Info CPNS resmi di www.menpan.go.id,www. bkn.go.id, www.sscn.bkn.go.id.

Pemerintah Akan Angkat Ribuan Guru PNS, termasuk Guru Madrasah dan PAI

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mengupayakan untuk mengangkat guru pegawai negeri sipil (PNS). Upaya ini masih diperhitungkan dan Menag berharap bisa direalisasikan tahun ini. 

"Sedang diupayakan ada penambahan sekitar 100ribu guru PNS secara nasional," terang Menag saat berdialog dengan para Guru, Pengawas,  dan Dosen Pendidikan Agama Islam di Tangerang,  Jumat (13/07). 

Menurut Menag, pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran Kemendikbud, kemenPAN&RB, dan Bappenas. Kemenag berupaya mendapatkan kuota pengangkatan PNS tersebut untuk guru madrasah dan guru PAI.

"Kita juga ingin mendapatkan itu,  mungkin sekitar 20 ribu untuk guru Kemenag," tuturnya. 

"Saya sudah tekankan,  kalau 20 ribu alokasi untuk Kemenag,  maka prioritas ada pada guru PAI untuk mendapat alokasinya," sambungnya.  

Sebelumnya, Guru PAI SMKN 47 Jakarta Kamaludin menyampaikan bahwa pada tahun 2019, banyak guru PAI SMK yang  memasuki masa pensiun. Karennya, keberadaan guru PAI sangat dibutuhkan. 

"Tahun 2020, informasinya SMK di Jakarta akan ditambah menjadi 105 sekolah.  Saat ini baru 63. Guru PAI perlu segera diangkat," harapnya.

Berita ini bersumber dari Kemenag RI.
Share:

Prioritas Rekrutmen CPNS 2018, dari Tenaga Pendidikan hingga Poros Maritim

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS tahn 2018 -2014 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.  Karena itu, rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.

“Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya di sela acara Buka Bersama dan Peluncuran Corporate Card BRI di Jakarta, Selasa (22/05).

Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38%. Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.

Menetri Asman juga menyinggung bahwa Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.  “Oleh karena itu, diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tentunya tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas, “tambahnya.

Untuk itu, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan 6 (enam) prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya. “Forum Konsultasi dan Validasi Usulan Kebutuhan PNS ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan Kebutuhan PNS pada Kementerian/Lembaga tahun 2018 sudah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan organisasi sehingga tidak terjadi mismatch,“ imbuhnya. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti : dalam waktu dekat jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan Pemerintah akan ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS, sudah tahukah anda bahwa  Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi melakukan Validasi Data Penyusunan Kebutuhan dan Uji Coba Model Formasi Berdasarkan Human Capital se-Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN Makassar, Senin-Kamis (26-29/03/2018) di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutan saat membuka acara tersebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat menjelaskan hal-hal terkait Human Capital mengatakan ketika akan merekrut PNS, sebuah instansi semestinya mempertimbangkan apakah akan merekrut pemimpin di masa mendatang atau hanya akan merekrut PNS yang dituntut dapat menyelesaikan pekerjaan saat ini.

Bima menegaskan, terlalu mahal jika perekrutan PNS hanya diperuntukkan guna menyelesaikan tugas sesaat. “PNS itu pengganti pemimpin di masa mendatang. Bukan untuk menyelesaikan masalah administratif. Kita perlu PNS yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah di negeri ini. Organisasi mempersiapkan masa depan melalui penanaman pengetahuan dan kemampuan pada SDM. Karena itu, Human Capital merupakan investasi mahal, ” tutur Bima.

Human capital, lanjut Bima, merupakan investasi mahal karena instansi yang merekrut PNS harus dapat memastikan orang-orang yang direkrutnya dapat menjadi pemimpin di masa depan. “Untuk memastikan ini terwujud, instansi harus mengawal dan mempersiapkan sematang mungkin pengembangan SDM sejak dari proses rekrutmen digelar”.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti menuturkan dalam waktu dekat jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan Pemerintah akan ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dan sebelum ditetapkan, BKN akan memvalidasi data-data usul kebutuhan pegawai (sesuai PP No. 11/2017) dari instansi-instansi Pemerintah. “Kebutuhan instansi berupa jumlah pegawai dan jabatan yang kosong itu harus ditentukan oleh instansi untuk jangka waktu 5 tahun. Terkait hal itu, BKN mengimbau agar tenaga pengadministrasi dikurangi, sementara tenaga-tenaga teknis diperbanyak seperti pendidik dan tenaga kesehatan. Semua kebutuhan tersebut harus dianalisis sebelum mengajukan formasi,” terang Usman dalam acara yang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat birokrasi di antaranya Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraini Anwar, Kepala Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi ASN BKN Marleny Manatar dan Staf Ahli Gubernur.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Surat Sekretaris Kementerian PANRB tentang Pengumuman Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian /Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2018



Surat Sekretaris Kementerian PANRB tentang Pengumuman Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian /Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2018. Sumber : KEMENPANRB.
Share:

Pemerintah Siapkan Aturan Pengadaan CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Pengadaan CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah bakal membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Sejumlah persiapan terus dilakukan, termasuk soal regulasi yang dibutuhkan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Direktorat Perundang-undangan BKN sedang membahas finalisasi Rancangan Peraturan BKN (R Perban) tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS serta janda/duda dan Perban tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.

Perban Pengadaan PNS ditargetkan rampung sebelum penetapan formasi CPNS 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Direktur Perundang-undangan BKN Julia Leli juga mengungkapkan semakin dekatnya tahapan pengadaan PNS tahun 2018. Oleh sebab itu aturan harus segera dirampungkan.

"Perban Pengadaan PNS harus segera dirampungkan agar pengadaan PNS tahun ini dapat benar-benar mengikuti ketentuan dalam PP 11/2017," kata Julia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi mengatakan rancangan Perban Pensiun PNS dan Janda/Duda ini sebagai salah satu acuan perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala BKN untuk atas nama Presiden menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi PNS yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke atas.

"Dalam Perban Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Duda (turunan PP 11/2017) ada beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Perban ini nantinya yang menjadi rujukan perubahan Keppres 53 Tahun 2014," tuturnya.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Mahasiswa STIP-AN Jajal SKD CPNS Gunakan CAT-BKN

Sahabat pembaca Info seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 83 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) mengikuti simulasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN pada kegiatan Kunjungan dan Simulasi Computer Assissted Test (CAT) Tahun 2018 STIP-AN ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (20/2/2018).

“Dengan simulasi CAT, kami berlatih menjawab soal dengan cepat dan langsung tahu hasilnya. Simulasi berlangsung selama tiga puluh menit untuk menyelesaikan lima puluh butir soal. Saya puas dan percaya metode CAT-BKN sebagai metode seleksi yang bersih, cepat, transparan dan terpercaya,” ujar Kosmas salah satu peserta simulasi.

Sementara Wakil Kepala I STIP-AN Sofyan Safari Hamin sebagai Pembina Mahasiswa mengemukakan bahwa tes CAT benar-benar transparan. “Kami sudah membuktikan langsung. Kami bisa melihat skor peserta secara langsung melalui layar monitor pemantauan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Yudhantoro Bayu menegaskan kembali bahwa CAT-BKN membuat seleksi CPNS bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Zaman now, pokoknya masyarakat jangan percaya oleh adanya calo yang menjanjikan kelolosan peserta tes CPNS. Sistem rekrutmen CPNS menggunakan CAT BKN sudah terjamin transparansinya dan bebas dari kecurangan,” pungkas Bayu. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share: