer dan penunjang yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dimungkinkan pula menggunakan fasilitas mandiri yang disiapkan oleh instansi di bawah koordinasi BKN.

Bagi instansi yang belum siap untuk melaksanakan seleksi kompetensi bidang menggunakan CAT, dapat melakukan minimal 2 (dua) bentuk tes, antara lain, yaitu tes praktik kerja, dengan materi dan penguji yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan jabatan, dan tes fisik/kesamaptaan, psikologis, kesehatan jiwa, dan wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan.

Dalam hal ini, instansi bersangkutnan harus membuat dan menyampaikan panduan kepada PANSELNAS terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sebelum pelaksanaan SKD dimulai. “Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang hasilnya disampaikan ke PANSELNAS dalam bentuk softcopy dan hardcopy,” pungkas Suwardi.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Ingin Daftar CPNS Kemenkumham ? Inilah 21 Jabatan CPNS yang Dibuka

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) dari dua Instansi yakni Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung. Untuk Kementerian Hukum dan HAM dibuka formasi untuk 21 jabatan dengan kualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, dan juga S1.

Berdasarkan SEK.KP.02.01-490 tentang Pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2017 Formasi sejumlah 17.526 untuk 21 jabatan yang akan ditempatklan di sejumah unit kerja kemenetrian tersebut. Dari jumlah itu, 14.000 untuk Penjaga Tahanan dengan kualifikasi SLTA Sederajat yang menguasai komputer.

Sedangkan untuk Analis Kemigrasian kuotanya sebanyak 2.278 kursi dengan kualifikasi sarjana/S-1 dari beberapa jurusan, dan untuk 19 jabatan teknis lain dialokasikan 1.248 kursi dengan kualifikasi Sarjana/S-1 dan D-III dari beberapa jurusan. Secara keseluruhan, Kemenkumham mengalokasikan 346 sarjana cumlaude, 280 putra-putri Papua dan papua Barat serta satu orang penyandang disabilitas, yakni pada jabatan analis perlindnungan hak-hak sipil dan HAM.

Untuk formasi penjaga tahanan, 280 diantaranya dialokasikan untuk Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dan selebihnya yakni 13.720 kursi diantaranya dari jalur umum. Untuk formasi ini, sebagian besar yang akan diterima adalah pelamar laki-laki,  yakni 11.423 orang dan hanya 2.297 orang untuk perempuan.

Selain penjaga tahanan, Ditjen Lapas juga mendapat alokasi 714 kursi untuk jabatan pembimbing kemasyarakatan pertama. Untuk jabatan ini, akan diterima 497 pria  dan 155 perempuan, dengan kualifikasi S-1 Psikologi, Sosiologi dan Hukum.

Untuk jabatan Analis Keimigrasian Pertama, akan diterima 2.278 orang dari berbagai jurusan, seperti Hukum, Sospol, ekonomi, akuntansi, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, teknik komputer serta sastra bahasa asing. Untuk posisi ini 229 kursi diantaranya dialokasikan untuk lulusan cumlaude. Untuk jabatan Pemeriksa Keimigrasian Terampil dibutuhkan 30 orang dengan kualifikasi D-III akuntansi, manajemen, ilmu komputer, sistem informasi, manajemen informatika, teknik informatika, keuangan serta sastra dan bahasa asing.

Jabatan berikutnya adalah Pemeriksa Merek Pertama dengan alikasi sebanyak 15 orang. Jabatan ini mensyaratkan sarjana S-1 hukum, manajemen, teknik, humaniora serta farmasi. Sedangkan untuk Pemeriksa Paten Pertama yang juga dialokasikan 15 orang. Kualifikasinya antara lain Sarjana S-1 kimia, biologi, farmasi, fisika, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, teknologi pertanian, teknologi perikanan dan teknik di bidang international patent classification (IPC).

Kemenkumham juga akan menerima 15 Analis Kekayaan Intelektual, dengan kualifikasi Sarjana S-1 seni rupa, desain, teknik, hukum serta manajemen. Untuk jabatan Analis Hukum, dibutuhkan 136 orang dengan kualifikasi S-1 hukum. Sedangkan Analis Perlindungan Hak-hak sipil dan HAM, dibutuhkan 40 orang sarjana S-1 Hukum dan Sosial Politik.

Jabatan berikutnya adalah Penata Keuangan sebanyak 25 formasi dengan kualifikasi S-1 ekonomi manajemen, akuntansi, manajemen keuangan, serta komputerisasi akuntansi. Pada jabatan Kustodian Kekayaan Negara, dibutuhkan 20 sarjana S-1 dari jurusan ilmu bisnis dan manajemen, Sospol, ekonomi manajemen, serta hukum akuntansi. Untuk jabatan Pengelola Teknologi Informasi, Kemenkumham mencari 70 formasi sarjana S-1 jurusan Teknik Informatika, sistem informasi, ilmu komputer dan teknik komputer.

Yang menarik, dalam rekruitmen ini Kemenkumham juga membutuhkan teaga kesehatan. Paling banyak adalah perawat pertama yakni sebanyak 100 formasi, dan dokter umum 33 orang. Dibutuhkan juga dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis penyakit dalam pertama, dokter spesialis anak pertama, dokter spesialis ginekologi pertama, dan dokter spesialis anastesi pertama masing-masing satu orang. Selain itu juga dibutuhkan 15 Psikolog Klinis Pertama, dengan kualifikasi S-1 Psikologi.

Kementerian Hukum dan HAM juga mencari 15 orang untuk mengisi jabatan Auditor Pertama. Kualifikasinya antara lain S-1 Ilmu Hukum, Psikologi, akuntansi, administrasi pendidikan, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, administrasi negara, administrasi bisnis, dan administrasi perpajakan.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share: