Info CPNS resmi di www.menpan.go.id,www. bkn.go.id, www.sscn.bkn.go.id.

Mahasiswa STIP-AN Jajal SKD CPNS Gunakan CAT-BKN

Sahabat pembaca Info seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 83 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) mengikuti simulasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN pada kegiatan Kunjungan dan Simulasi Computer Assissted Test (CAT) Tahun 2018 STIP-AN ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (20/2/2018).

“Dengan simulasi CAT, kami berlatih menjawab soal dengan cepat dan langsung tahu hasilnya. Simulasi berlangsung selama tiga puluh menit untuk menyelesaikan lima puluh butir soal. Saya puas dan percaya metode CAT-BKN sebagai metode seleksi yang bersih, cepat, transparan dan terpercaya,” ujar Kosmas salah satu peserta simulasi.

Sementara Wakil Kepala I STIP-AN Sofyan Safari Hamin sebagai Pembina Mahasiswa mengemukakan bahwa tes CAT benar-benar transparan. “Kami sudah membuktikan langsung. Kami bisa melihat skor peserta secara langsung melalui layar monitor pemantauan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Yudhantoro Bayu menegaskan kembali bahwa CAT-BKN membuat seleksi CPNS bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Zaman now, pokoknya masyarakat jangan percaya oleh adanya calo yang menjanjikan kelolosan peserta tes CPNS. Sistem rekrutmen CPNS menggunakan CAT BKN sudah terjamin transparansinya dan bebas dari kecurangan,” pungkas Bayu. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kementerian PANRB: Belum Semua Daerah Ajukan Usulan Formasi CPNS

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan belum seluruh pemerintah daerah (pemda) mengajukan usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga awal Februari ini. Padahal, tenggat waktunya akhir Januari 2018.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, sudah hampir seluruh pemda dan kementerian/lembaga mengusulkan formasi CPNS. Namun, ada juga yang meminta perpanjangan waktu.
 
"Usulan formasi sudah masuk di akhir Januari ini, itu kan memang waktu idealnya. Hanya saja, ada beberapa daerah yang perlu perpanjangan waktu mungkin kan perhitungannya tidak sesederhana yang dibayangkan," kata Herman saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Saat ini, dia menjelaskan, Kementerian PANRB masih menunggu usulan formasi CPNS dari seluruh kementerian/lembaga dan pemda. Dengan begitu, bisa segera dilakukan pembahasan dan penetapan jatah formasi dari Menteri PANRB Asman Abnur.

Jika sudah ditetapkan jumlah formasi CPNS, barulah kemudian pemerintah mengumumkan secara resmi lowongan CPNS.

"Ini masih dalam tahap pembahasan dan pendalaman. Nanti kalau sudah masuk semua usulan formasi CPNS, barulah ditetapkan formasinya oleh Menteri PANRB. Lalu nanti pengumuman," Herman menjelaskan.

Sayangnya, Herman belum berani memastikan kapan pengumuman rekrutmen CPNS 2018, apakah Februari, Maret, atau April ini.

Dia hanya mengungkapkan bahwa pemerintah akan membuka lowongan CPNS separuh dari jumlah PNS yang akan pensiun pada tahun ini sebanyak 220 ribu orang. Itu artinya, lowongan CPNS hanya 110 ribu kursi di 2018.

"Kan yang pensiun 220 ribu. Nah formasi CPNS di bawah 220 ribu. Kalau Pak Menteri PANRB bilang kan setengahnya (dari jumlah PNS pensiun). Tapi tentunya kita akan melihat kebutuhan dan keuangan negara," tandas Herman.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

BKN Susun Formula Penghitungan Kebutuhan Ideal PNS

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS Tahun 2018, sudah tahukah anda bahwa BKN memandang perlu mengevaluasi formula penghitungan kebutuhan PNS yang telah digunakan selama ini dan menyusun formula penghitungan kebutuhan ideal PNS secara nasional. Hasil evaluasi maupun penyusunan formula ideal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Perencanaan Kepegawain dan Formasi BKN Wakiran dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Tentang Evaluasi Terhadap Formula Penghitungan Kebutuhan PNS, Rabu (31/1/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Penghitungan ideal kebutuhan PNS perlu dilakukan karena menurut Wakiran, BKN harus memberikan pertimbangan teknis kebutuhan PNS sebagai dasar penetapan kebutuhan PNS secara nasional. Selain itu menurut Wakiran BKN memiliki mandat menyusun kebijakan teknis mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan PNS secara nasional.

Wakiran menyampaikan bahwa untuk menyusun formula kebutuhan pegawai yang ideal perlu ditinjau dari berbagai aspek sesuai karakteristik instansi baik Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. “Beberapa aspek yang harus dimasukkan dalam formula penghitungan kebutuhan PNS yang ideal secara nasional, antara lain meliputi: kondisi geografis, rasio belanja pegawai dengan anggaran belanja, rasio jumlah PNS dengan jumlah penduduk, penerapan kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi dan lainya,” ujar Wakiran.

Wakiran juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengevaluasi formula penghitungan kebutuhan PNS yang selama ini sudah diterapkan. Wakiran menambahkan bahwa dalam FGD tersebut juga sekaligus menganalisis konsep formula baru yang sedang disusunnya. “Kami akan menempuh beberapa langkah untuk mengevaluasi dan mengkaji formula penghitungan kebutuhan PNS baik yang sudah maupun yang sedang kami susun. Langkah tersebut di antaranya dilakukan melalui kajian akademis, melihat best practice dari Negara lain, dan mengkritisi formula yang sudah ada maupun konsep yang sedang disiapkan,” sambung Wakiran.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana akan membuka lowongan pekerjaan bagi lulusan sekolah kedinasan menjadi Aparatur Sipil Negara.

 
 
Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS Tahun 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana akan membuka lowongan pekerjaan bagi lulusan sekolah kedinasan menjadi Aparatur Sipil Negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan kementerian saat ini sedang melakukan perbaikan sistem dalam merekrut pegawai yang menjadi PNS terutama secara langsung baik dari sekolah negeri maupun swasta.

Menurutnya selama ini ada kekurangan dalam proses pencarian pegawai. Dengan sistem komputerisasi, diharapkan membuat tahapan seleksi PNS menjadi tidak mudah. “Sekarang proses seleksi dilakukan dengan sistem terbuka,” katanya, Sabtu (27/1/2018).

Kementerian saat ini juga sedang memaksimalkan sumber PNS dari sekolah kedianasan. Ada beberapa sekolah yang sedang disorot Menteri Asman seperti di Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Siswa yang lulus dari sekolah-sekolah tersebut diproyeksikan langsung menjadi PNS. Melalui persetujuan Menteri Perhubungan, Asman akan mengevaluasi jurusan mana saja yang akan jadi sekolah kedinasan dan diputuskan dalam waktu dekat.

Menteri Asman kini sedang fokus mengisi pegawai di daerah. Dia melihat banyak dinas yang membutuhkan tamatan dari sekolah kedinasan Menhub. Sementara itu Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia akan diperluas lagi kapasitasnya.

Saat ini banyak sekali PNS diisi oleh lulusan yang bukan dari latar belakang perhubungan. “Banyak dari guru. Malah guru agama. Ini tidak boleh [terjadi] lagi,” tutupnya.
 
Berita ini bersumber dari Bisnis.
Share:

Finalisasi lowongan CPNS akan diputuskan sekitar April 2018

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018. Menteri PAN-RB Asman Abnur menyebutkan, saat ini Kementerian Keuangan sudah memberikan lampu hijau terkait penerimaan tersebut.

"Dan untuk 2018 ini sedang dihitung kemampuan keuangan negara," kata Asman di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (15/1/2018). Mengenai jumlah lowongan CPNS tersebut, menurutnya, akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap Kementerian atau Lembaga yang membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian PAN-RB saat ini sedang minta ke Kementerian/Lembaga, mengenai apa saja yang dibutuhkan. Tentu saja, dalam hal ini menyangkut kompetensinya seperti apa karena orientasinya memang betul-betul orang yang punya kompetensi, bukan administratif kemampuannya.

"Untuk itu, nantinya proses CPNS ini akan diseleksi secara ketat," kata Asman seraya menambahkan, hal itu seperti proses tahun 2017. Setiap kementerian yang ada di Indonesia, sudah mengajukan permohonan penambahan ASN baru.

Lebih jauh diungkapkan, lowongan CPNS ini selain di pusat juga dibuka untuk daerah. Ini karena, Pemerintah Daerah juga mengajukan penambahan ASN untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan seperti dokter, bidan kemudian tenaga pengajar di daerah terpencil.

"Finalisasi lowongan CPNS ini akan diputuskan sekitar April 2018, kemudian setelah itu akan diinformasikan teknis pendaftarannya," kata Asman.

Sebelumnya, Kepala Bro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan, pemerintah belum secara resmi mengumumkan penerimaan CPNS TA 2018. Karena itu, masyarakat diimbau untuk selektif dan berhati-hati dengan banyaknya informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat dapat mengakses pengumuman resmi pemerintah melalui situs bkn.go.id dan menpan.go.id.

Ridwan menuturkan, secara normatif setiap instansi pusat dan daerah memang wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansinya masing-masing.

"Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dan hasil perhitungan kebutuhan diserahkan pada Menteri PAN RB dan Kepala BKN," kata Ridwan.

Berita ini bersumber dari KRJogja.
Share:

Waspadai Hoax Kumpulan Soal Tes CPNS 2018

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa masyarakat diminta untuk mewaspadai dan tidak mempercayai kabar bohong yang berisi kumpulan soal tes CPNS yang saat ini beredar di media sosial, khususnya WhatsApp. "Kami pastikan itu adalah khabar bohong atau hoax. Untuk itu kami minta masyarakat lebih waspada dan tidak mempercayainya," ucap Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PANRB di Jakarta, Sabtu (13/1).

Untuk mengecoh pembaca agar mempercayai isinya, hoax tersebut diawali dengan kutipan pernyataan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, seolah-olah pada bulan Februari 2018 akan dibuka pendaftaran CPNS 2018. Kemudian diinformasikan jumlah formasi yang akan dibuka dan rencana penempatannya.

"Pernyataan itu sama sekali tidak benar. Memang Pak Menpan sudah memberikan sinyal bahwa tahun 2018 ada rencana membuka kembali penerimaan CPNS, baik pusat maupun daerah. Namun untuk waktu dan jumlah formasinya belum ditetapkkan," ungkap Herman.

Dijelaskan lebih jauh, bahwa saat ini Kementerian PANRB masih menunggu validasi usulan formasi dari instansi, termasuk dari Pemerintah Daerah. Validasi tersebut, diminta disampaikan secara online melalui aplikasi e-Formasi dan diharapkan sudah masuk semua akhir bulan Januari ini.

Selanjutnya Kementerian PANRB akan melakukan pembahasan setelah validasi usulan formasi tersebut masuk. "Setelah validasi selesai, kami akan melakukan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, termasuk melihat kapasitas fiscal. Adapun formasi yang diprioritaskan antara lain guru, tenaga kesehatan, serta formasi jabatan yang spesifik sesuai core business instansi dalam rangka membidik Nawacita," tegasnya.

Herman menghimbau warga masyarakat untuk lebih jeli dalam menerima dan mengakses informasi terkait CPNS. "Apabila ingin mengetahui informasi seputar CPNS, agar mengakses portal menpan.go.id bkn.go.id serta portal instansi pemerintah terkait dengan domain go.id. Jangan percaya informasi yang sumbernya tidak jelas," ucapnya.

Herman menduga, beredarnya khabar bohong tersebut ujung-ujungnya penipuan atau penawaran jasa latihan soal CPNS. "Berdasarkan pengalaman, patut diduga beredarnya hoax tersebut muaranya ke penipuan atau motif bisnis menawarkan jasa latihan soal CPNS. Untuk langkah antisipatif, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian," ujar Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Belanja Pegawai Lebih 50% APBD Dilarang Rekrut CPNS

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hingga saat ini belum mengumumkan penerimaan CPNS 2018.

Pengumumannya dilakukan setelah proses perhitungan kebutuhan pegawai selesai dilaksanakan.

"Saat ini prosesnya sedang berjalan, jadi pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS secara resmi," kata Karo Humas BKN Mohammad Ridwan menanggapi informasi penerimaan CPNS 2018 yang marak beredar lewat media sosial, Rabu (10/1).

Dia meminta masyarakat untuk selektif dalam menerima informasi terkait penerimaan CPNS 2019 dan diminta melihat pengumuman resmi hanya melalui situs bkn.go.id dan menpan.go.id.

Secara normatif setiap instansi pusat dan daerah memang wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansinya masing-masing.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan hasil perhitungan kebutuhan diserahkan pada MenPAN'RB dan Kepala BKN.

"Dengan sistem merit, jumlah kebutuhan PNS dihitung dari berbagai variabel termasuk alokasi APBN/D untuk belanja pegawai. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan belanja pegawai melebihi 50 persen dari APBD tentu akan sulit mendapatkan tambahan pegawai baru. Formasi CPNS 2018 dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan pada bidang-bidang yang mendukung Nawacita," bebernya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

BKN Bantah Telah Keluarkan Pengumuman CPNS 2018. Masyarakat Dihimbau Waspada 'Hoax'!

Sahabat pembaca Info Seleksi CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah dikabarkan akan membuka kembali lowongan bagi Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018.

Menurut isu yang beredar, pendaftaran CPNS ini akan dibuka pada Februari hingga Maret mendatang.

Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengusulkan sejumlah formasi CPNS 2018.

Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan kepada Tribunnews.

Tribun Jabar melansir Tribunnews, pemerintah tegaskan belum pernah mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018.

Keterangan resmi pemerintah tersebut terlampir dalam siaran pers yang diunggah oleh situs resmi BKN, bkn.go.id.

"Melalui siaran pers ini kami sampaikan bahwa Pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS secara resmi," tegas Ridwan dalam keterangannya pada siaran pers tersebut.

Untuk kuota masing-masing kementerian dan lembaga, pemerintah mengaku masih menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas yang dibutuhkan masing-masing instansi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan hasil perhitungan kebutuhan diserahkan pada Menteri PAN RB dan Kepala BKN.

Jumlah PNS ini pun dihitung dari berbagai variabel termasuk alokasi APBN/D untuk belanja pegawai.

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dengan belanja pegawai melebihi 50% dari APBD tentu akan sulit mendapatkan tambahan pegawai baru.

Formasi CPNS Tahun Anggaran 2018 dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan pada bidang-bidang yang mendukung Nawacita.

Dalam siaran pers itu, pihak BKN mengimbau masyarakat agar selektif dalam menerima informasi.

Masyarakat juga diminta untuk melihat pengumuman resmi mengenai CPNS hanya melalui situs bkn.go.id dan menpan.go.id.

"Kami mengimbau agar masyarakat tidak percaya jika ada pihak/oknum manapun yang menyatakan dapat membantu kelulusan dalam seleksi CPNS," tegas Ridwan.

Sementara, BKN kini telah fokus mengevaluasi seleksi CPNS 2017 dan berkomitmen untuk melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya:

1. Perbaikan SOP pelaksanaan SKD dengan Computer Assisted Test (CAT) termausk peningkatan kualitas perangkat lunak sistem CAT BKN;

2. Ekstensifikasi lokasi SKD CAT BKN dengan penambahan 5 (lima) UPT BKN yakni Ambon, Pontianak, Bengkulu, Sorong, dan Palu;

3. Upgrading kapasitas website Sistem Seleksi CPNS Nasional sscn.bkn.go.id,

4. Menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lain jika jumlah peserta SKD melebihi kapasitas yang dapat dikelola BKN Pusat, Kantor Regional (Kanreg), dan UPT BKN;

5. Penyebarluasan informasi dan interaksi publik melalui berbagai kanal, web, media sosial (FB, TW, IG, youtube), email, Help Desk dll.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share: